Aria Bima

DPR : Cabut Peraturan Menkeu tentang Kawasan Berikat

2012-02-06T04:23:00.000-08:00

Menkeu seusai Raker di Komisi VI DPR (Foto: Tribun)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Agus Martowardojo didesak Komisi VI DPR RI mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147/2011 tentang Kawasan Berikat. Alasan DPR, PMK 147 merugikan industri dalam negeri.

“Komisi VI DPR selama ini berusaha mendorong segala aspek yang mendukung daya saing produk dalam negeri. Sebaliknya PMK 147 justru merugikan industri dalam negeri dan melemahkan daya saing nasional,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, di Jakarta Rabu (1/2/2012)

PMK 147 Tahun 2011 membatasi industri yang mendapat fasilitas kawasan berikat ( bonding zone), maksimal hanya dapat menjual produknya ke pasar dalam negeri sebesar 25 persen. Sisanya, sebesar 75 persen, wajib diekspor. PMK juga mewajibkan seluruh industri kawasan berikat pindah ke kawasan industri.

Para anggota dewan menurut Aria Bima sepakat, dengan kondisi perekonomian dunia yang mengalami kelesuan sekarang ini. Kewajiban ekspor 75 persen sangat memberatkan. Demikian pula kewajiban merelokasi pabrik ke kawasan industri.

Nasril Bahar, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mencurigai ada kepentingan asing di balik keluarnya PMK 147. Sebab dengan PMK ini, produk asing bebas membanjiri Indonesia melalui fasilitas perjanjian perdagangan bebas AFTA, ACFTA, dan seterusnya.
Sementara produk Indonesia justru dibatasi dijual negeri sendiri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya (19/1/2012), telah mengemuka desakan untuk mencabut PMK 147.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Ferari Romawi, yang memulai, agar PMK ini dicabut. “PMK 147, khususnya terkait dengan kawasan berikat, tidak ada manfaatnya dan lebih baik dibatalkan,” kata Ferari.
Menteri Keuangan telah merevisi PMK 147 Tahun 2011 dengan PMK No. 255/PMK.04/2011. Namun Komisi VI DPR menilai, revisi ini tidak cukup.

“PMK 147 menunjukkan menteri keuangan tidak cakap dan asal teken. Kasihan presiden. Cabut saja PMK 147,” tandas Lili Romli, mewakili Fraksi Partai Golkar.

Sejalan dengan Fraksi Golkar, anggota Fraksi Demokrat, Azam Azman Natawijaya, meminta Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mengeluarkan keputusan bermasalah yang menambah beban pemerintahan Presiden SBY.

“Sebaiknya, rumusan kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat luas dibahas dengan Kementerian lainnya. Termasuk, dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,” katanya.

Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Yulis Sulistyawan

Sumber tulisan: http://www.tribunnews.com/2012/02/01/dpr-cabut-peraturan-menkeu-tentang-kawasan-berikat

"Kalau Belum Siap, IPO BUMN Jangan Dipaksakan"

2012-01-13T01:07:00.000-08:00

Oleh: Misbahol Munir - Okezone, Jum'at, 13 Januari 2012 07:18 wib

(Foto: Ilustrasi Foto: Corbis)

JAKARTA - Pemerintah dinilai tak perlu memaksakan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sejumlah BUMN tahun ini jika memang belum siap.

Pemerintah harus belajar dari IPO PT Krakatau Steel Tbk dan PT Garuda Indonesia Tbk yang dinilai tidak transparan dan akuntabel. Baik saat penetapan harga maupun penjatahan saham.

"Ini guna mencegah terulangnya kasus IPO dua BUMN yang menimbulkan tanda tanya itu. Maka, sebelum melakukan IPO BUMN lagi, dua kasus tersebut harus lebih dulu diselesaikan secara tuntas dan transparan," tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Perdagangan, dan Perindustrian, Aria Bima, dalam siaran persnya kepada okezone, Jumat (13/1/2012).

Seperti diketahui, lima BUMN direncanakan untuk menggelar IPO, yakni PT Semen Baturaja, PT Pegadaian, PT Geothermal Energy, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, dan Garuda Maintenance Facility.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat menyatakan, jajarannya akan memenuhi instruksi presiden untuk mendorong IPO lima BUMN tahun 2012 ini.

Seperti diketahui, IPO PT Garuda Indonesia menimbulkan kekecewaan masyarakat, karena harga jual yang dinilai terlalu tinggi sehingga menimbulkan kerugian investor.

Bahkan pemerintah saat ini harus melakukan IPO saham PT Garuda Indonesia yang tidak laku dijual dan masih dikuasai tiga penjamin IPO maskapai penerbangan milik pemerintah itu.

Sementara IPO PT Krakatau Steel dianggap terlalu murah, sehingga dipandang menimbulkan kerugian negara. Bahkan IPO BUMN industri baja ini ditengarai bersifat kolutif. Akibatnya, sejumlah pihak, seperti anggota DPR, pengamat pasar modal, dan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, telah meminta BPK dan KPK agar menginvestigasi proses IPO PT Krakatau Steel.

Dia menyarankan, IPO BUMN hendaknya dibedakan dari proses IPO perusahaan swasta yang go public. Persentase saham perdana BUMN harus diprioritaskan bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sisanya baru diperuntukkan bagi mitra strategis dan investor asing.

Bahkan, bagi investor asing, perlu dikenai pembatasan bahwa mereka hanya boleh menjual saham BUMN yang dikuasainya minimal dua tahun seusai IPO. Dengan demikian, modal yang masuk dari investor asing bukan sekadar modal jangka pendek para spekulan belaka.

"Untuk itu, akses rakyat untuk bisa membeli saham perdana BUMN harus dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai kasus IPO Krakatau Steel terulang, di mana tempat penjualan hanya dua buah dan semuanya di Jakarta, sementara waktu penjualannya hanya dua hari," tutur Aria Bima. (ade)

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2012/01/12/278/556350/kalau-belum-siap-ipo-bumn-jangan-dipaksakan

Konversi BBM ke Gas Kebijakan Tambal Sulam

2012-01-13T00:58:00.000-08:00

Oleh: Misbahol Munir - Okezone

(Ilustrasi Foto: Heru Haryono/okezone)

JAKARTA - Kebijakan konversi BBM ke gas untuk kendaraan bermotor dinilai tidak tepat jika dilaksanakan sekarang ini. Konversi BBM ke gas merupakan kebijakan tambal sulam, tanpa persiapan yang memadai.

"Kebijakan konversi BBM ke gas saat ini terkesan tergesa-gesa, tanpa persiapan matang. Ini hanya akan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru," ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, di Jakarta, Selasa (10/1/2012).

Menurut Aria Bima, ada beberapa alasan mengapa ia menyampaikan penilaian itu. Pertama, masyarakat harus membeli alat konversi BBM ke gas (converter kit) yang mahal dan masih harus diimpor. Diperkirakan, harga converter kit ini nyaris Rp 15 juta per buah.

Kedua, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) masih sangat jarang. Dari seluruh Indonesia baru ada 16 SPBG. Itu pun semua ada di Jakarta dan hanya delapan yang masih bisa beroperasi.

"Jangankan konversi ke gas, jika mobil pribadi diharuskan pindah ke pertamax sekarang saja sudah bermasalah. Ini karena belum semua daerah memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani pertamax," kata Aria Bima.

Aria memprediksi, bila kebijakan konversi BBM ke gas atau pewajiban mobil pribadi memakai pertamax dilakukan saat ini akan cenderung gagal atau menimbulkan masalah baru. Tak mustahil kasusnya akan mengulangi kekisruhan konversi minyak tanah ke gas beberapa waktu lalu.

Artinya, mobil pribadi dilarang membeli premium bersubsidi, tapi pada saat yang sama mereka kesulitan memperoleh pertamax lantaran SPBU penjualnya belum ada di daerah yang bersangkutan. Atau, kendaraan telanjur dimodifikasi untuk mengkonsumsi gas, namun SPBU penjual gasnya tidak ada atau masih terbatas.

"Ini akan menimbulkan antrean panjang di SPBU-SPBU, bahkan kekacauan di tengah masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Maka dari itu, Aria Bima mendesak pemerintah menunda dan mengkaji ulang kebijakan pembatasan premium dan konversi BBM ke gas ini.

Kembali ke Konstitusi

Sebaliknya, Aria Bima justru menyarankan pemerintah kembali ke Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (3) yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Menurut Aria Bima, jika mengacu konstitusi, masalah subsidi BBM tak seharusnya dilihat dari aspek efisiensi APBN semata. Karena Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekayaan alam, termasuk BBM, harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Sebagai salah satu negara penghasil minyak, pemerintah Indonesia sesuai Pasal 33 UUD 1945 seharusnya menjamin tersedianya BBM murah bagi rakyat. Tidak semua yang bermobil itu orang kaya. Banyak pedagang kecil, petani, yang memakai mobil sebagai alat produksi, untuk angkutan sehari-hari," katanya.

Selain itu, pembatasan BBM bersubsidi akan mengakibatkan daya saing produk Indonesia kian tak kompetitif akibat naiknya biaya produksi. Bila produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor di negeri kita sendiri, akibat selanjutnya ialah pengangguran dan pemiskinan massal.

"Efek berantai pembatasan BBM bersubsidi ini harus dicermati pemerintah,” kata pimpinan Komisi VI DPR yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, BUMN, dan Koperasi ini. (ade)

Sumber tulisan: http://economy.okezone.com/read/2012/01/10/19/554995/konversi-bbm-ke-gas-kebijakan-tambal-sulam

Komisi VI DPR Segera Gelar RDP soal Mobil Nasional

2012-01-13T00:48:00.000-08:00

Mobil Esemka yang memancing perhatian luas masyarakat Indonesia (Foto: Istimewa)

Metrotvnews.com - Komisi VI DPR yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan (stake-holder) terkait masalah mobil nasional (mobnas).

"Dalam kesempatan pertama, komisi kami mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh stake-holder yang terkait dengan program mobil nasional (Mobnas), khususnya menyangkut produk Esemka," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, Ahad (8/1).

Ia menambahkan, RDP itu diadakan untuk mendukung percepatan realisasi program Mobnas sekaligus menindaklanjuti fenomena mobil Esemka yang menyedot perhatian publik sekarang ini. "Fenomena heboh mobil Esemka menunjukkan besarnya kerinduan rakyat akan pentingnya mobil nasional sebagai salah satu kebanggaan nasional ('national-pride')," kata Aria Bima.

RDP Komisi VI DPR, menurutnya, antara lain akan memanggil Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian.

Selain itu, lanjutnya, diundang pula pelaku industri otomotif nasional, PT Industri Kereta Api (INKA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, Wali Kota Solo Joko Widodo, dan akademisi.

Aria Bima menjelaskan, hasil RDP akan menjadi bahan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah. "Dari rapat kerja dengan pemerintah ini diharapkan muncul keputusan politik yang bisa mempercepat realisasi program mobil nasional yang kita dambakan bersama," ujarnya.

Seperti diketahui, PT INKA berhasil membuat prototipe mobil nasional jenis MPV dan pick-up yang diberi nama Gulirkan Energi Alternatif atau GEA. "Gea yang berjenis city car ini berkapasitas mesin 650 cc dan kecepatan maksimal 85 km per jam," ujarnya.

Dikatakannya, Gea lalu dikembangkan menjadi mobil toko (Moko) oleh Universitas Hasanuddin dan PT INKA atas permintaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Ketiga tipe Moko yang diberi nama N1, Rinra, dan Tetta tersebut diluncurkan pada puncak hari jadi ke-342 Provinsi Sulsel, 19 Oktober 2011," katanya.

Sementara Wali Kota Solo, Joko Widodo, menurutnya, melalui Pusat Pelatihan, Pendidikan Teknologi dan Industri Solo, Technopark, sukses memfasilitasi siswa-siswa SMK di daerahnya untuk memproduksi mobil Kiat-Esemka.

Sedangkan LIPI, lanjutnya, berhasil mengembangkan prototipe mobil hibrid, yang mengombinasikan pemakaian bahan bakar minyak dan listrik. "Baik publik di Sulawesi Selatan maupun Solo antusias mendorong pemerintah daerahnya untuk memproduksi mobil nasional secara massal di wilayah masing-masing," paparnya.

Ia mengatakan pula tak masalah produksi mobil nasional didesentralisasikan ke daerah-daerah, sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing daerah. "Namun pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan. Pusat harus tetap menjalankan fungsi koordinasi, agar ada sinergi. Terlebih industri mobil ini selain padat teknologi, juga padat modal," tegas Aria Bima.(Ant/BEY)

Sumber: http://metrotvnews.com/read/news/2012/01/08/77840/Demam-Esemka-DPR-Segera-Gelar-RDP-soal-Mobnas/11

Mobil Esemka Fenomena Luar Biasa

2012-01-06T00:47:00.000-08:00

Mobil Esemka yang dipakai sebagai mobil dinas Walikota Solo Joko Widodo (Foto: http://oto.detik.com/readfoto/2012/01/04/141422/1806537/647/1/mengenal-model-mobil-esemka) .

SEMARANG, KOMPAS.com - Perbincangan tentang mobil Esemka yang dibuat dan dirakit siswa SMK Solo terus menjadi topik menarik. Anggota DPR, Aria Bima, menegaskan munculnya mobil Esemka harus bisa dijadikan momentum untuk memproduksi mobil nasional.

"Fenomena mobil Esemka ini sangat luar biasa. Belum diproduksi secara massal saja sudah banyak di pesan," ujar Aria Bima, anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, perdagangan, dan perindustrian, dalam keterangan pers, Kamis (5/11/2012) malam.

Menurut Aria Bima, sudah saatnya Indonesia berdikari dalam memenuhi kebutuhan mobil dan motor dalam neegri. Melihat potensi pasarnya, industri mobil dan sepeda motor nasional patut dijadikan industri strategis.

"Terlebih lagi jika benar dalam beberapa hari saja mobil Esemka, bikinan kolaborasi siswa-siswa SMK Solo ini, telah mendapat pesanan hingga 10.000unit," paparnya.

Persoalan mobil nasional tersebut kini tergantung kemauan politik pemerintah. Sebab selama ini sejumlah BUMN telah sanggup memproduksi alat transportasi yang lebih canggih.

Misalnya PT Pindad membuat barakuda dan panser. PT Inka membuat lokomotif dan gerbong kereta api. PT Dirgantara Indonesia (DI) memproduksi helikopter dan pesawat terbang.

"Masalahnya, tinggal mau membuat industri mobil nasional atau tidak. Dari segi potensi pasar, industri mobil lebih menjanjikan daripada pesawat. Toh pesawat produksi PT DI harus ditukar beras ketan Thailand, agar laku dijual. Sementara Esemka sudah inden ribuan ketika belum diproduksi massal," ujarnya.

Pemerintah, ungkap Aria, seharusnya bisa memanfaatkan sinergi lintas BUMN untuk merealisasikan industri mobil nasional. Sinergi tersebut tidak harus dalam aspek produksi, melainkan lebih penting dalam aspek pendanaan dan pemasaran.

Adapun bank-bank BUMN bisa membentuk konsorsium untuk pendanaan. Seluruh BUMN yang ada bisa menyerap produksi mobil nasional sebagai kendaraan operasional. Bahkan jika perlu, pemerintah dapat membentuk BUMN mobil nasional, untuk memproduksi mobil nasional secara massal.

Ide membuat BUMN mobil nasional lebih realistis, ketimbang rencana menteri BUMN membentuk BUMN properti yang ditulangpunggungi oleh PT Kereta Api (KA).

BUMN mobil nasional, menurut Aria, bisa melibatkan PT Pindad, PT Inka (Industri Kereta Api), PT Krakatau Steel, PT Dirgantara Indonesia, dengan dukungan bank-bank BUMN. Apalagi, PT Inka sekarang ini sebenarnya juga tengah mengembangkan prototipe mobil nasional dengan merek Gea.

"Jika pemerintah bisa memproduksi massal mobil nasional dalam dua tahun sisa masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini akan menjadi kado penutup pemerintahan SBY yang selama 8 tahun ini belum pernah menghasilkan prestasi yang monumental, kecuali pencitraan," ungkapnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/01/05/23173128/Mobil.Esemka.Fenomena.Luar.Biasa

Aria Bima: PLN Harus Beri Diskriminasi Positif untuk Publik

2012-01-02T20:45:00.000-08:00

Jalanan kota Solo gelap gulita (Foto: solorayaonline.com)

SOLO-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta agar Pemerintah Kota Surakarta dengan Perusahaan Listrik Negara melakukan komunikasi intensif dalam masalah pembayaran rekening penerangan jalan umum. Hal itu harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian pemadaman listrik penerangan jalan.

Hal tersebut diutarakan oleh Aria Bima usai bertemu dengan pimpinan PLN Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta, Senin (02/01). “Kami mencoba melakukan kroscek penyebab pemadaman yang dilakukan beberapa hari lalu,” kata politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Dia menyebutkan, pada dasarnya PLN memang berhak untuk melakukan sanksi bagi pelanggan yang menunggak. Apalagi, perusahaan tersebut selalu membutuhkan dana segar tiap awal tahun. Hanya saja, sikap kaku tersebut tidak seharusnya diberlakukan terhadap fasilitas untuk publik.

“PLN harus memberikan diskriminasi positif untuk layanan publik,” kata Aria Bima. Pemerintah daerah menurutnya memiliki sistem penganggaran khusus yang menyulitkan untuk rutin membayar tagihan setiap bulan. “Apalagi penerangan jalan hanya memiliki kontribusi 3 persen,” katanya.

Dia menduga jika insiden pemadaman lampu penerangan jalan umum di Solo beberapa waktu lalu hanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi. “Tentunya semua bisa dibuat sebuah kesepakatan,” kata Aria Bima. Dia juga berjanji akan membocarakan hal tersebut dengan Kementerian BUMN dan direksi PLN. (Abu Nida)

Sumber: http://www.selasarsolo.com/page/berita_detail/586/Aria_Bima:_PLN_Harus_Beri_Diskriminatif_Positif_untuk_Publik.html

2011-12-27T00:39:00.000-08:00

Hentikan jabatan BUMN bagi mantan pimpinan KPK

Senin, 26 Desember 2011 12:51 WIB | 1622 Views

Aria Bima (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Pekanbaru (ANTARA News) - Politisi PDI Perjuangan di DPR RI, Aria Bima, mengingatkan, agar kebiasaan pemerintah memberikan jabatan komisaris BUMN kepada para mantan pimpinan KPK sebaiknya tidak diteruskan.

"Stop cara-cara seperti itu. Tradisi tersebut bisa dinilai sebagai gratifikasi yang berlaku mundur atau gratifikasi terselubung," tandasnya kepada ANTARA Pekanbaru, Senin (26/12).

Aria Bima mengingatkan, KPK dibentuk sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai upaya besar untuk memberantas korupsi yang juga merupakan kejahatan luar biasa. "Karena itu, para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus betul-betul terjaga integritasnya, baik sebelum, pada saat, maupun setelah memimpin lembaga superbodi itu."

Dia meminta kebiasaan pemerintah memberikan jabatan komisaris BUMN kepada para bekas pimpinan KPK tidak diteruskan.

Iming-iming posisi komisaris BUMN bagi mantan pemimpin KPK bisa membuat KPK melempem dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan pemerintah atau pejabat pemerintah, termasuk Direksi BUMN, katanya.

"Ini bisa menyebabkan KPK tebang pilih dalam menindak perkara korupsi," kata salah seorang pemrakarsa hak angket skandal Bank Century DPR RI ini.(*)

Sumber: Kantor Berita Antara, 27 Desember 2011.

Aria Bima: Pemerintah Langgar Konstitusi

2011-12-15T23:28:00.000-08:00

Mayat-mayat Tragedi Mesuji (Foto: Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus Mesuji, di Provinsi Lampung, menyentak nurani. Rakyat, yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya.

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, aparat negara, sebagai satu-satunya lembaga yang sah memonopoli penggunaan kekerasan dalam alam demokrasi, diduga kuat ikut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

"Bukannya melindungi rakyat kecil yang terdesak, aparat negara disinyalir malahan memihak pengusaha asing yang menjadi investor perkebunan sawit di lokasi itu," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI di Jakarta Kamis (15/12).

Fakta yang muncul dari kasus Mesuji, yang diduga mengakibatkan jatuhnya sekitar 30 korban tewas dari kalangan petani setempat, membuka mata kita bahwa pemerintah telah mengabaikan perlindungan kepada kaum tani.

"Pemerintah bukan saja membiarkan petani menghadapi sendiri serbuan produk pangan impor dan pengalihan lahan-lahan pertanian produktif untuk kepentingan aktivitas non pertanian, namun juga membiarkan kekerasan dan pelanggaran HAM acap menimpa kaum tani," tuturnya.

Suasana di lokasi pembantaian petani Mesuji (Foto: Istimewa)

Padahal, lanjut legislator dari Dapil Jateng itu, merujuk Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia ialah untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah dan warga negara Indonesia. "Absennya perlindungan pemerintah dalam kasus Mesuji ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi oleh pemerintah,"ujarnya.

Kekerasan tersebut, menurut Aria Bima, lazimnya terkait dengan konflik perebutan lahan antara petani dan pengusaha atau instansi pemerintah. Petani, apalagi petani penggarap, sebenarnya tidak bermaksud memiliki lahan/tanah yang ada, tetapi hanya ingin mengolah tanah untuk menyambung hidup.

Maka, lanjutnya, di sini demokrasi politik harus diimbangi implementasi demokrasi ekonomi, yang menjunjung tinggi hak-hak ekonomi tiap warga negara untuk mencari penghidupan yang layak di wilayah NKRI. Pemerintah dalam hal ini harus melindungi hak-hak ekonomi petani, yang merupakan profesi mayoritas warga miskin negeri ini. (A Adib / CN26 /JBSM)

Sumber: suaramerdeka.com,16 Desember 2011

DPR Sayangkan Target Produksi Gula 2011 Gagal

2011-12-14T21:16:00.000-08:00

(Unjuk rasa petani tebu. Foto: Bisnis Indonesia/www.bisnis.com, 13/12/2011)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyayangkan kegagalan pemerintah mencapai target produksi gula tahun 2011. Akibat kegagalan ini, produksi gula konsumsi nasional diprediksi tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga pemerintah berencana mengimpor 500 ribu ton gula tahun 2012.

Menurut data Kementerian BUMN, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011, tujuh BUMN industri gula menargetkan produksi gula 2,73 juta ton. Namun target tersebut tidak tercapai, karena realisasi produksi gula hingga akhir triwulan III 2011 ini hanya sekitar 2,30 juta ton.

Aria Bima menegaskan, pemerintah perlu melakukan audit ulang sebelum melaksanakan rencana impor 500 ribu ton gula tersebut. “Audit harus menyeluruh, meliputi audit produksi gula maupun audit buffer-stock (cadangan) gula di gudang gudang PT Perkebunan Negara,” kata Aria Bima, di Jakarta, Rabu (14/12).

Menurut Aria Bima, audit perlu dilakukan akibat simpang siurnya data gula nasional. Di satu sisi pemerintah menilai produksi gula turun, namun di sisi lain para petani tebu mensinyalir stok gula nasional mencukupi kebutuhan dalam negeri. “Audit juga harus memperhitungkan faktor bocornya gula rafinasi ke pasar gula konsumsi,” katanya.

Aria Bima menyampaikan pandangannya terkait aksi unjuk rasa petani tebu di Jakarta pada hari yang sama. Aksi unjuk rasa sekitar lima ribu petani tebu se-Jawa ini menuntut pemerintah membatalkan rencana impor 500 ribu ton gula. Para petani khawatir, impor gula akan semakin menekan harga gula lokal yang saat ini sudah rendah.

Selain menolak impor gula, unjuk rasa petani di Kementerian Perdagangan ini meminta pemerintah memihak kepentingan petani tebu. Mereka juga menuntut gula tetap berstatus barang dalam pengawasan, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No.57/2004.

Para petani juga meminta izin baru pabrik gula rafinasi dihentikan, sementara pabrik gula rafinasi yang membocorkan gula rafinasi ke pasar gula konsumsi ditindak tegas. LSM Protanikita juga mendesak pemerintah menghentikan realisasi impor gula, menyusul ketersediaan gula nasional yang masih mencukupi dan sekaligus untuk melindungi petani tebu di berbagai sentra produksi. ( A Adib / CN27 / JBSM )

Sumber: suaramerdeka.com 14 Desember 2011

Naiknya TDL Lemahkan Daya Saing Nasional

2010-07-13T01:11:00.000-07:00

JAKARTA –- Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) ditengarai bakal semakin melemahkan daya saing industri dalam negeri, terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam menghadapi pasar bebas ASEAN-China (ACFTA). Terlebih tarif listrik kita selama ini sudah termahal se-ASEAN.

“Harusnya yang dilakukan pemerintah adalah mensubsidi listrik agar daya saing nasional kita meningkat. Bukan malah menaikkan tarif dasar listrik,” kata Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI (Perdagangan dan Industri) DPR RI.

Selain itu, menurut Aria Bima, pemerintah masih bisa menghindari kenaikan tarif listrik asal menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk menjamin pasokan gas bagi PLN. Sebab sebagian besar pembangkit listrik kita menggunakan gas. Hanya kebutuhan gas ini tidak terjamin pasokannya.

“Akibat tidak bisa memenuhi kebutuhan gasnya, PLN terpaksa menggunakan solar (BBM) yang mengakibatkan inefisiensi biaya produksi listrik sebesar Rp 50 triliun per tahunnya. Inilah yang mengakibatkan harga listrik Indonesia menjadi sangat mahal dan tidak kondusif untuk mendukung daya saing nasional,” kata Aria Bima.

Akan tetapi, kata Aria Bima, pilihan untuk menerapkan DMO tersebut tidak dilakukan pemerintah dan gas kita justru dijual ke luar negeri. Pemerintah lebih suka mengalihkan beban produksi listrik ke pundak rakyat, dengan jalan menaikkan tarif dasar listrik.

Kenaikan tarif dasar listrik yang mengikuti mekanisme pasar menurut Aria Bima juga bertentangan dengan konstitusi. Sebab UUD 1945 mengamanatkan bahwa sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti listrik, sengaja dikuasai oleh negara untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ironisnya, apa yang terjadi di Indonesia, listrik dikuasai negara justru dengan hasil akhir yang memberatkan rakyat.

“Ini bukan masalah monopoli, tetapi inefisiensi. Listrik di China dikelola negara bisa murah. Mengapa kita justru sangat mahal?” katanya. []

Keterangan: dimuat suaramerdeka.com.

Perlu Tim Terpadu Atasi Ledakan Tabung Gas

2010-07-13T00:41:00.000-07:00

JAKARTA – Untuk mengatasi terus maraknya ledakan tabung gas elpiji, pemerintah didesak segera membentuk tim terpadu. Tim ini harus melibatkan Pertamina, Badan Standarisasi Nasional (BSN), maupun Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

“Ini karena ledakan tabung gas lebih disebabkan kelalaian produsen tabung gas, regulator, dan selang yang tidak memenuhi standar. Bukan karena kesalahan konsumen,” kata Wakil Ketua Komisi VI (Perdagangan, Industri) DPR RI, Aria Bima, Senin (12/7/2010).

Menurut Aria Bima, tim tersebut harus melakukan audit secara menyeluruh terhadap semua produsen tabung, regulator, maupun selang yang selama ini ditengarai menjadi penyebab utama meledaknya kompor gas. Apalagi, imbuhnya, berdasarkan penelitian pihak BSN, selang yang digunakan dalam program konversi minyak tanah ke gas ternyata seratus persen tidak ada yang memenuhi standar.

“Padahal semua komponen dalam program konversi tersebut seharusnya memenuhi standar wajib SNI (Standar Nasional Indonesia), yang meliputi kompor, tabung, selang, regulator, dan sumbu,” katanya.

Lebih lanjut Aria Bima menyatakan, pemerintah juga harus menarik semua komponen yang tidak memenuhi standar wajib SNI dari masyarakat.

Pemerintah, kata politisi PDI Perjuangan ini, jangan malah menyalahkan masyarakat yang dianggap tidak kompeten menggunakan kompor gas. Kalaupun terbukti sebagian ledakan kompor gas akibat ketidaktahuan masyarakat dalam mengoperasikannya, menjadi tugas pemerintah pula untuk melakukan edukasi atau sosialisasi lebih intensif, agar masyarakat.

“Pemerintah jangan melakukan pembiaran terkait maraknya ledakan kompor gas elpiji ini, sehingga membahayakan masyarakat dan akhirnya justru mengancam kelangsungan program konversi minyak tanah ke gas itu sendiri,” kata Aria Bima. []

Keterangan: antara lain dimuat di suaramerdeka.com dan detik.com.

Ketua Panja Gula:Tindak Produsen Gula Rafinasi Nakal

2010-07-12T02:37:00.001-07:00

JAKARTA – Ketua Panita Kerja (Panja) Gula DPR RI, Aria Bima, mendesak pemerintah segera menindak produsen gula rafinasi nakal yang menjual gula rafinasi berbahan baku raw sugar ke pasar gula konsumsi.

“Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa Departemen Perdagangan, harus memberi sanksi tegas. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa memberi sanksi pengurangan kuota impor bahan baku (raw sugar) untuk gula rafinasi,” katanya.

Aria Bima menyatakan hal itu untuk menanggapi berita seputar maraknya gula rafinasi yang dijual sebagai gula konsumsi di pasaran. Menurut Aria Bima, gula rafinasi mestinya hanya boleh dijual kepada industri makanan dan minuman (mamin). “Bahkan sekitar 75 persen produksi gula rafinasi harus dijual langsung kepada industri mamin dan sekitar 25 persen disalurkan melalui distributor terdaftar. Distributor ini pun harus memiliki konsumen industri mamin UMKM yang jelas dan terdaftar, dengan sepengetahuan RT/RW,” katanya.

Karena itu, Aria Bima menduga, jika gula rafinasi sampai dijual sebagai gula konsumsi kemungkinan besar disebabkan dua hal. Pertama, ada pabrik gula rafinasi yang tidak jelas konsumen industri maminnya, sehingga akhirnya menjual gula rafinasi sebagai gula konsumsi. Kedua, banyak pabrik yang memproduksi gula rafinasi dengan inkumsa di bawah standar Badan Standarisasi Nasional (BSN). Karena inkumsa di bawah standar, akibatnya ditolak industri mamin dan terpaksa dijual sebagai gula konsumsi.

Bocornya gula rafinasi ke pasar gula konsumsi bersamaan dengan datangnya musim giling ini, menurut Aria Bima, jelas akan memukul gula produksi dalam negeri. Sebab gula rafinasi mendapat fasilitas bebas bea masuk untuk bahan bakunya yang diimpor, sehingga bisa dijual dengan harga lebih murah. Sementara kadar inkumsa gula rafinasi yang berada di bawah standar BSN juga akan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat.

“Karena itu, perlu sidak (inspeksi mendadak) secara langsung oleh BSN, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab dalam perizinan industri gula rafinasi,” kata Aria Bima.

Pembiaran

Bila produsen gula rafinasi nakal tidak segera ditindak tegas, Aria Bima menilai pemerintah telah melakukan pembiaran atau bahkan “kongkalingkong”dengan para produsen gula rafinasi nakal tersebut. Dan bila hal itu terjadi, berarti pemerintah tidak memihak nasib petani tebu sekaligus mengabaikan bahaya mengkonsumsi gula rafinasi bagi kesehatan rakyat.

“Hal itu jelas akan menurunkan semangat para petani tebu. Selanjutnya, jika para petani enggan menanam tebu, maka akan menghambat program swasembada gula nasional tahun 2014 yang dicanangkan pemerintah sendiri,” katanya.

Pembiaran terhadap bocornya gula rafinasi ke pasar umum tersebut juga sangat tidak adil bagi petani tebu. Sebab gula petani tebu akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sementara gula rafinasi yang bahan bakunya impor justru dibebaskan dari bea masuk.

“Padahal petani tebu masih harus menanggung merosotnya pendapatan akibat adanya inefisiensi pabrik gula. Akibat ketidakefisienan mesin-mesin pabrik yang sudah ketinggalan zaman ini, rendemen tebu sekarang hanya bisa mencapai 5 sampai 6, padahal harusnya 8 hingga 10,” kata Aria Bima.

Karena itu, Aria Bima meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan mengaudit kembali seluruh pabrik gula rafinasi yang ada di Indonesia. Audit meliputi aspek produksi maupun aspek distribusi. Aspek produksi terkait sejauhmana gula rafinasi telah memenuhi standar mutu SNI (Standar Nasional Indonesia), sementara aspek distribusi menginvestigasi produsen gula rafinasi yang sengaja melepas produknya ke pasar gula konsumsi.

“Kita tidak ingin industri gula rafinasi mati, karena keberadaannya memang dibutuhkan oleh industri mamin, Namun kita juga tidak ingin produksi gula rafinasi akhirnya justru mematikan industri gula dalam negeri berbasis bahan baku tebu. Untuk itulah Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) juga perlu lebih diberdayakan, dengan diberi penguatan untuk mengatur anggotanya. Baik di dalam masalah impor raw sugar maupun pengawasan produksi dan distribusi gula rafinasi di dalam negeri. Jika tidak, lebih baik AGRI dibubarkan saja,” katanya.

Menurut Aria Bima, dengan 8 pabrik gula rafinasi yang ada di Indonesia, dan total produksi sekitar 3 juta ton per tahun, industri gula rafinasi seharusnya sudah dimasukkan dalam daftar negative-list investasi menggunakan bahan baku dari tebu atau raw sugar produksi dalam negeri. “Kecuali jika pabrik rafinasi yang baru tersebut didirikan dengan menggunakan bahan baku atau raw sugar produksi dalam negeri,” kata dia.

Selain itu, sebagai Ketua Panja Gula, Aria Bima juga meminta semua pihak terkait agar dalam memaknai swasembada gula tidak hanya dalam arti ketersediaan gula secara nasional namun juga selalu dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Ia juga meminta agar dikotomi gula rafinasi dan gula konsumsi semakin lama kian ditiadakan, dengan jalan selalu mengaitkan keduanya dengan pengertian swasembada gula tadi. []

Catatan: Dimuat Suara Merdeka dan Kantor Berita ANTARA.

Swasembada Gula Harus Memihak Petani

2010-05-20T03:44:00.000-07:00

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan, program swasembada gula yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini harus juga menjamin kesejahteraan petani. Swasembada tidak boleh hanya mempertimbangkan tercukupinya kebutuhan gula dalam negeri.

“Swasembada gula harus mencapai dua sasaran sekaligus. Selain mencapai tingkat produksi gula yang bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, juga harus memberikan efek ekonomis yang menguntungkan petani,” katanya seusai memimpin rapat Komisi VI DPR kemarin (18/5).

Menurut Aria Bima, jika swasembada hanya mengacu tersedianya stok gula yang cukup, besar kemungkinan program itu justru akan gagal. Sebab petani akan rendah minatnya untuk menanam tebu.

“Jika petani enggan menanam tebu, luas areal tebu pun merosot. Selanjutnya pabrik gula akan gagal meningkatkan kapasitas produksi karena suplai tebu tidak cukup,” katanya.

Karena itu, Aria Bima mengingatkan, swasembada gula harus mensinergikan persoalan on farm (budidaya dan nasib petani tebu) serta off farm (pabrik gula). Tidak cukup jika swasembada hanya mengandalkan revitalisasi pabrik lama atau membangun pabrik gula baru, tanpa disertai pemberdayaan petani tebu.

“Swasembada gula akan berhasil jika pemerintah memiliki keberpihakan terhadap nasib petani tebu. Petani tebu harus dihargai martabatnya dan diperjuangkan kesejahteraannya,” kata Ketua Panitia Kerja (Gula) DPR ini.

Saat ini kebutuhan gula dalam negeri diperkirakan sekitar 250 ribu ton per bulan atau 3 juta ton per tahun. Sementara produksi gula nasional hanya 2,6 juta ton per tahun, sehingga sisanya masih harus diimpor.

Pada tahun 2010 ini, pemerintah mematok target produksi gula 2,9-3 juta ton. Dengan demikian, jika target tercapai, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor gula putih atau gula konsumsi. Sementara swasembada gula yang semula dipatok bisa diraih pada 2014 telah dimajukan menjadi tahun 2012. []

Panja Gula: Selisih Harga Lelang Seharusnya untuk Petani

2010-05-20T03:34:00.000-07:00

JAKARTA – Ketua Panitia Kerja (Panja) Gula Komisi VI DPR RI, Aria Bima, bisa memahami naiknya harga patokan petani (HPP) gula yang ditetapkan pemerintah, dari Rp 5.350 menjadi Rp 6.350,-/kg.

Namun, ia mengingatkan, agar selisih harga lelang gula dengan HPP sepenuhnya diberikan kepada petani.

“Yang lebih penting daripada kenaikan HPP adalah dikembalikannya selisih harga lelang dengan HPP kepada petani tebu. Sebab harga lelang selalu lebih tinggi daripada HPP,” kata Aria Bima, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR itu, Rabu (12/5).

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, saat ini harga lelang gula sekitar Rp 7.200/kg. Jika HPP gula Rp 6.350/kg, maka terdapat selisih Rp 850/kg yang mestinya dinikmati petani tebu.

Sementara biaya pokok produksi gula yang ditetapkan Tim Independen saat ini sebesar Rp 6.250/kg. Jika HPP dikurangi biaya pokok produksi hanya ada keuntungan sebesar Rp 100/kg bagi petani tebu. Walhasil, lebih tinggi keuntungan yang diperoleh dari selisih harga lelang dengan HPP daripada selisih HPP dikurangi biaya pokok produksi.

Lantaran itulah, Ketua DPP APTRI Abdul Wachid menyatakan, kenaikan HPP sekarang ini kurang bisa mendukung upaya swasembada gula tahun 2012 yang dicanangkan pemerintah. “Karena keuntungannya sangat kecil,” katanya.

Lebih jauh Aria Bima menjelaskan, karena petani tebu terjebak sistem ijon dengan tengkulak atau pedagang besar gula, mereka hanya menerima 60% dari total selisih harga lelang dengan HPP. Sisanya, sebesar 40%, dinikmati para pedagang besar gula yang telah meminjamkan dana talangan.

“Karena itu, untuk menolong petani tebu dan mendukung upaya swasembada gula, bank-bank BUMN harus mengambil alih peran sebagai penyedia dana talangan,” kata Aria Bima.

Dana talangan ini, kata dia, disalurkan kepada petani melalui pabrik-pabrik gula milik negara atau PTPN (BUMN perkebunan), dengan jaminan tebu milik para petani. Sebab jika petani tebu sendiri yang mengajukan pinjaman ke bank akan menemui kesulitan lantaran dianggap tidak “bankable” oleh pihak bank. []

Keterangan:

Siaran pers ini antara lain di muat Harian Suara Merdeka, Semarang, Jawa Tengah, 14 Mei 2010.

Muncul Usul Membentuk Panja ACFTA

2010-01-18T21:28:00.000-08:00

JAKARTA – Mengantisipasi dampak negatif implementasi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), muncul usulan membentuk Panitia Kerja (Panja) ACFTA di kalangan anggota DPR.

Usul mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan 18 asosiasi pengusaha, Senin (18/01).

Ke-18 asosiasi pengusaha itu antara lain dari kalangan tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alat-alat dan mesin pertanian, alas kaki, elektronik, mebel dan furnitur, ban, serta besi dan baja.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Dhamantra, yang mula-mula mengajukan usul itu. Usul kemudian didukung Matri Agung, anggota Fraksi PKS.

“Perlu dibentuk Panitia Kerja ACFTA secara khusus, mengingat dari pemaparan gabungan asosiasi pengusaha, semua menyatakan belum siap. Kecuali itu, banyak sekali masalah-masalah terkait ACFTA yang perlu diselesaikan lebih dulu,” kata Nyoman.

Matri Agung mengungkapkan, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tampak berjalan sendiri ketika meneken kerangka kerja ACFTA pada 2004. Selain itu, Mendag hanya mementingkan aspek perdagangan. Sebab, ketika Kementerian Perdagangan menyatakan Indonesia diuntungkan ACFTA, Kementerian Perindustrian maupun pelaku usaha justru menyatakan Indonesia belum siap dan karena itu bakal dirugikan.

Ironisnya, lanjut Matri, laporan yang dikemukakan jajaran Kementerian Perdagangan untuk membenarkan keputusan itu –dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pekan lalu— hanya bersifat normatif.

“Mereka mengatakan Indonesia siap mengikuti ACFTA sebab volume perdagangan kita dengan China naik. Padahal kenyataannya neraca perdagangan kita dengan China defisit,” kata Matri.

Menanggapi usul pembentukan Panja ACFTA, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, secara terpisah menyatakan persetujuannya.

“Saya setuju dibentuk Panja,” katanya. “Namun perlu diingat, pembentukan Panja bukan sikap politik reaksioner Komisi VI. Jangan dinilai Panja untuk menyudutkan Menteri Perdagangan atau pemerintah. Ini bukan suka atau tidak suka. Urgensi pembentukan Panja murni karena ACFTA akan berdampak jangka panjang, menyangkut semua sektor, dan ditanggung seluruh rakyat. ACFTA bukan cuma masalah perdagangan, tapi persoalan seluruh bangsa.”

Aria Bima menambahkan, Komisi VI DPR akan menindaklanjuti aspirasi anggota dewan untuk membentuk Panja ACFTA. Karena itu, pihaknya akan membawa usulan tersebut guna dibahas dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dalam waktu dekat.

“Dengan dibentuk Panja, maka pekerjaan kita akan lebih fokus ke penyiapan sektor-sektor industri yang akan terkena dampak langsung ACFTA. Panja juga akan melihat apa saja rencana pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing produk nasional guna menyongsong era pasar bebas. Jadi Panja sekaligus mempertemukan seluruh pemangku kepentingan agar sinergis,” katanya.

Tata Tertib DPR

Peraturan Tata Tertib DPR sendiri, khususnya Pasal 94, memang memberi peluang semua alat kelengkapan dewan, termasuk komisi-komisi, untuk membentuk panitia kerja atau panja bila dibutuhkan.

Sementara Pasal 96 Tatib DPR menyatakan, “Panitia kerja dibentuk dengan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.”

Panja dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPR, khususnya poin (s) Pasal 6 Tata Tertib DPR, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang dewan adalah “menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.”

“Dalam kaitan ini, tentunya untuk menindaklanjuti aspirasi gabungan asosiasi pengusaha yang terungkap dalam rapat dengar pendapat tadi. Dari 18 asosiasi, semua menyatakan tidak siap melaksanakan ACFTA saat ini. Jika dilaksanakan tanpa persiapan matang, ACFTA bisa berakibat fatal. Bukan hanya tutupnya pabrik-pabrik yang disusul PHK massal, tapi juga hancurnya industri nasional,” kata Aria Bima. []

Renegosiasi ACFTA: Kepentingan Nasional Harus Jadi Acuan

2010-01-14T08:26:00.001-08:00

JAKARTA -- Perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA) yang melibatkan Indonesia dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 patut dicermati lagi oleh semua pihak.

“Ini mengingat efek dominonya sangat luar biasa,” kata Wakil Ketua Komisi VI (Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN) DPR, Aria Bima, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, di Gedung DPR, Kamis (14/1/2010).

Dampak pelaksanaan ACFTA ini, menurut Aria Bima, lebih berbahaya daripada skandal Century. Sebab efeknya tak hanya sementara, melainkan bersifat permanen dan jangka panjang. Nilai kerugiannya pun bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.

Lebih dari itu, dampaknya bukan saja bisa membuat gulung tikarnya industri nasional, merajalelanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membengkaknya pengangguran, tapi juga semakin merosotnya kesejahteraan rakyat.

“Karena itu, kepentingan nasional atau national interest kita harus menjadi pertimbangan utama dalam renegosiasi ACFTA. Sebelum negosiasi ulang, implementasi ACFTA harus ditunda dulu. Jika tidak, kita belum selesai melakukan renegosiasi yang makan waktu lama, bisa-bisa industri nasional sudah lebih dulu tutup atau mati,” katanya.

Aria Bima menegaskan, pemerintah jangan ragu memperjuangkan kepentingan nasional di tengah arus globalisasi saat ini. Jangan karena sekadar ingin dinilai sebagai bangsa yang memegang teguh perjanjian internasional, namun kepentingan nasional justru dikorbankan dan industri dalam negeri hancur.

“Demi kepentingan nasional, Bung Karno dulu berani keluar dari PBB. Mengapa kita takut menunda atau bahkan menolak ACFTA?” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Maka Aria Bima mendesak pemerintah, khususnya jajaran Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, untuk mengkaji untung-ruginya jika ACFTA terpaksa kita batalkan secara sepihak pelaksanaannya.

“Apa implikasinya bagi Indonesia? Apa akan dikenai sanksi oleh WTO atau dikucilkan dari perdagangan internasional? Tolong dikaji secara komprehensif. Kita harus berani memilih: kepentingan nasional atau ACFTA,” kata dia.

Rekomendasi

Sementara dalam kesimpulan rapatnya, Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah menunda dan kemudian merenegosiasi ACFTA dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini demi menghentikan gejala deindustrialisasi yang selama lima tahun terakhir dialami

Indonesia

. “Mengingat masih banyak sektor industri dalam negeri yang belum siap menghadapi kesepakatan perjanjian perdagangan bebas, khususnya FTA dengan China,” tulis kesimpulan itu.

Komisi VI juga mendesak pemerintah segera mengkaji secara komprehensif kerugian dan keuntungan implementasi ACFTA bagi Indonesia. Bersamaan dengan itu, mereka juga mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah konkret guna mendongkrak daya saing industri nasional, memperbaiki iklim usaha, dan mendayagunakan segala instrumen nontarif untuk melindungi industri dalam negeri.

Selain itu, Komisi VI juga mendesak pihak eksekutif meningkatkan koordinasi lintas sektoral maupun pemangku kepentingan, demi menyatukan persepsi dan langkah-langkah menghadapi era perdagangan bebas. Desakan ini muncul menyusul tidak sinkronnya pemaparan jajaran direktorat jenderal Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian di depan Komisi VI DPR.

Di satu sisi, presentasi pihak Kementerian Perdagangan mengatakan, ACFTA akan meningkatkan arus dan volume perdagangan antara ASEAN dan China, serta membawa keuntungan bagi Indonesia. Namun pada saat yang sama, jajaran Kementerian Perindustrian justru mengemukakan belum siapnya industri dalam negeri menyongsong pasar bebas ASEAN-China.

Jajaran Kementerian Perindustrian juga menyatakan kekhawatirannya bahwa implementasi ACFTA bisa menghancurkan industri dalam negeri dan karena itu berarti meluasnya gejala deindustrialisasi atau tutupnya pabrik-pabrik di Indonesia. Gejala yang lazimnya disusul meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. []

Ide Mempahlawankan Soeharto Reaksioner

2010-01-12T06:35:00.000-08:00

Jakarta – Usulan memberikan gelar pahlawan bagi mantan Presiden RI Soeharto hanya reaksioner. Ide tersebut merupakan reaksi sejumlah pihak atas merebaknya usulan masyarakat untuk mempahlawankan Gus Dur atau mantan Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid.

“Karena itu mari kita lihat secara jernih. Apakah rekam jejak Pak Harto pantas diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional? Terutama dikaitkan dengan dimensi kepentingan rakyat secara luas,” kata anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, di Jakarta, Kamis (7/1/2010).

Terkait klaim keberhasilan pembangunan ekonomi Orde Baru, misalnya, Aria Bima mempertanyakan, apakah pembangunan itu betul-betul diabdikan bagi kepentingan rakyat secara keseluruhan? Atau, sebaliknya, pembangunan tadi justru untuk kepentingan asing? Yakni dalam rangka melaksanakan agenda IGGI, IMF, dan sebagainya, agar sistem perekonomian Indonesia menjadi kondusif bagi kepentingan kapitalisme internasional?

Sebab, Aria Bima menilai, rezim ekonomi neoliberal yang sangat pro-pasar bebas sekarang ini mulai diletakkan dasar-dasarnya pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. “Pak Haro itu sangat pro-neoliberalisme. Dasar pokok kebijakan ekonominya bukan kepentingan rakyat Indonesia,” kata wakil ketua Komisi VI (Perdagangan, BUMN) DPR RI ini.

Menurut Aria Bima, jika pertimbangan utama Pak Harto dalam pembangunan ekonomi ialah kepentingan rakyat seharusnya hasilnya makin bisa menekan kesenjangan kaya dan miskin, kota dan daerah. Namun faktanya, justru kesenjangan itu kian melebar, seiring pembangunan ekonomi yang dilansir Orde Baru.

“Yang lebih parah, Pak Harto justru mewariskan tradisi korupsi sistemik dan massal, sejak di pusat hingga daerah, yang sangat sulit diatasi hingga kini. Bahkan PBB juga menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pelaku tindak korupsi terbesar di dunia. Bagaimana sosok yang dinilai sebagai koruptor nomor satu dunia malah akan dipahlawankan?” imbuhnya.

Sementara dari aspek politik, kata Aria Bima, kinerja Pak Harto selama 32 tahun kekuasaannya pun patut dipertanyakan.

“Proses naiknya Pak Harto sebagai penguasa jelas-jelas mengakibatkan jatuhnya banyak korban rakyat sipil yang tak bersalah. Ini masih diteruskan peristiwa pelanggaran HAM sejenis, seperti pembantaian di Tanjung Priok, Lampung, dan lain-lain. Ini jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity),” urainya.

Butuh Klarifikasi
Menurut Aria Bima, semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, termasuk Soeharto, bisa saja diusulkan menjadi pahlawan. Akan tetapi, merujuk UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan tidak bisa instan begitu saja.

Pasal 16 UU ini tegas menyatakan, perlu dibentuk Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan (DGTJK) yang akan memberi rekomendasi kepada Presiden ihwal gelar yang akan diberikan, berdasarkan prestasi dan kualifikasi tokoh yang bersangkutan.

Terkait hal itu, Aria Bima menegaskan, DGTJK nantinya harus lebih dulu mengklarifikasi sejumlah tuduhan, baik korupsi maupun pelanggaran HAM, yang ditujukan oleh publik maupun PBB terhadap mantan Presiden Soeharto.

“Sebab menyangkut tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM tersebut hingga kini nyaris tak ada bukti sebaliknya yang menyangkal,” katanya. [] (Keterangan: Siaran Pers ini antara lain dimuat suaramerdeka.com).

Plus Minus Perdagangan Bebas ASEAN-China

2010-01-12T01:30:00.001-08:00

Oleh: Aria Bima

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Sejak 1 Januari 2010 ini, Indonesia bersama ASEAN menapaki era perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Pertanyaannya: Apa implikasi perdagangan bebas ASEAN-China bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi industri dalam negeri, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)?

Mengacu dokumen ACFTA, tujuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak dan meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tariff atau bea masuk. Juga untuk mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi saling menguntungkan serta memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di antara kedua belah pihak.

Sewaktu dokumen ACFTA diteken November 2002, situasi perbandingan ekspor-impor Indonesia-China masih relatif setara. Sebab walaupun surplus perdagangan dinikmati China, namun selisihnya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, Indonesia relatif bisa bersaing dengan produk China khususnya maupun negara anggota ASEAN lainnya.

Dalam konteks itu, dari segi potensi yang ditawarkan pasar bersama ASEAN, era perdagangan bebas ASEAN-China ini sebetulnya sangat menjanjikan. Artinya, ada peluang bisnis luar biasa bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya yang sanggup memanfaatkannya. Terlebih semilyar lebih penduduk China terus meningkat daya belinya seiring pencapaian ekonomi mereka yang mencengangkan.

Pertanyaannya, setelah 7 tahun sejak diteken, sanggupkah kita berkompetisi dan memenangkan persaingan dalam era perdagangan bebas tersebut? Atau, jangan-jangan, justru Indonesia yang bakal menjadi “pasar bersama” barang-barang produksi China dan negara-negara ASEAN lainnya, yang dijual dengan harga lebih murah, dengan mutu yang setara atau lebih baik, serta dikemas lebih cantik?

Mengkhawatirkan

Apabila kita menilik kinerja sektor industri, pertanian, dan UMKM Indonesia lima tahun terakhir, era perdagangan bebas ASEAN-China jujur saja justru serba mengkhawatirkan bagi posisi dan kepentingan Indonesia.

Sektor industri misalnya, bukannya berkembang menuju industri dewasa dan kuat (mature industry), namun malah mengalami deindustrialisasi. Tak sedikit industri dalam negeri, seperti tekstil dan alas kaki, gulung tikar karena tak mampu bersaing. Walhasil, sumbangan industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mestinya terus meningkat –sebagai ciri negara yang industrinya makin maju— justru semakin menurun dan digantikan komoditas primer atau bahan mentah.

Sebagai ilustrasi, ekspor industri baja Indonesia ke China pada 2002 senilai 30,3 juta dollar AS dan impor 51,4 juta dollar AS. Namun tahun lalu, defisit Indonesia semakin timpang lantaran ekspor hanya 36,9 juta dollar AS, sedangkan impor 1.026 juta dollar AS (sumber BPS/Depperin).

Sejalan dengan itu, banyak asosiasi industri kita, seperti baja, plastik, tekstil, menyuarakan ketidaksanggupannya bersaing dalam era pasar bebas ASEAN-China dalam waktu dekat. Ini mengingat beban biaya produksi yang berat di Indonesia. Kenaikan harga BBM dan listrik sebagai salah satu komponen pokok produksi menjadi salah satu sebabnya. Di samping masih merajalelanya praktek KKN yang berakibat ekonomi biaya tinggi (high-cost economy), tingginya suku bunga kredit perbankan (cost of money), dan lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir.

Kondisi sektor pertanian lebih memprihatinkan. Sebelum pasar bebas ASEAN-China berlaku, produk buah-buahan China dan Thailand sudah sejak lama membanjiri pasar Indonesia. Bahkan tidak hanya dijajakan di supermarket terkemuka, melainkan sudah dijual di kaki lima atau diasongkan di atas kereta ekonomi.

Dengan kata lain, sebelum kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dimulai, sektor pertanian Indonesia sudah dikalahkan di kandangnya sendiri. Maka bisa dibayangkan, bagaimana nasib produk pertanian kita tatkala tarif nol persen diberlakukan dalam era perdagangan bebas. Bisa dipastikan banjir produk pertanian asal China dan negara-negara ASEAN lainnya ke Indonesia akan semakin menjadi-jadi.

Di tengah kondisi psikologis konsumen Indonesia yang lebih mementingkan produk murah daripada produksi bangsa sendiri, situasi ini jelas sangat mengkhawatirkan. Terlebih kemampuan daya beli rata-rata rakyat Indonesia masih rendah, sehingga godaan harga produk pertanian yang murah akan sulit dihalau begitu saja.

Sektor UMKM tak jauh beda. Sebelum era pasar bebas ASEAN-China diberlakukan, produk mainan anak-anak dari China, misalnya, sudah menyerbu pasar Indonesia, mulai dari supermarket hingga kaki lima. Belum lagi tekstil bermotif batik “made in China” dengan harga yang sangat murah, yang dipastikan akan menggerus pangsa pasar kain batik produksi perajin batik rumahan dalam negeri.

Minim Persiapan

Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China semula memang potensial membawa kemajuan bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi, dengan catatan, sejak ditekennya perjanjian hingga menjelang diberlakukannya ACFTA, pemerintah bersungguh-sungguh mempersiapkan daya saing dan kinerja perekonomian dalam negeri agar siap tempur di ajang perdagangan bebas tersebut.

Namun faktanya, seperti disinggung di atas, yang terjadi di dalam negeri justru deindustrialisasi, melemahnya daya saing produk pertanian, dan kian termarjinalisasinya UMKM. Dengan kata lain, persiapan kita sangat minim.

Banyak faktor yang ikut berperan di sini. Antara lain, diabaikannya sektor riil dibanding sektor finansial, tak kunjung dibenahinya infrastruktur, reformasi birokrasi yang tak serius yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi tetap menggejala, gagalnya revitalisasi pertanian, dan kurangnya komitmen pemerintah melakukan politik afirmasi bagi UMKM.

Lebih dari itu, barang-barang produksi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dan China relatif sejenis. Yakni, masih sama-sama mengandalkan produksi sektor pertanian dan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Dalam kondisi ini, bisa dipastikan jika kran pasar bebas dibuka, yang bertahan ialah negara yang sanggup memproduksi barang dengan cara paling efisien alias murah meriah, dengan kualitas setara bahkan lebih baik. Posisi inilah yang dimiliki China, yang bisa menekan ongkos produksi serendah mungkin lantaran berbagai biaya faktor produksi mereka yang lebih murah.

China bisa merebut posisi unggulan ini lantaran penguasaan mereka atas teknologi produksi kimia dasar, sehingga bisa tiap saat memasok bahan baku industri manufakturnya dengan harga murah, tanpa tergantung impor. Negeri Tirai Bambu ini juga sangat serius mereformasi birokrasi guna memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bahkan dengan menghukum mati para koruptornya.

Jadi, bukan lagi rendahnya upah buruh di China yang menjadi alasan murahnya produk mereka sehingga memenangkan persaingan. Sebab, upah rata-rata tenaga kerja di Vietnam sekarang ini pun lebih mahal daripada upah buruh Indonesia, toh daya saing produk Vietnam mulai mengalahkan produk Indonesia.

Ditinjau Ulang

Walhasil, secara pukul rata, sekarang ini nyaris tak ada keunggulan kompetitif Indonesia menyongsong era perdagangan bebas ASEAN-China. Bahkan, keunggulan komparatif pun, terkait kekayaan sumber daya alam yang bisa dijual misalnya, Indonesia masih harus bersaing keras dengan negeri jiran Malaysia.

Karena itu, perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ini –dari segi kepentingan ekonomi Indonesia ke depan— tidak sekadar perlu direnegosiasi pemberlakuannya, tapi layak ditinjau ulang secara keseluruhan. Dan ini dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 14 Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara ASEAN dan China. Sebab jelas sekali posisi Indonesia cenderung sangat tidak diuntungkan, setidaknya hingga 20 tahun mendatang.

Perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, idealnya ditempuh dengan negara-negara yang tak memiliki produksi barang dan jasa yang relatif sama dengan Indonesia. Sehingga rezim perdagangan bebas tidak akan memukul sektor industri manufaktur, sektor pertanian, maupun UMKM dalam negeri. Sebaliknya kita justru akan memiliki keunggulan komparatif terhadap negara mitra.

Dalam konteks inilah, Indonesia mestinya mengadakan perdagangan bebas dengan negara-negara yang perekonomiannya telah memasuki tahap industri lanjut (pasca-industry), bukan negara-negara sedang berkembang. Mereka relatif tidak lagi mengandalkan sektor pertanian atau manufaktur, melainkan sudah beralih kepada industri berteknologi tinggi seperti komputer dan peranti lunak komputer.[]

Urgensi Angket DPT Pemilu 2009

2009-06-21T10:00:00.000-07:00

Oleh: Aria Bima

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan,

Pengusul Hak Angket DPT

Hiruk-pikuk pemilu 2009 usai sudah. Partai-partai politik pun lalu sibuk menyongsong ajang pemilihan presiden atau pilpres. Tapi, satu hal tak boleh dilupa: jutaan warga negara telah dirampas haknya untuk memilih pada pemilu 9 April 2009 Fakta inilah yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini telah diputuskan akan ditindaklanjuti melalui penggunaan hak angket DPR.

Keputusan DPR untuk menyelidiki dugaan penghilangan hak konstitusional jutaan warga negara dalam pemilu 2009 tersebut harus terus didukung. Sebab data ihwal manipulasi itu bukan tuduhan fiktif atau partisan belaka. Ini dibuktikan oleh hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang independen. Hasil investigasi Komnas HAM menemukan fakta: antara 25-40 persen rakyat telah kehilangan hak pilihnya dalam pemilu kali ini.

Jelas ini prestasi negatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terekam dari momen pemilu 2009. Maka, sekali lagi wajar jika tragedi penghilangan hak pilih jutaan rakyat ini mendorong DPR untuk menyelidiki atau menggunakan hak angketnya.

Bayangkan, bukan saja ratusan ribu, tapi jutaan orang gagal menyalurkan hak politiknya hanya gara-gara namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap. Padahal amburadulnya DPT ini bukan kesalahan rakyat, tapi akibat pemerintah teledor menyusun data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang cermat dan KPU gagal memutakhirkan data pemilih tetap alias DPT. Pemerintah tak bisa lepas tangan, sebab KPU menyusun DPT berdasar data pemilih potensial yang dipasok pemerintah.

Tanda Tanya
Masalahnya: mengapa sinyal dari beragam kelompok masyarakat agar KPU segera memutakhirkan DPT tidak segera direspon? Padahal, jauh-jauh sebelum pemilu, sudah kerap diingatkan bahwa data penduduk potensial pemilih (DP4) dari pemerintah yang dijadikan rujukan KPU untuk menyusun DPT sangat tidak akurat. Walhasil, tanpa pemutakhiran secara cermat, mustahil DPT yang dihasilkan bakal tinggi akurasinya.

Akan tetapi, KPU dan pemerintah seolah seia sekata. KPU dengan beragam argumen terus saja memakai data pemilih potensial yang diragukan akurasinya itu. Sementara pemerintah mengulur-ulur pencairan dana pemutakhiran tersebut. Hasilnya bisa ditebak: jutaan warga tak tercakup dalam DPT dan selanjutnya KPU dan pemerintah saling lempar tanggung jawab. Sementara jutaan rakyat yang dizalimi hak politiknya diabaikan begitu saja hak-haknya. Tuntutan Komnas HAM agar diadakan pemilu khusus guna mewadahi aspirasi warga yang tak bisa memilih bukan atas keinginan mereka sendiri tersebut juga tidak dipenuhi.

Pemerintah bersikukuh bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas buruknya akurasi data pemilih potensial. Padahal APBN 2007 telah menyediakan anggaran Rp 230 milyar guna membiayai sistem informasi dan administrasi kependudukan. Departemen Dalam Negeri juga menerima dukungan dana pemilu dari APBN-P 2008 senilai Rp 667,73 milyar dan Rp 174,6 milyar melalui APBN 2009. Dana sebesar itu di luar anggaran pemutakhiran data pemilih hingga penetapan DPT sebesar Rp 3,8 trilyun.

Yang menjadi tanda tanya ialah: dengan anggaran yang begitu besar, mengapa pekerjaan pemerintah terkait data pemilih potensial dan KPU dalam menyusun DPT, tidak bisa dipertanggungjawabkan? Lebih buruk lagi, tak satu pun dari keduanya mengaku bertanggung jawab atas masalah yang berdampak hilangnya jutaan hak pilih rakyat ini.

Lalu bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana rakyat tersebut? Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ikut serius mencermati masalah pertanggungjawaban dana yang demikian besar itu.

Pelanggaran Konstitusi

Angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan terjadinya penghilangan jutaan hak pilih rakyat sebagaimana diuraikan di atas, maka bisa dikatakan pemerintah dan KPU telah melanggar konstitusi dan peraturan terkait lainnya.

UUD 1945 pasal 22 E telah mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penghilangan hak pilih sebagian rakyat jelas merupakan pelanggaran atas asas pemilu yang jujur dan adil. Dan ini sekaligus merupakan pelanggaran HAM, sebab hak memilih (dan dipilih) dalam pemilu yang fair merupakan salah satu hak sipil dan politik warga negara.

Jadi ini bukan masalah teknis penyusunan DPT semata. Penghilangan hak memilih warga negara merupakan kejahatan politik serius yang membahayakan proses konsolidasi demokrasi di negeri kita. Apalagi seperti juga ditegaskan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam siaran persnya, hak sipil dan politik warga dalam pemilu ialah salah satu pilar utama tatanan negara demokratis yang berbasis hak asasi manusia (human-rights based democracy).

Bahkan Komnas HAM menilai, penghilangan hak konstitusional warga dalam pemilu ini bersifat masif dan sistemik. Disebut masif karena skalanya yang luas (25-40% dari total pemilih potensial) dan sistemik (berawal dari sistem pendataan penduduk dan kelembagaan pelaksana pemilu).

Urgensi Angket DPT

Fakta terjadinya penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih tersebut menjadi dasar pertama perlunya angket DPR terkait manipulasi DPT ini. Adakah faktor kesengajaan guna menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu, siapa saja yang terlibat dalam masalah itu dan siapa pula yang harus bertanggung jawab, dan seterusnya.

Terlebih dengan skalanya yang masif dan sistemik, penghilangan hak pilih ini bisa berujung pada digugatnya legitimasi pemilu 2009. Persoalan legitimasi pemilu ini menjadi alasan kedua pentingnya angket DPR ini. Masihkah pemilu 2009 legitimate jika faktanya terjadi penghilangan nyaris 50% hak memilih warga negara?

Sebetulnya manipulasi DPT ini ditempuh melalui dua cara. Pertama, menghilangkan hak pilih warga negara di daerah-daerah tertentu. Kedua, menggandakan hak pilih warga tertentu. Baik dengan menggandakan pemilik nama yang sama dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang berbeda atau sebaliknya: menggandakan NIK yang sama bagi pemilik nama (fiktif) yang berlainan. Padahal, secara nasional, NIK mestinya bersifat khas dan berlaku hanya satu nomor bagi satu orang penduduk.

Manipulasi DPT melalui jalan di atas didukung serangkaian tindakan sistematis, antara lain pengucuran dana pemutakhiran data pemilih yang diulur-ulur. Ini berakibat KPU gagal memutakhirkan data pemilih secara cermat, bertanggung jawab, dan tepat waktu. Maka pengumuman DPT pun dilakukan dalam waktu mepet, berdasar data pemilih sementara (DP4) yang tidak akurat. Dengan demikian, tiada keleluasaan bagi partai-partai dan pemantau pemilu untuk mengecek silang data.

DPR sangat perlu turun tangan dengan menggunakan hak angket guna membongkar dugaan manipulasi sistematis ini, sejak penyusunan daftar penduduk pemilih potensial (DP4) hingga penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Ini lebih urgen mengingat aparat kepolisian yang mestinya berwenang mengusut masalah ini sepertinya terkooptasi sedemikian rupa sehingga tak bisa berbuat banyak. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi sendiri merasa terbatas otoritasnya dalam hal mengadili sengketa hasil pemilu, tetapi tidak sampai menyentuh mekanisme curang yang terjadi selama pelaksanaan pemilu, termasuk penghilangan hak pilih warga negara ini.

Adanya pemutakhiran data pemilih untuk menyongsong pemilihan presiden sekarang ini sebetulnya secara implisit merupakan pengakuan dari Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah bahwa memang telah terjadi penghilangan hak pilih secara masif dalam pemilihan legislatif. Karena itu, agar tidak menjadi preseden buruk dan kian menurunkan kualitas demokrasi kita, DPR sangat perlu turun tangan. Apalagi hingga saat ini tidak satu pun lembaga terkait (KPU, Pemerintah, Polri, dan MK) yang betul-betul peduli untuk menguak masalah ini.

Ketika tak satu pun pihak mau bertanggung jawab, sementara penegakan hukum atas kasus ini juga tak bisa diharapkan, maka solusi politik melalui penggunaan hak anget merupakan satu-satunya cara untuk mengungkap kejahatan politik berupa penghilangan hak pilih rakyat secara masif dan sistematis tersebut.[]

Negara dan Krisis Pemimpin dan Kepemimpinan

2009-06-10T09:00:00.000-07:00

Oleh: Aria Bima

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

KRISIS multidimensi yang menerpa negara kita sejak akhir dekade 1990-an di satu sisi memang membawa angin segar demokratisasi di negeri ini. Sehingga tak ayal, Indonesia kini tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah AS dan India. Akan tetapi, di sisi lain, krisis tersebut juga membuka kotak pandora kesadaran kita, bahwa banyak hal keliru yang telah dilansir rezim Orde Baru selama 32 tahun kekuasaannya.

Jadi, bukan saja kekeliruan menyangkut pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sistem kapitalisme kroni –yang hanya menguntungkan segelintir kecil sanak keluarga dan teman dekat penguasa, sementara menyengsarakan ratusan juta warga bangsa hingga hari ini. Dalam aspek sumber daya manusia pun, khususnya dalam rangka kaderisasi pemimpin bangsa, tampaknya Orde Baru juga mewariskan masalah. Yakni, berupa krisis pemimpin dan kepemimpinan, seperti yang kita rasakan akibatnya sampai hari ini. Dan, inilah krisis yang dampaknya paling fatal, sebab negara dan masyarakat sekarang ini seperti berjalan tanpa pemimpin, lembaga-lembaga negara menjadi institusi lemah, dan situasi sosial carut-marut seolah tiada lagi ketertiban dan otoritas yang bisa dijadikan panutan.

Krisis yang Merata

Krisis pemimpin dan kepemimpinan ini merata, nyaris menyentuh hampir semua lembaga negara, bahkan juga lembaga-lembaga masyarakat yang relatif otonom terhadap negara. Jadi tidak hanya menyangkut lembaga kepresidenan. Indikasinya, kita kesulitan menemukan sosok pemimpin yang berkarakter ideal: efektif, dapat dipercaya, dan bisa menjadi sosok yang patut diteladani. Ada pemimpin lembaga pemantau korupsi yang justru korup, ada pemimpin lembaga penyedia pangan yang justru menilep makanan rakyat, ada pemimpin agama yang justru menginjak-injak nilai-nilai luhur agama, ada pemimpin kepolisian yang justru ditangkap lantaran menjadi bandar narkoba, dan sebagainya.

Dengan kata lain, nyaris semua pemimpin di semua lini hanya mengedepankan cara berpikir rasional subyektif atau rasional instrumental. Dikatakan demikian, karena rata-rata mereka hanya mengedepankan kepentingan pribadinya atau sekadar menjadi alat dari hasrat subyektifnya sendiri, keluarga, atau kelompoknya.

Padahal, sosok pemimpin mestinya mengedepankan kepentingan mereka yang dipimpin; berwatak altruistik, dengan menempatkan kepentingan diri, keluarga, atau kelompoknya di bawah kepentingan publik yang lebih luas. Pemimpin harusnya bukan berdiri di atas rakyat atau sejajar dengan rakyat, tetapi mestinya mengabdikan diri di bawah kepentingan rakyat.

Mengapa bisa demikian? Inilah salah satu dampak kekuasaan panjang rezim Orde Baru yang telah memberangus iklim yang kondusif bagi munculnya pemimpin dengan karakter yang ideal. Seperti kita tahu, rezim modernisasi atau pembangunan ekonomi yang amat materialistis dan bertumpu pada aspek pertumbuhan semata, telah menciptakan lahirnya generasi bangsa yang individualistis, hedonistis, pragmatis, materialistis, dan egoistis. Nilai-nilai sesaat seperti kesuksesan karir pribadi, kekayaan pribadi, menjadi amat penting bagi generasi ini. Bahkan, tak jarang tujuan dapat menghalalkan cara demi mencapai kesuksesan atau kekayaan pribadi tersebut.

Akibatnya, posisi pemimpin atau jabatan publik pun kerap diincar sekadar sebagai batu loncatan untuk kaya dan berkuasa. Walhasil, lembaga-lembaga negara atau publik yang potensial dijadikan lahan korupsi justru dianggap sebagai “lahan basah” yang diperebutkan banyak orang. Sosok pemimpin amanah dan sederhana seperti Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, atau Tan Malaka, menjadi makhluk yang amat langka di negeri kita sekarang ini. Kekayaan dan kemewahan serta keserakahan seolah menjadi seragam wajib bagi para pemimpin masa kini. Sementara pada saat yang sama, rakyat seolah sah-sah saja dibiarkan menjadi makhluk yang sengsara dan melarat sepanjang masa.

Sementara tokoh-tokoh mahasiswa yang kritis dan berkarakter baik justru dibui atau dieliminasi dari kampus. Yang diberi peluang oleh penguasa hanya mereka yang berkarakter oportunis, ABS (Asal Bapak Senang). Mereka ditampung dalam wadah korporatis yang difasilitasi dan dikontrol penguasa. Mereka sekadar menjadi abdi penguasa atau pemodal, dan bukan abdi rakyat.

Akibatnya, sejak Soeharto tumbang hingga hari ini, kita mengalami krisis pemimpin dan kepemimpinan. Hanya segelintir orang yang mampu tampil ke depan sebagai pemimpin. Ironisnya, dari yang segelintir itu pun nyaris semuanya tidak memiliki etos kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Yang ada adalah tipe pemimpin lemah, peragu, penakut, tak berani mengambil keputusan tegas dan cepat, tak berani menanggung risiko. Inilah tipe pemimpin produk era ABS, yang rajin “minta petunjuk” atasan semasa Soeharto. Sosok pemimpin yang sejatinya bukan pemimpin, karena tak mampu memberikan kepemimpinan yang inspiratif dalam memotivasi rakyat untuk bersatu dan bangkit melawan keterpurukannya.

Ironisnya, sistem ekonomi neoliberal yang –diakui atau tidak— dianut pemerintah SBY-JK sekarang ini justru kian memperparah iklim yang tidak kondusif bagi munculnya pemimpin yang ideal tersebut. Perguruan tinggi negeri diubah menjadi semacam pabrik sarjana dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum Pendidikan (BHMN/BHP). Akibatnya kuliah di PTN yang semula menjadi pilihan murah bagi rakyat, menjadi sangat mahal dan hanya terjangkau kelas menengah ke atas. Karena biayanya amat mahal, mahasiswa pun terdorong cepat-cepat lulus dengan mengikuti semester pendek. Mereka enggan melibatkan diri ke dalam aktivitas nonakademis seperti organisasi ekstra kampus atau kelompok diskusi. Padahal kegiatan ini sangat penting sebagai ajang intelectual exercise mereka sebagai calon pemimpin bangsa. Mereka hanya berlomba agar segera menjadi sarjana yang siap masuk pasar kerja alias menjadi tukang-tukang yang bertitel, tetapi bukan calon-calon pemimpin yang berkarakter.

Ciptakan Iklim Kondusif

Guna mengatasi krisis pemimpin dan kepemimpinan tersebut, saatnya sekarang ini semua pihak yang peduli harus berani melawan arus dengan menyerukan gerakan hidup sederhana, lurus, dan mandiri. Menolak gaya hidup hedonis, materialistis, dan individualistis ala neoliberal. Kemudian juga mentradisikan gaya hidup tanpa korupsi sejak dini.

Sekolah dan kampus pun harus dibuat kondusif bagi ajang persemaian calon-calon pemimpin bangsa, bukan sekadar pabrik pelajar atau sarjana. Kebijakan NKK/BKK yang secara formal sudah dihapus pada awal reformasi, harus diikuti dengan mengizinkan kembali organisasi-organisasi ekstra mahasiswa berkiprah di kampus-kampus. Begitu pula organisasi massa pelajar mesti diizinkan kembali masuk sekolah. Sekolah dan kampus harus menjadi semacam miniatur negara dan masyarakat, tempat para pelajar dan mahasiswa melatih dirinya menjadi calon pemimpin bangsa dan negara.

Dengan demikian, diharapkan, bila mereka kelak menjadi pemimpin pun akan senantiasa amanah, dengan menjunjung tinggi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Mereka harus menjadi juru bicara rakyat dan bangsanya. Menjadi –meminjam istilah Ali Syariati— semacam nabi yang mampu membuka mata dan menunjukkan arah bagi rakyat dan bangsanya untuk bangkit melawan segala keterpurukan! Menjadi pemimpin yang secara efektif dapat menggerakkan rakyat mengejar tujuan-tujuan ideal yang substansial.

Tidak seperti saat ini, secara formal memang banyak orang memiliki posisi pemimpin, tapi kebanyakan menjadi peragu dan takut mengambil risiko dalam memutuskan kebijakan. Atau, justru membuat kebijakan demi kepentingan pribadinya sendiri, guna memupuk kekuasaan atau kekayaan. Mereka menjadi pemimpin hanya lantaran mendapat SK alias surat keputusan. Bukan pemimpin yang lahir karena memang dibutuhkan rakyat atau mampu memimpin rakyat. Akibatnya, seperti kita lihat saat ini, hampir tidak ada pemimpin yang dapat dijadikan panutan. Dan, seiring dengan itu, juga nyaris tiada kepemimpinan yang bisa menjadi acuan ihwal bagaimana bangsa ini harus melangkah ke depan. Hasil akhirnya, rakyat pun seperti anak ayam kehilangan induk. []

Catatan: makalah disampaikan dalam acara temu kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tingkat nasional di Yogyakarta (2008).

Bung Karno dan Misi Abadi PDI Perjuangan

2009-06-10T08:23:00.000-07:00

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tiap hari digembleng oleh keadaan,

digembleng hampir hancur lebur, bangkit kembali (Soekarno).

Oleh: Aria Bima*

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan

Saudara-saudara, para nasionalis dan Soekarnois sejati, kader PDI Perjuangan!

Pemimpin boleh saja mati atau berganti. Namun ajaran pemimpin rakyat sejati akan tetap diikuti dan menjadi inspirasi abadi bagi bangsa ini. Demikian pula dengan ajaran-ajaran Bung Karno. Bung Karno memang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, beristirahat dengan tenang di kota kelahirannya, Blitar, Jawa Timur. Tetapi, selama NKRI masih tegak berdiri, maka pemikiran atau gagasannya akan tetap hidup dan menjadi rujukan bagi ratusan juta warga negeri ini. Pada saat bangsa ini beruntun ditimpa krisis multi dimensi, misalnya, maka seperti saya kutip di atas, ucapannya dapat menjadi api semangat bagi kita untuk bangkit dan tidak menyerah pada keadaan.

Orde Baru bisa saja menyingkirkan Bung Karno secara fisik, tapi toh mereka tetap harus mempertahankan dasar negara Pancasila, warisan Bung Karno. Meski Orde Baru-Soeharto lantas memanipulasi Pancasila tersebut menjadi sarana untuk membungkam lawan-lawan politiknya: mereka yang kritis atau tidak sejalan dengan pemerintah dicap sebagai anti-Pancasila atau tidak Pancasilais. Sementara perilaku penguasa Orde Baru sendiri justru bertabrakan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mereka korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyengsarakan kehidupan rakyat dan dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Mereka juga menginjak-injak hak asasi, membantai ratusan ribu rakyat sendiri. Sejak pembantaian orang-orang yang dituduh PKI atau ektrem kiri pada 1960-an hingga pembantaian orang-orang Islam yang dituduh ekstrem kanan, seperti kasus Tanjung Priok dan Lampung pada 1980-an. Walhasil, Orde Baru seperti maling teriak maling! Mereka hanya menunggangi warisan Bung Karno demi melanggengkan kekuasaannya sendiri.

Kitalah, kaum nasionalis sejati yang tergabung dalam PDI Perjuangan, yang seharusnya menjadi anak ideologis Bung Karno; menjadi generasi penerus yang konsisten dan konsekuen berjuang demi tercapainya cita-cita luhur Bung Karno.

Akan tetapi, bukankah kita sudah merdeka? Bukankah cita-cita Bung Karno memerdekakan bangsa ini telah tercapai melalui Proklamasi 17 Agustus 1945? Betul, kita sudah merdeka. Namun, seperti pesan Bung Karno berkali-kali, kemerdekaan nasional bukanlah tujuan akhir. Kemerdekaan nasional hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemerdekaan nasional hanyalah jembatan emas untuk meraih kehidupan rakyat yang adil dan sejahtera lahir batin.

Maka dari itu, secara historis, riwayat perjuangan PDI Perjuangan memiliki sejarah yang amat panjang. Ia dimulai sejak pemuda Soekarno yang berusia 16 tahun mendirikan gerakan Tri Koro Darmo yang artinya tiga tujuan suci, yakni kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan sosial. Tiga tujuan suci inilah yang dibelakang hari dikenal sebagai Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kita memang sudah merdeka secara politik. Bahkan sekarang berhasil menegakkan sistem politik demokratis, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Namun, dalam bidang ekonomi, kita belum berdikari. Justru negeri ini makin hari makin menjadi pelayan asing dengan diterapkannya sistem ekonomi neoliberal; sistem yang hanya menguntungkan perusahaan multinasional asing dan mereka yang kaya dan berkuasa.

Dalam kenyataan, banyak kesenjangan terjadi. Hanya 10 persen rakyat yang menguasai 80 persen pundi-pundi rezeki negeri. Maka sangat relevan ucapan Soekarno dalam biografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia: “Aku melihat rakyat tani dengan kaki-ayam berjalan lesu menuju pondoknya yang buruk…Aku memandang ke dalam keputusasaan dari setiap laki-laki dan perempuan yang kulihat. Aku merasa hanyut bersama rakyatku. Rakyatku yang miskin lagi papa.”

Pemandangan seperti digambarkan Soekarno muda itu masih jamak kita lihat sehari-hari. Jutaan petani, nelayan, buruh hidup sangat miskin. Ribuan gelandangan terlunta-lunta di jalanan kota-kota besar negeri ini. Antrean panjang warga miskin berebut minyak tanah, gas, minyak goreng, raskin, dan sebagainya. Pendeknya setengah abad lebih negeri ini merdeka, tapi mayoritas warganya masih tertindas secara ekonomi. Hanya segelintir mereka yang pernah menjadi kroni-kroni Orde Baru yang bergelimang harta.

Sementara itu, kebudayaan kita juga kian kebarat-baratan dan kehilangan karakter keindonesiaannya. Dalam interaksi sosial pun fanatisme golongan, entah berdasar agama atau suku, justru kian mengemuka. Semangat kebhinnekaan atau pluralisme yang menjadi salah satu roh jati diri bangsa semakin terpinggirkan.

Maka, sebagai Soekarnois dan nasionalis sejati, segenap kader PDI Perjuangan harus merasa terpanggil oleh tugas sejarah untuk menuntaskan agenda besar yang masih tersisa itu. Kemerdekaan politik nyaris tiada artinya jika realitanya –meminjam istilah Soekarno— mayoritas rakyat hanya menjadi kuli di negerinya sendiri dan bangsa kita menjadi bangsa kuli di antara bangsa-bangsa di dunia. Menjadi kuli dari usaha-usaha besar multinasional (multinational corporation/MNC) dan menjadi bangsa kuli dari bangsa-bangsa yang lebih maju, yang mengeruk kekayaan dan keuntungan dari bumi Indonesia, melalui pintu globalisasi yang berwajah neolib atau pasar serba-bebas.

Kemerdekaan juga nyaris tiada artinya jika kita gagal membangun kebudayaan nasional yang berkarakter. Sebab kita hanya akan menjadi bule-bule berkulit sawo matang yang memiliki pola pikir dan pola hidup plagiat dari orang-orang Barat. Sementara kita baru merasa kebakaran jenggot ketika satu atau dua unsur kebudayaan nasional kita diklaim sebagai milik negara asing, seperti terjadi dengan kasus Reog Ponorogo atau lagu Rasa Sayange.

Karena itu, wahai para Soekarnois dan nasionalis sejati, mari bangkit menjadi kader partai yang militan dan ideologis. Kader partai yang siap berkorban demi kemajuan dan tercapainya cita-cita partai. Jangan berpartai sekadar untuk mencari hidup, namun justru hidup-hidupilah partai ini. Seperti kata Bung Karno, tegakkan selalu slogan no sacrifice is wasted dalam dadamu, slogan bahwa tidak ada pengorbanan kita yang sia-sia.

Sebagai kader militan, tidak pantas kita terlalu mudah berkeluh kesah. Sebab, kata Bung Karno, “keluh adalah tanda kelemahan jiwa.” Jadikan segala keterbatasan sebagai penyemangat: Sadarilah partai ini memang partainya wong cilik, kaum Marhaen, yang melarat. Justru karena itulah kita bersatu memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum serba melarat itu. Dan hendaknya diingat, seberat-beratnya perjuangan sekarang, sejatinya belum apa-apanya dibandingkan penderitaan dan kesulitan hidup yang dihadapi para bapak bangsa dulu. Mereka berani dan bisa. Kenapa kita harus takut dan ragu?

Ingat pesan Bung Karno: even onward, never retreat! Maju terus, pantang mundur!

Merdeka! []

* Disampaikan untuk Training for Trainers Nasional Saksi Pemilu Legislatif 2009 PDI Perjuangan.

Ihwal Dikotomi Pemimpin Muda dan Tua

2009-06-10T07:31:00.000-07:00

Oleh: Aria Bima

Politisi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

MARAKNYA wacana dikotomis yang mengasumsikan pemimpin muda seolah-olah identik dengan perubahan atau perbaikan kondisi bangsa, dan sebaliknya pemimpin tua seperti barang kadaluarsa yang tak layak pakai lagi, adalah terminologi keliru dan sangat menyesatkan. Wacana ini juga bersifat black campaign atau pembunuhan karakter kepada generasi pemimpin yang lebih berpengalaman, dan karena itu melanggar fatsoen atau tata krama politik.

Mengapa keliru dan menyesatkan? Pertama, usia muda tidak bisa dijadikan pertimbangan pokok atau variabel determinan untuk mengukur kualitas kepemimpinan seseorang. Bagi seorang pemimpin, yang terpenting dia harus visioner, dapat menjadi sumber inspirasi, dan mampu menggerakkan rakyat atau mengimplementasikan visinya dalam dataran kenyataan. Jika memiliki visi tapi peragu atau gagal mengeksekusi kebijakan, ia hanya menjadi penebar pesona atau pengumbar janji belaka meski usianya masih muda.

Kedua, wacana dikotomis yang diikuti seruan agar para pemimpin senior menyingkir dari ajang pemilihan presiden 2009 tidak demokratis. Ini lantaran dari perspektif demokrasi, kriteria utama bagi seorang pemimpin adalah sejauhmana ia bisa meraih dukungan rakyat secara sah melalui pemilu yang adil dan bebas. Ini tak ada kaitannya dengan usia pemimpin tersebut. Seruan yang bernuansa membatasi keikutsertaan para pemimpin tua dalam pemilihan presiden 2009 justru merupakan bentuk feodalisme baru yang mencederai sistem demokrasi. Karena itu bisa dipahami bahwa negara dedengkot demokrasi Amerika Serikat pun tak memasalahkan keikutsertaan John McKain sebagai kandidat presiden, kendati usianya 71 tahun. Sebaliknya, Barrack Obama, sebagai kandidat pesaing McKain dengan usia yang jauh lebih muda, juga tak pernah menyerang umur McKain.

Ketiga, wacana dikotomis yang bernuansa menjegal para calon presiden berusia di atas 50 tahun sebelum bertanding dalam pemilu itu juga tidak konstitusional. Ini karena UUD 45 sendiri tidak membatasi usia maksimal calon presiden dan wakil presiden RI. Pasal 6 ayat (1) UUD 45 hanya menyebut calon presiden dan wakilnya harus seorang WNI sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Sementara UU tentang pemilihan presiden dan wakil presiden justru membatasi usia minimal calon presiden dan wakil presiden “sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” (pasal 6 poin q UU No.23/2003).

Seruan Mega

Patut diingat, para tokoh muda yang menggembar-gemborkan wacana dikotomis pemimpin muda versus tua tersebut rata-rata adalah tokoh intelektual yang sangat berpendidikan dan aktivis demokrasi dengan jam terbang tinggi. Karena itu amat ironis bahwa wacana yang dikembangkan oleh mereka justru wacana yang mencederai esensi demokrasi itu sendiri: yakni adanya kebebasan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilu yang jujur, adil, dan bebas.

Karena itu, menurut saya, tampaknya para tokoh muda itu perlu berguru pada kearifan Megawati yang secara terbuka mengajak para tokoh muda –yang merasa punya kemampuan dan dukungan rakyat— untuk bertanding secara sehat dengan dirinya dalam pemilihan presiden 2009. Inilah pelajaran demokrasi terpenting dari Mbak Mega: boleh saja tak setuju dengan pandangan politik seseorang, tapi hendaknya tetap memberi kesempatan kepadanya untuk mengemukakan pendapat atau mengajukan diri dalam kompetisi politik yang fair.

Seperti tersirat dari berbagai pidato Megawati, pendapat ihwal perlunya pemimpin muda itu sendiri tak salah. Pertama, karena dalam alam demokrasi, setiap orang memang boleh berpendapat apa pun sejauh masih dalam koridor yang dibolehkan hukum, termasuk dalam hal perlunya tokoh muda maju dalam bursa pemilihan presiden 2009. Kedua, bangsa ini kapan pun memang senantiasa membutuhkan regenerasi kepemimpinan nasional, agar jangan sampai mengalami krisis kepemimpinan apalagi vakum kepemimpinan bangsa.

Akan tetapi, pendapat yang mengasumsikan jika negara dipimpin kaum muda dengan sendirinya dapat menyelesaikan masalah dan sebaliknya tokoh tua dianggap tak mampu mencari solusi atas kompleksitas persoalan bangsa kita, ini yang perlu dikritisi. Pertama, substansi pendapat ini bermasalah, sebab seolah-olah usia biologis seseorang yang belia berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinan dan kapabilitasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang demikian ruwet. Seakan-akan variabel kompetensi, integritas, maupun leadership dengan sendirinya melekat secara alamiah pada mereka yang masih berusia muda. Betulkah? Jika benar, kenapa para pejabat atau pemimpin korup yang belakangan ditahan KPK rata-rata justru berasal dari jajaran muda usia?

Kedua, para tokoh muda kita sekarang tak dapat dibandingkan begitu saja dengan era para founding fathers negeri ini yang juga memimpin negeri pada saat rata-rata usianya masih muda. Sutan Sjahrir misalnya, menjadi perdana menteri pada usia 30-an tahun. Namun, harus diingat bahwa ia dimatangkan oleh pengalaman terlibat dalam pergerakan dan revolusi kemerdekaan. Ini sangat berbeda dengan generasi sekarang yang tak bisa lagi menikmati gemblengan fase perjuangan kemerdekaan, dan sebaliknya justru sebagian besar dimanjakan gaya hidup materialistik ala Orde Baru.

Para founding fathers tersebut menjadi panutan rakyat secara alamiah, sebagai konsekuensi dari komitmen dan kinerja perjuangannya membela kepentingan bangsa dan negara. Karena itu mereka juga tidak merasa perlu memajang aksi tebar pesona melalui iklan-iklan yang memuji diri sendiri melalui media cetak maupun elektronik. Mereka tidak menebar janji, tetapi menanam bukti.

Walhasil, jika dilihat dari variabel umur saja, sekarang ini memang telah cukup banyak tokoh muda yang menasional. Akan tetapi, jika dinilai dari rekam jejak aktivitasnya, visinya, integritasnya, komitmennya, kualitas kepemimpinannya, barangkali kita hanya bisa menemukan segelintir kaum muda seperti ini. Apalagi yang mau terjun dalam ranah politik praktis. Rata-rata kaum muda visioner hingga kini masih melihat politik praktis dengan cara yang sangat skeptis.

Mereka lebih suka menyingkir ke wilayah akademis, LSM, atau ruang-ruang aktivitas sosial atau profesional yang relatif jauh dari kemungkinan terkontaminasi citra buruk para politisi yang dinilai masih hanya memperjuangkan kepentingan sendiri. Dan repotnya pelbagai survei menunjukkan, rata-rata masyarakat kita masih merasakan kehadiran para politisi lebih untuk memperjuangkan kepentingan dirinya atau partainya daripada rakyat.

Karena itu, lebih penting digulirkan munculnya sosok calon presiden yang berpikiran dan berjiwa muda alias progresif, terlepas ia masih muda atau sudah tua. Sosok pemimpin beginilah yang lazimnya visioner, inspiratif, berintegritas, kompeten, dan dapat betul-betul merealisasikan agenda perubahan ke arah lebih baik seperti dicanangkannya. Adakah calon presiden seperti itu? Hanya rakyat yang bisa merasakannya. Dan biarlah rakyat secara demokratis menyampaikan penilaiannya itu melalui ajang pemilu: vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. []

Catatan: Tulisan pernah disampaikan dalam dialog terkait isu pemimpin tua versus pemimpin muda di Gedong Joang 45 Jakarta (2008).

Komersialisasi Pendidikan dan Marjinalisasi Rakyat Miskin

2009-06-10T04:32:00.000-07:00

Oleh: Aria Bima*

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

SECARA Historis, bangsa Indonesia, apalagi yang berasal dari kalangan penduduk bumiputera atau pribumi, diperlakukan dengan sangat diskriminatif oleh kaum penjajah. Diskriminasi itu menyentuh segala aspek, tak hanya aspek ekonomi dan politik, tapi juga dalam lapangan pendidikan. Sementara warga keturunan Belanda, Eropa, atau Timur Asing boleh mengenyam pendidikan secara leluasa, tidak demikian halnya dengan bangsa

Baru setelah muncul desakan dari kaum moralis di negeri Belanda untuk memperlakukan rakyat Indonesia secara lebih baik, Belanda terpaksa mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi, yang salah satunya berupa penyelenggaraan pendidikan bagi kaum bumiputera. Namun pendidikan pada era politik etis ini pun masih sangat diskriminatif dan terbatas. Sebab hanya mereka yang berasal dari keluarga bangsawan dan pejabat pemerintah jajahan (ambtenaar) atau memiliki posisi sosial tinggi, yang diizinkan menempuh pendidikan secara layak. Di HBS Surabaya, tempat Soekarno menempuh pendidikan menengah, misalnya, hanya ada 20 murid bumiputera di antara 300 siswa Eropa (lihat Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Cetakan ke-7, 2001).

Pendidikan ala politik etis itu pun ujung-ujungnya hanya demi keuntungan kaum penjajah Belanda sendiri. Kenapa? Sebab pendidikan tersebut sekadar bertujuan untuk menyediakan buruh murah yang mampu baca-tulis bagi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing, atau pegawai rendahan pemerintah jajahan. Sementara itu, mayoritas rakyat Indonesia dibiarkan tetap buta huruf dan bergelimang kebodohan. Tidak ada pendidikan yang diselenggarakan kaum penjajah yang memiliki tujuan untuk memberdayakan rakyat Indonesia. Terlebih pendidikan yang mampu menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, atau menurut istilah Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara: pendidikan yang memerdekakan.

Karena itu sangat logis ketika kemerdekaan RI diproklamasikan, para pendiri negara menetapkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan mulia itu secara jelas dan tegas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 paragraf ke-4. Karena Pembukaan UUD 1945 ini menjadi dasar filosofis berdirinya NKRI yang sifatnya tak dapat diubah, maka dengan sendirinya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa pun bersifat abadi.

Sebagai konsekuensi dari tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa ini, maka setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan (pasal 31 UUD 45). Bahkan, dalam tingkat pendidikan dasar, UUD 45 hasil amandemen mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan. Sebaliknya, pemerintah diwajibkan membiayai pendidikan dasar itu, disamping wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan nasional tersebut, dipertegas lagi oleh UUD 45 pasal 31 ayat (4) yang memerintahkan tiap penyelenggara negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Akan tetapi sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini?

Komersialisasi Pendidikan

Dalam pelbagai kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa pemerintah berniat menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang murah dan berkualitas, sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi, jika kita konfirmasi janji tersebut dengan kenyataan, yang terjadi adalah tidak satunya ucapan dengan tindakan. Janji tinggal janji, sedangkan realitas yang muncul justru semakin memprihatinkan. Sebab beragam kebijakan pemerintah justru kian menjerumuskan diri ke dalam apa yang bisa kita sebut kebijakan komersialisasi pendidikan. Bukannya menyelenggarakan sistem pendidikan yang pro-rakyat (murah dan bermutu), pemerintah justru semakin tergiur mengimplementasikan konsensus WashingtonNeoliberalisme, 2000). atau kebijakan neoliberal ke dalam pendidikan. (Ihwal neoliberalisme misalnya baca I. Wibowo dan Francis Wahono,

Adapun indikasinya antara lain:

Pertama, pemerintah melalui Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) –yang ditolak Fraksi PDI Perjuangan DPR dengan jalan walk out— memperlakukan sektor pendidikan sebagai terbuka untuk investasi asing. Dengan kata lain, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai sektor yang bersifat profit oriented seperti halnya sektor pariwisata atau perdagangan. Karena harus menghasilkan keuntungan dan membuka diri terhadap persaingan bebas dengan investor dari luar negeri, maka dilakukan privatisasi atas lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini. Walhasil, subsidi pun semakin dienyahkan dari sektor pendidikan di Tanah Air. Akibatnya terjadilah komersialisasi pendidikan.

Inilah sebetulnya hidden agenda di balik kebijakan menjadikan sejumlah perguruan tinggi negeri terkemuka, seperti UGM, UI, ITB, dan Unair sebagai badan hukum milik negara (BHMN) yang bersifat otonom. Dampaknya, biaya kuliah yang harus ditanggung mahasiswa di kampus-kampus PTN ini pun melejit, melebihi biaya kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkemuka. Biaya kuliah yang semula hanya ratusan ribu rupiah menjadi jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk beberapa fakultas favorit seperti kedokteran. Ini akibat sebagian biaya pendidikan tinggi negeri yang semula ditanggung negara dialihkan nyaris semuanya ke pundak mahasiswa atau orangtua mahasiswa. Dengan demikian sama saja dengan: negara atau pemerintah secara sengaja mengalihkan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pendidikan ke pundak rakyat!

Implikasinya, rakyat miskin seperti buruh tani, pedagang kecil, kuli bangunan, tukang becak, atau buruh pabrik –yang merupakan mayoritas warga negara kita— yang sebelumnya memiliki akses untuk menguliahkan anak-anaknya secara murah melalui PTN, menjadi terpinggirkan. Mobilitas vertikal bagi anak-anak muda miskin namun cerdas dan berbakat dari seluruh pelosok negeri menjadi tersumbat. Orang miskin kian terjerat kendala struktural untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan dan kebodohan melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan yang harusnya didesain sebagai upaya pencerdasan bangsa pun kembali bersifat sangat diskriminatif: hanya mereka yang kaya yang bisa kuliah!

Karena ujicoba BHMN dinilai berhasil, privatisasi lembaga-lembaga pendidikan publik tersebut bakal dilanjutkan untuk seluruh perguruan tinggi negeri dan atau sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia, sebagaimana sekarang tengah di bahas melalui draf RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang diusulkan pemerintahan SBY-JK.

Kedua, betapapun konstitusi telah menetapkan pemerintah harus mengalokasikan 20% dari total anggaran untuk pendidikan, tetapi rezim neolib SBY-Jusuf Kalla (JK) tetap saja keras kepala dengan menyediakan anggaran pendidikan hanya 12% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terakhir (2008). Alasannya, pemerintah belum mampu menyediakan dananya: sebuah argumen yang hanya mengada-ada. Kenapa? Sebab, banyak pos anggaran di luar pendidikan hanya berdaya serap rendah: memiliki sisa anggaran atau anggaran berlebih tiap tahunnya. Selain itu, banyak dana menganggur milik bank pemerintah disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehingga tidak produktif dan berakibat negara tiap bulan harus membayar bunganya. Sementara lebih 50% anggaran negara, juga anggaran daerah, tiap tahunnya dihambur-hamburkan untuk biaya rutin pemerintah dan lembaga negara serta aktivitas pejabat, dan hanya sebagian kecil dialokasikan bagi kepentingan belanja publik seperti mendanai pendidikan.

Karena itu, tak mengherankan jika menurut penelitian lembaga independen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), dari RAPBN 2007 sekitar 70%-nya (Rp 457-534 triliun dari total Rp 763 triliun) habis untuk biaya birokrasi pemerintah, legislatif dan aparat hukum. Dari total anggaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Rp 51,3 triliun, hanya 15% (Rp 7,5 triliun) yang dialokasikan untuk rehabilitasi sekolah, beasiswa, dan perpustakaan. Sisanya sebesar 85% habis digunakan untuk biaya rutin birokrasi. (Kompas, 14/1/2008). Maka tak aneh jika kualitas pendidikan masih sangat memprihatinkan. Sementara banyak sekolah nyaris roboh dibiarkan terbengkalai. Data Depdiknas tahun 2006/2007, misalnya, memperlihatkan terdapat 475.986 ruangan kelas rusak ringan dan berat.

Dari uraian di atas, sebenarnya yang kita hadapi bukan ketidakmampuan pemerintah menyediakan anggaran 20%, tapi lebih tepat jika dikatakan: Pemerintah tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20% tersebut. Ini tentu ada hubungannya dengan pola pikir neolib yang memenuhi benak para perancang anggaran di jajaran tim ekonomi kabinet SBY-JK. Dalam perspektif neolib, pendidikan menjadi industri atau bersifat komersial seperti diterapkan di PTN BHMN seperti kita sebut tadi, sehingga diharapkan PTN dapat menghasilkan keuntungan dan bukan malah menyerap banyak jatah anggaran atau subsidi dari negara.

Jika pemerintah dan pemerintah daerah mau menanggalkan pola pikir neoliberalnya, dan bersedia berhemat dengan memangkas pengeluaran yang tak perlu –seperti pembelian mobil dinas pejabat yang baru, kunjungan pimpinan eksekutif maupun legislatif ke luar negeri, tunjangan pulsa telepon seluler pejabat, tunjangan pakaian dinas dan perawatan rumah dinas pejabat, dan sebagainya—, realisasi anggaran pendidikan 20% bukan hal mustahil. Apalagi jika pemerintah kemudian juga mendayagunakan dana-dana menganggur yang ditumpuk di BI dan merelokasi anggaran berlebih di pelbagai sektor ke sektor pendidikan, tampaknya realisasi anggaran pendidikan 20% tidak sekadar menjadi mimpi abadi SBY-JK belaka.

Namun karena duet pimpinan nasional kita saat ini adalah kombinasi tentara peragu dan pedagang yang terlalu penuh perhitungan untung-rugi, maka sulit memenuhi harapan bangsa ini untuk melakukan investasi jangka panjang berupa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Dan, lantaran di tingkat nasional, eksekutif dengan santainya berani melanggar konstitusi –sebuah alasan yang sejatinya bisa digunakan untuk memakzulkan mereka— terkait anggaran pendidikan 20% ini, wajar jika kemudian pemerintah-pemerintah daerah juga membebek pada kebijakan pusat tersebut.

Ketiga, tren agenda neolib yang sama tapi dengan wajah berbeda muncul dalam kasus pemaksaan Ujian Akhir Nasional (UAN) oleh pemerintah pusat. Siswa-siswa dari pedalaman Papua atau pulau-pulau terpencil dan daerah tertinggal, dipaksa bersaing secara bebas (laissez-faire) dengan para siswa kota-kota besar di Jawa dan Sumatera yang surplus fasilitas. Akibatnya bisa diduga, jelas saja kebijakan UAN hanya menguntungkan mereka yang kaya dan berkuasa, dan sekaligus menyingkirkan mereka yang miskin dan terbelakang. Sebuah kebijakan yang tak bisa disebut pro-rakyat atau pro-poor policy.

Implementasi UAN dengan spirit persaingan bebas (free-fight liberalism) yang mengadu siswa sekolah pedalaman yang miskin dan minim fasilitas dengan siswa perkotaan yang kaya dan serba berkecukupan— analog dengan agenda neoliberalisme yang membiarkan para mbok-mbok bakul di pasar tradisional (yang miskin, renta, dan lemah dalam akses modal dan kompetensi manajemen) bersaing secara bebas dengan raksasa perdagangan retail internasional Carrefour, Hypermart, dst yang amat padat modal, teknologi, dan piawai dalam kompetensi bisnis dan manajemen. Hasilnya sangat mudah ditebak: mereka yang lemah dan miskinlah yang bakal terjungkal atau tergusur.

Kembalikan Misi Luhur Pendidikan

Dalam situasi carut marut kebijakan pendidikan demikian, ada kewajiban moral bagi lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa keagamaan –yang mestinya jauh dari motif komersial belaka dalam penyelenggaraan pendidikannya— seperti Unika Soegijapranata Semarang ini, atau sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah, serta pondok-pondok pesantren NU, atau kalangan Tamansiswa, untuk bersama-sama mengembalikan ruh pendidikan kita kepada tujuan mulia: mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan para pendiri bangsa kita dalam Pembukaan UUD 1945.

Merujuk visi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan dalam konteks mencerdaskan bangsa harusnya ialah pendidikan yang memberdayakan atau memerdekaan, atau dalam istilah Romo Drijarkara sebagai pendidikan yang memanusiakan, atau istilah mahasiswa sekarang: pendidikan yang membebaskan. Pendidikan dalam pengertian ini mestinya jauh dari semangat komodifikasi pendidikan, yang hanya menjadikan sekolah atau perguruan tinggi sebagai komoditas, sarana mengejar keuntungan belaka.

Pendidikan dalam pengertian gerakan pencerdasan bangsa mestinya pendidikan yang memberdayakan segenap warga bangsa agar dapat secara optimal mengembangkan potensinya dan menyadari hak dan kewajibannya, sehingga mampu menjadi manusia yang cerdas, bertakwa, beradab, bermartabat, dan bermanfaat –tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga berguna bagi sesama. Dengan demikian, pendidikan tidak sekadar menyiapkan SDM yang terampil atau sesuai kebutuahn dunia kerja seperti pernah digagas politik etis penjajah Belanda dahulu. Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena itu juga tidak cukup jika dipahami dalam konteks link and match seperti pernah dicuatkan Orde Baru. Pendidikan bukan sekadar berburu selembar ijazah atau gelar sarjana.

Karena itu, dalam momentum 100 tahun kebangkitan nasional sekarang ini, sangat tepat kita kembali menggugat, memikirkan ulang, dan bersama-sama merumuskan kembali kebijakan pendidikan bangsa kita. Dari sini diharapkan, kebijakan pendidikan nasional akhirnya bisa membawa kita kepada kebangkitan nasional untuk masa seabad berikutnya. Dan bukannya justru mendorong bangsa kita terjerembab ke dalam jurang kebangkrutan nasional, seperti makin dirasakan tendensinya oleh rakyat akhir-akhir ini. Semoga! []

* Makalah disampaikan untuk Seminar Kebijakan Pendidikan di Indonesia, dalam rangka Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, tanggal 22 Mei 2008.

Mengembalikan Kampus sebagai Wahana Kaderisasi Calon Pemimpin Bangsa

2009-06-10T02:13:00.001-07:00

Oleh: Aria Bima*

Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan

Universitas adalah tempat untuk memahirkan diri kita,

bukan saja di lapangan technical and managerial know how,

tetapi juga di lapangan mental, di lapangan cita-cita,

di lapangan ideologi, di lapangan pikiran.

Jangan sekali-kali universitas menjadi tempat perpecahan.

***

(Soekarno, Kuliah umum di Universitas Pajajaran, Bandung, 1958).

PIDATO Bung Karno di atas sengaja saya kutip untuk mengawali tulisan ini. Sebab isi pidato tersebut sangat visioner. Ia mengingatkan kepada para mahasiswa Indonesia dan para sivitas akademika umumnya, agar tidak sekadar menjadikan kampus perguruan tinggi sebagai sarana menuntut ilmu yang bersifat teknis belaka –sesuai spesialisasi masing-masing. Akan tetapi, kita juga harus menjadikan kampus sebagai sarana menggembleng kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa masa depan.

Sebagai salah satu bapak bangsa, wajar jika Bung Karno sangat peduli kepada masalah kaderisasi atau penyiapan diri kaum muda, khususnya para pelajar dan mahasiswa ini. Sebab hanya dari kalangan kaum muda yang terdidik dengan baiklah yang bisa menjadi sumber rekruitmen regenerasi kepemimpinan nasional. Terlebih Bung Karno sendiri kala itu menyadari, cepat atau lambat generasinya akan terkikis habis oleh waktu dan harus kembali ke hadapan Sang Maha Kuasa.

Karenanya dalam rapat akbar Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) pada 1965, Bung Karno berwasiat kepada kaum muda: “Hari kemudian Indonesia bukan di tangannya Bung Karno thok... Hari kemudian Indonesia adalah terutama sekali di dalam tangannya pemuda-pemudi, yang hidup di zaman sekarang. Di segala lapangan, aku minta engkau betul-betul pemuda Indonesia yang gilang gemilang!”

Pesan Bung Karno tadi relevan dikemukakan kembali sekarang ini. Ini mengingat ada kecenderungan mahasiswa belakangan ini makin lama makin individualis bahkan hedonis. Kampus hanya dijadikan ajang berburu gelar sarjana seraya mencari pacar. Waktu senggang di luar kuliah pun cuma untuk main games, kencan, ngobrol, pesta; pendeknya hanya berhura-hura belaka. Akhirnya mahasiswa yang kutu buku, rajin diskusi, dan peduli terhadap masa depan bangsa dan negaranya menjadi barang langka. Kondisi ini diperparah lingkungan kehidupan sehari-hari yang kian materialistis sebagai dampak kebijakan ekonomi yang berwatak neoliberal.

Apalagi pada masa rezim otoriter Orde Baru, kampus-kampus perguruan tinggi di negeri kita juga mengalami apa yang disebut depolitisasi dan deideologisasi. Mahasiswa kala itu dilarang berpolitik. Mahasiswa tidak boleh ikut memikirkan persoalan-persoalan bangsanya. Mahasiswa hanya harus belajar “baik-baik” sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Mahasiswa yang kritis dan peduli terhadap masalah rakyat dan bangsanya justru dianggap abnormal: ke sana kemari dibuntuti intel, atau bahkan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan subversif. Pada zaman saya kuliah itu, misalnya, hanya gara-gara membaca dan mendiskusikan buku-buku karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang dianggap “kiri”, para aktivis Kelompok Diskusi Palagan –sebuah kelompok diskusi mahasiswa— ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan subversif.

Karena itu, Orde Baru sengaja mengintroduksi kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus –lazim disingkat NKK/BKK— untuk mengebiri sikap kritis para mahasiswa. Soeharto dan aparatnya merasa hanya merekalah yang paling tahu dan berhak bicara ihwal masa depan bangsa ini. Implikasinya, kebebasan akademik dibungkam, demokrasi dihancurkan. Dengan konsep link and match, pendidikan direduksi fungsinya seperti era politik etis zaman penjajahan: pelajar dan mahasiswa hanya disiapkan menjadi buruh pabrik atau birokrat dan teknokrat.

Maka tak heran, seusai Orde Baru ambruk, bangsa kita mengalami krisis pemimpin dan kepemimpinan. Terutama dari kalangan pemimpin sipil. Ini akibat kampus semasa Orba tak lagi kondusif untuk bisa menyuplai kebutuhan kader pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang ada pun lemah, bukan saja lemah dalam aspek kepemimpinan, tapi juga lemah dalam aspek integritas moral. Tak sedikit para pemimpin yang merupakan produk perguruan-perguruan tinggi terkemuka negeri ini terlibat korupsi. Bahkan termasuk para akademisi yang menjabat sebagai anggota atau pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Ini barangkali karena sewaktu mahasiswa pun mereka hanya peduli kepada diri sendiri.

Mahasiswa: Agent of Change

Padahal harusnya disadari bahwa sebagai sekelompok kecil generasi muda yang memiliki kesempatan menikmati pendidikan dengan level tertinggi, dengan sendirinya melekat tanggung jawab sosial di pundak mahasiswa untuk selalu menjadi pembela dan pengawal rakyat. Mahasiswa tidak boleh hanya memanfaatkan ilmu yang diperolehnya demi keuntungan pribadi atau demi pengembangan ilmu semata (ilmu demi ilmu). Seperti dikatakan Santo Ignatius Loyola, pendiri Ordo Serikat Jesus –di mana Universitas Sanata Dharma menjadi bagiannya— bahwa ilmu yang diperoleh mahasiswa dari bangku kuliah harus memiliki implikasi sosial: harus diabdikan demi kebaikan bangsa dan negara, demi kemaslahatan kemanusiaan. Dalam hal ini, menjadi tugas segenap sivitas akademika Universitas Sanata Dharma khususnya dan perguruan-perguruan tinggi sejenis umumnya untuk betul-betul mengimplementasikan spirit Santo Ignatius Loyola dalam konteks yang sesuai dengan tantangan zaman.

Dengan kata lain, dalam posisinya sebagai elite terdidik inilah mahasiswa harus melibas sikap individualistiknya dan menggantinya dengan sikap altruistik alias peduli kepada persoalan masyarakat dan sesama. Dalam konteks ini, mahasiswa perlu memposisikan diri sebagai agent of change, agen perubahan, bagi lingkungannya. Tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik.

Apalagi mahasiswa –merujuk mantan rektor saya di UGM, Profesor Koesnadi Hardjasoemantri— idealnya ialah juga seorang intelektual muda. Intelektual berbeda dengan sarjana. Sarjana tidak otomatis intelektual, meski intelektual lazimnya lulusan perguruan tinggi. Ciri khas intelektual ialah, pertama, selain kompeten dalam disiplin ilmunya, ia juga mumpuni di luar spesialisasinya. Intelektual seorang spesialis yang generalis. Kedua, ia memiliki kepedulian besar kepada masyarakat di sekitarnya maupun masalah kemanusiaan umumnya.

Nah, para founding fathers Republik Indonesia, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Natsir, Tan Malaka, IJ Kasimo, atau Mgr. Soegijapranata, rata-rata adalah seorang intelektual pada zamannya. Soekarno, misalnya, meski mahasiswa teknik ITB, namun ia juga ideolog dan amat menguasai wacana politik, ekonomi, agama, maupun kebudayaan. Bahkan, karena rasa tanggung jawab sosial kepada bangsanya yang sangat besar, begitu lulus insinyur, Bung Karno memilih terjun sebagai aktivis pergerakan nasional dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia saat usianya baru 27 tahun. Sebuah pilihan yang membawanya ke balik jeruji penjara dan pembuangan. Padahal, andai Soekarno mau, ia bisa saja memilih bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia-Belanda dengan gaji menggiurkan dan hidup tenang dan nyaman bersama noni-noni Belanda.

Kampus: Ajang Kaderisasi

Karena itu, di era reformasi sekarang ini, di tengah kebutuhan mendesak bangsa kita akan calon pemimpin yang berkualitas, kita harus mengembalikan kampus dan perguruan tinggi sebagai ajang kaderisasi calon pemimpin bangsa. Kampus harus menjadi “kawah candradimuka”: tempat menggembleng kaum muda berpendidikan tinggi sebagai calon-calon penerus tongkat estafet kepemimpinan nasional.

Pemimpin di sini tak hanya berarti presiden dan wakil presiden serta para menteri atau kepala daerah. Namun, juga para fungsionaris partai politik di pusat maupun daerah, para anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, para pemimpin dunia bisnis swasta dan BUMN, para pemimpin instansi pemerintah di bawah menteri dan kepala daerah, dan sebagainya. Nyaris segala lini dan level bangsa kita, saat ini memiliki urgensi untuk mendapatkan pasokan generasi baru pemimpin yang berkualitas dan berintegritas; generasi yang belum terkontaminasi oleh budaya korup dan kolutif serta ABS (asal bapak senang) ala Orde Baru. Di sinilah letak strategis kampus-kampus perguruan tinggi sebagai penyuplai calon pemimpin nasional.

Untuk keperluan itulah, berkebalikan dengan sikap Orde Baru, kita harus melakukan repolitisasi kampus. Mahasiswa harus diajak melek politik, diajak sadar akan tugas dan tanggung jawabnya akan masa depan bangsa. Akan tetapi, politiknya mahasiswa hendaknya bukan politik partisan atau sekadar kepanjangan tangan parpol-parpol di luar kampus. Politik mahasiswa adalah “high politics”: politik sebagai kepanjangan tangan rakyat dan bangsa secara keseluruhan. Politiknya mahasiswa adalah politik moral atau moral force, sebagai pengawal demokrasi, sebagai mata dan telinga rakyat; sebagai penyambung lidah rakyat.

Dengan bersikap nonpartisan, maka siapa pun yang sedang berkuasa tak menjadi soal bagi mahasiswa. Mahasiswa akan tetap bisa bersikap kritis lantaran bisa menjaga jarak dari kekuasaan. Maka, komitmen mahasiswa adalah kepada amanat penderitaan rakyat. Siapa saja yang menindas rakyat, siapa pun yang korupsi, siapa pun yang menginjak-injak HAM dan demokrasi; pendeknya siapa pun penguasa yang menjadi musuh rakyatnya sendiri, harus siap-siap menghadapi perlawanan mahasiswa.

Sebetulnya apa yang dilakukan Orba dengan depolitisasi kampus dulu hanyalah siasat demi pelanggengan kekuasaan Soeharto saja. Supaya para mahasiswa dan kaum intelektual saat itu mau menjadi aktor-aktor terdidik yang penurut kepada rezim yang berkuasa. Dengan alasan itulah, organisasi-organisasi ekstra mahasiswa seperti PMKRI, HMI, GMNI, PMII, IMM, GMKI, diusir dari kampus. Sebab ormas-ormas inilah yang konsisten melakukan kaderisasi bagi para mahasiswa. Ormas ekstra lalu dijerat dalam organisasi korporatis KNPI yang dikontrol penguasa.

Dampak depolitisasi Orba itu masih terasa hingga kini: rata-rata mahasiswa sekarang menjadi apolitis bahkan apatis terhadap segala persoalan rakyat dan bangsanya. Apalagi sistem kuliah ala SKS –juga biaya kuliah yang kian mahal akibat makin diienyahkannya subsidi pemerintah bagi perguruan tinggi, sebagai bagian dari agenda neolib— ikut mengondisikan para mahasiswa menjadi kian pragmatis. Tak aneh jika mayoritas mahasiswa hanya peduli kepada dirinya sendiri: cepat lulus, cepat kerja, dan cepat kaya raya.

Memang tak lama usai rezim Orba ambruk, NKK/BKK telah dicabut oleh pemerintah pasca-Soeharto. Dan iklim kehidupan mahasiswa sekarang lebih bebas. Namun, imbas dari nyaris 32 tahun dibungkam rezim Orba, ditambah iklim kehidupan masyarakat yang terlanjur sangat pragmatis, menyebabkan secara umum kehidupan mahasiswa saat ini masih stagnan. Hanya segelintir mahasiswa yang berani dan sanggup melawan arus pramatisme yang hegemonik dan kemudian tertarik terjun menjadi aktivis yang peduli akan masa depan bangsa ini. Kecuali itu, hingga saat ini, prakteknya ormas ekstra mahasiswa pun masih terkendala untuk kembali berkiprah secara leluasa di kampus-kampus.

Oleh karena itu, situasi ini harus segera diubah oleh segenap sivitas akademika perguruan tinggi. Di satu sisi, mahasiswa harus terus menerus memupuk kepeduliannya terhadap masalah-masalah rakyat dan bangsanya. Mahasiswa harus sejak dini menyiapkan dirinya menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang berkualitas dan memiliki integritas. Sebaliknya, otoritas kampus juga harus membuka kembali iklim kebebasan mahasiswa untuk berekspresi dan berorganisasi serta menentukan pilihan ideologinya. Kelompok-kelompok diskusi, sebagai ajang intelectual exercise, juga harus diberi ruang hidup kembali. Pers kampus yang kritis dan profesional harus diberdayakan. Student government atau dewan mahasiswa harus diberi ruang hidup yang sebenar-benarnya. Singkat kata, kampus harus dibuat kondusif bagi terjadinya dialektika pemikiran yang beragam dan menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk melatih diri menjadi calon pemimpin bangsa dan negara di masa depan.

Ormas-ormas ekstra mahasiswa sendiri perlu bergandengan tangan untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran mahasiswa akan peran dan tanggung jawab sosialnya. Perbedaan ideologi atau orientasi politik antarormas ekstra tidak boleh menjadi alasan saling menegasikan, tetapi harus disikapi sekadar sarana untuk saling berlomba-lomba menawarkan gagasan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Dalam istilah saudara-saudara kita yang Muslim, perbedaan ideologi hanya sarana ber-fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan.

Sejalan itu, organisasi intra mahasiswa dan otoritas kampus pun perlu welcome kepada ormas-ormas ekstra. Di sisi lain, ormas-ormas ekstra harus bisa menahan diri untuk tidak menjadikan kehadirannya sebagai pemecah belah kampus atau sekadar perpanjangan kepentingan partai politik yang berada di luar kampus. Sebab jika tidak mau menahan diri, tak mustahil kehadiran ormas ekstra justru akan menjadi common enemy bagi mayoritas warga sivitas akademika. Dalam konteks inilah, barangkali, sebuah agenda bersama atau common platform perlu disepakati seluruh stake holders kampus. []

* Makalah untuk Seminar Peran Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Kepemimpinan Masa Depan Bangsa Indonesia, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 19 April 2008.

LANGKAH MUNDUR PENEGAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BUMN

2009-06-10T01:38:00.000-07:00

Oleh:

ARIA BIMA*

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

SEBAGAI koreksi atas penyimpangan Orde Baru, maka salah satu tuntutan rakyat yang disuarakan Gerakan Reformasi 1998 ialah ditegakkannya pemerintahan yang baik dan bersih dari segala pencemaran korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Amanat rakyat inilah yang kemudian dituangkan oleh MPR dalam bentuk ketetapan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN. Amanat ini kemudian ditindaklanjuti Presiden Megawati Soekarnoputeri waktu itu, antara lain dengan Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres ini tanpa kecuali juga berlaku bagi kalangan BUMN.

Spirit di balik Keppres ini adalah dilaksanakannya asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara, sebagai realisasi cita-cita penyelenggaraan BUMN yang bersih dan bertata kelola baik (good corporate governance). Dengan Keppres ini, ada kewajiban bagi tiap pengelola BUMN untuk hanya melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme tender yang terbuka, etis, dan fair. Sementara para pejabat yang mengabaikannya harus siap menanggung konsekuensi hukum.

Sebelum ada Keppres ini, terutama pada masa Orde Baru, kalangan BUMN acap melakukan penunjukkan langsung kepada mitra kerjanya. Dengan penunjukkan langsung, prosedur kerja memang menjadi simpel dan cepat. Akan tetapi, implikasi negatifnya: negara seringkali harus membayar harga lebih mahal dari semestinya lantaran mark-up, sementara kualitas barang dan jasa yang diperoleh justru berada di bawah standar karena transaksi yang bersifat kolutif.

Karena itu kemunculan Keppres No. 80/2003 tersebut disambut gembira kalangan LSM antikorupsi dan jajaran masyarakat yang proreformasi, karena dipandang sebagai langkah maju dalam pengelolaan pemerintahan dan BUMN. Namun sayangnya, kabinet berganti, rupanya berbalik pula arah kebijakan. Kini dengan alasan Keppres tersebut terlalu bertele-tele dan mengganggu kinerja BUMN, muncul Surat Edaran Menteri BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007 yang menyatakan bahwa Keppres itu tidak berlaku bagi BUMN.

Empat Kekeliruan

Dengan Surat Edaran Menneg BUMN ini, ada empat kekeliruan yang dilakukan pemerintah, kementerian BUMN khususnya. Pertama, keliru persepsi bahwa Keppres itu terlalu bertele-tele atau rumit untuk dilaksanakan BUMN. Persepsi ini tak benar, karena Keppres itu juga menyediakan opsi-opsi seperti penunjukkan langsung, yang dapat dilakukan BUMN dalam kondisi tertentu seperti darurat maupun bencana alam. Bahkan, instansi pemerintah pun dapat melakukannya. Ini misalnya dilakukan pemerintah dalam kasus pengadaan bantuan benih padi untuk petani pada tahun lalu. Hanya saja waktu itu tak ada aparat pemerintah daerah yang berani melakukan kebijakan penunjukkan langsung tersebut.

Kedua, Surat Edaran Menneg BUMN ini cacat prosedur. Kenapa? Karena ia membatalkan atau menghapuskan ketentuan peraturan yang levelnya berada di atasnya, yakni mengamandemen Keppres dengan Surat Edaran. Seharusnya, suatu ketentuan atau peraturan hanya dapat dibatalkan atau dikoreksi dengan peraturan yang selevel atau setingkat di atasnya, bukan di bawahnya.

Dari kacamata legal formal adalah sangat aneh bahwa seorang menteri yang merupakan pembantu presiden dapat membatalkan atau mengoreksi keputusan presiden, yang secara struktural merupakan atasannya. Betapapun Surat Edaran Menneg BUMN tersebut mungkin dibuat dengan sepengetahuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tetap saja Surat Edaran itu dengan sendirinya batal demi hukum karena cacat prosedur. Bila Surat Edaran ini tetap dipaksakan berlakunya bagi kalangan BUMN, maka patut diduga bahwa bisa saja kementerian BUMN memang kurang mengerti dengan masalah-masalah hukum.

Ketiga, karena menghapuskan kewajiban pengadaan barang dan jasa melalui tender seperti tercakup Keppres 80/2003 –yang merupakan implementasi asas transparansi dan akuntabilitas—, maka Surat Edaran Menneg BUMN ini juga bertentangan dengan UU No.19/2003 tentang BUMN. Sebab dalam Pasal 5 ayat (3) dan 6 ayat (3) UU ini dicantumkan secara tegas kewajiban bagi seluruh komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMN untuk menerapkan prinsip-prinsip “profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran” yang merupakan derivasi dari sistem good corporate governance.

Keempat, Surat Edaran Menneg BUMN ini merupakan langkah mundur dari semangat dan amanat reformasi, khususnya terkait agenda penegakkan rezim pemerintahan yang bersih dari KKN. Sebab dengan meniadakan ketentuan wajib tender dalam proses pengadaan barang dan jasa itu, sama saja pemerintah membuka kembali peluang transaksi yang tidak transparan, kolutif, dan koruptif di lingkungan BUMN.

Maka dari itu, wajar bila tajuk rencana harian Media Indonesia menengarai bisa saja ada hidden agenda di balik Surat Edaran Menneg BUMN itu. Yakni, misalnya, sebagai persiapan untuk membuka kran dana bagi partai-partai politik tertentu. Apalagi pemilu tinggal setahun lagi. []

* Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Membangun Masa Depan BUMN Melalui Penerapan Good Corporate Governance dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN” yang diselenggarakan oleh DPP Taruna Merah Putih di Hotel Bumi Karsa, Jakarta, 10 April 2008.

Kaum Muda dan Krisis Kepemimpinan Bangsa

2009-06-10T01:27:00.000-07:00

Oleh: Aria Bima*

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

“Sesungguhnya seorang pemimpin (imam) laksana perisai;

orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung.”

(Hadis Riwayat Muslim)

KEPEMIMPINAN (leadership), menurut sosiolog Profesor Soerjono Soekanto, secara umum memiliki makna kemampuan dari seseorang –yang memiliki posisi sebagai pemimpin atau leader— untuk mempengaruhi orang lain –yakni para pengikut—, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki sang pemimpin. Apabila para pemimpin gagal melaksanakan tugasnya ini, maka kepemimpinannya menjadi tidak efektif, dan akibatnya terjadilah krisis kepemimpinan. Inilah yang saat ini tengah dihadapi bangsa kita. Kita mengalami krisis kepemimpinan nasional. Sebab pemimpin nasional yang ada gagal menjadi sumber inspirasi bangsa. Mereka gagal mengajak rakyat bangkit melawan segala keterpurukan yang menjerat bangsa kita sejak satu dekade terakhir.

Sementara itu, dalam wacana religius Islam –yang tentunya menjadi rujukan keseharian teman-teman HMI— dikenal pemahaman bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Karena itu, konsekuensinya, kelak di kemudian hari setiap diri kita bakal dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan yang Maha Kuasa atas kualitas kepemimpinan kita masing-masing. Artinya, dari sudut pandang Islam, kepemimpinan apa pun levelnya tak hanya memiliki dimensi duniawi atau kini dan di sini, tetapi juga dimensi akhirati atau nanti, di kehidupan kita setelah mati.

Akan tetapi, kendati demikian, toh kita dapat melihat dalam realita kehidupan sehari-hari, betapa banyak di antara kita yang menganggap sepele tugas memimpin tersebut. Lantaran menganggap sepele, maka implikasinya banyak orang yang tidak dapat memegang teguh tanggung jawab atau komitmennya sebagai pemimpin. Dengan kata lain, tidak amanah, tidak dapat dipercaya, untuk mengemban tugas dan wewenangnya sebagai pemimpin. Para pemimpin mengalami krisis integritas secara berjamaah! Padahal, seperti pesan Nabi Muhammad di awal tulisan ini, seorang pemimpin idealnya adalah laksana perisai, tempat masyarakat atau rakyat berlindung di belakangnya.

Jika para pemimpin tidak amanah, tidak dapat dipercaya, akibatnya masyarakat ibarat ayam kehilangan induk. Bagaimana tidak, pemimpin lembaga kepolisian ditangkap karena menjadi bandar narkoba atau memeras terdakwa; pemimpin lembaga dakwah justru menginjak-injak nilai-nilai luhur agama; pemimpin lembaga yudikatif ditangkap KPK karena suap; pemimpin dari jajaran legislatif dan eksekutif ramai-ramai melacurkan jabatan demi menumpuk materi melalui korupsi. Presiden dan wapres pun hanya pintar mengobral janji dan rajin menjaga citra, tapi gagal menebar kesejahteraan dan menjaga kepercayaan rakyat. Maka, kepada siapa lagi rakyat harus berlindung atau menggantungkan harapan?

Maka sangat ironis: pada saat kita memperingati 100 tahun kebangkitan nasional, kenyataan yang kita hadapi justru kian mendekatkan bangsa kita ke jurang kebangkrutan nasional. Dan salah satu sebabnya yang signifikan adalah karena kita sekarang ini mengalami krisis pemimpin dan kepemimpinan bangsa. Dan, inilah krisis warisan rezim Orde Baru yang dampaknya paling fatal, sebab negara dan masyarakat sekarang ini seperti berjalan tanpa pemimpin, lembaga-lembaga negara menjadi institusi lemah, dan situasi sosial carut-marut seolah tiada lagi ketertiban dan otoritas yang bisa dijadikan panutan.

Krisis yang Merata

Krisis pemimpin dan kepemimpinan ini merata, menyentuh hampir semua level dan lembaga negara, bahkan juga lembaga-lembaga masyarakat yang relatif otonom terhadap negara. Jadi tidak hanya menyangkut lembaga kepresidenan. Indikasinya, kita kesulitan menemukan sosok pemimpin yang berkarakter ideal: efektif, dapat dipercaya, dan bisa menjadi sosok yang patut diteladani (uswatun hasanah). Dengan kata lain, nyaris semua pemimpin di semua lini hanya mengedepankan cara berpikir rasional subyektif atau rasional instrumental. Dikatakan demikian, karena rata-rata mereka hanya mengedepankan kepentingan pribadinya atau sekadar menjadi alat dari hasrat subyektifnya sendiri, keluarga, atau kelompoknya.

Akibatnya, posisi pemimpin atau jabatan publik pun kerap diincar sekadar sebagai batu loncatan untuk kaya dan berkuasa. Walhasil, lembaga-lembaga negara atau publik yang potensial dijadikan lahan korupsi justru dianggap sebagai “lahan basah” yang diperebutkan banyak orang. Sosok pemimpin amanah dan sederhana seperti Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Sjahrir, Natsir, atau Tan Malaka, menjadi makhluk yang amat langka di negeri kita sekarang ini. Kekayaan dan kemewahan serta keserakahan seolah menjadi seragam wajib bagi para pemimpin masa kini. Sementara pada saat yang sama, rakyat seolah sah-sah saja dibiarkan menjadi makhluk yang sengsara dan melarat sepanjang masa.

Kondisi itu diperparah kebijakan depolitisasi sekolah dan kampus yang diintroduksi rezim Orba. Organisasi massa pelajar dan mahasiswa dilarang masuk sekolah dan kampus. Pelajar dan mahasiswa, yang tak lain calon pemimpin bangsa di masa depan, dijauhkan dari tradisi memikirkan urusan-urusan rakyat dan negara. Mirip politik etis Hindia-Belanda, rezim Orba mengkondisikan para pelajar dan mahasiswa sekadar sebagai calon buruh industri atau pegawai kantoran. Sementara para tokoh mahasiswa yang kritis dan berkarakter baik justru dibui atau dieliminasi dari kampus.Yang diberi peluang penguasa hanya mereka yang oportunis atau ABS (Asal Bapak Senang). Mereka ditampung dalam wadah korporatis yang difasilitasi dan dikontrol penguasa. Mereka sekadar menjadi abdi penguasa atau pemodal, dan bukan abdi rakyat.

Ironisnya, sistem ekonomi neoliberal yang dianut pemerintah sekarang justru kian memperparah iklim yang tidak kondusif bagi munculnya pemimpin yang ideal itu. Perguruan tinggi negeri diubah menjadi semacam pabrik sarjana dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum Pendidikan (BHMN/BHP). Akibatnya kuliah di PTN yang semula pilihan murah bagi rakyat, menjadi sangat mahal dan hanya terjangkau kelas menengah ke atas. Karena biayanya amat mahal, mahasiswa pun terdorong cepat-cepat lulus dengan mengikuti semester pendek. Mereka enggan melibatkan diri ke dalam aktivitas nonakademis seperti organisasi ekstra kampus atau kelompok diskusi. Padahal kegiatan ini sangat penting sebagai ajang intelectual exercise dan mengasah talenta kepemimpinan mereka sebagai calon pemimpin bangsa. Sebaliknya, mereka hanya berlomba agar segera menjadi sarjana yang siap masuk pasar kerja alias menjadi tukang-tukang yang bertitel, tetapi bukan calon-calon pemimpin yang berkarakter.

Ciptakan Iklim Kondusif

Guna mengatasi krisis pemimpin dan kepemimpinan, saatnya sekarang ini semua pihak yang peduli –terutama kaum muda sendiri— harus berani melawan arus dengan menyerukan gerakan hidup sederhana, lurus, dan mandiri. Menolak gaya hidup hedonis, materialistis, dan individualistis ala neoliberal. Kemudian juga mentradisikan gaya hidup tanpa korupsi sejak dini. Sekolah dan kampus pun harus dibuat kondusif bagi ajang persemaian calon-calon pemimpin bangsa, bukan sekadar pabrik pelajar atau sarjana. Kebijakan NKK/BKK yang secara formal sudah dihapus pada awal reformasi, harus diikuti dengan mengizinkan kembali organisasi-organisasi ekstra mahasiswa berkiprah di kampus-kampus. Begitu pula organisasi massa pelajar mesti diizinkan kembali masuk sekolah. Sekolah dan kampus harus menjadi semacam miniatur negara dan masyarakat, tempat para pelajar dan mahasiswa berdialektika, melatih dirinya menjadi calon pemimpin bangsa dan negara.

Sejalan dengan itu, kita pun harus menyebarkan gaya berpikir yang bersifat rasional substansial dan meninggalkan pola pikir rasional instrumental. Artinya, seluruh lapisan masyarakat –apalagi kaum muda dan mahasiswa yang merupakan calon pemimpin masa depan— harus diajak untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri (individualistis), tapi harus dibiasakan memikirkan kepentingan bersama yang lebih luas (altruistis). Dengan demikian, bila mereka kelak menjadi pemimpin akan senantiasa amanah, dengan menjunjung tinggi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Mereka harus menjadi juru bicara rakyat dan bangsanya. Meminjam istilah ideolog revolusi Islam Iran, Ali Syariati, mereka harus menjadi “nabi” yang membuka mata dan menunjukkan arah bagi rakyat dan bangsanya untuk bangkit melawan segala keterpurukan! Menjadi pemimpin yang secara efektif dapat menggerakkan rakyat mengejar tujuan-tujuan ideal yang substansial.

Tidak seperti saat ini, secara formal banyak orang memiliki posisi pemimpin, tapi menjadi peragu dan takut mengambil risiko dalam memutuskan kebijakan. Atau, justru membuat kebijakan demi kepentingan pribadi, guna memupuk kekuasaan atau kekayaan. Mereka menjadi pemimpin hanya karena SK alias surat keputusan. Bukan pemimpin yang lahir karena memang dibutuhkan rakyat atau mampu memimpin rakyat. Akibatnya, seperti kita lihat, hampir tak ada pemimpin yang bisa dijadikan panutan. Dan, seiring dengan itu, juga nyaris tiada kepemimpinan yang bisa menjadi acuan ihwal bagaimana bangsa ini harus melangkah ke depan. Hasil akhirnya, rakyat pun seperti anak ayam kehilangan induk. []

* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Kepemimpinan Nasional, yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Jawa Tengah dan DIY, di Karanganyar, Jawa Tengah, 25 Mei 2008.

Minyak Goreng dan Petaka Negara Perusahaan

2009-06-10T01:10:00.000-07:00

Oleh:

Aria Bima

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

KETIKA harga komoditas beras naik, pemerintah sigap mengatasi dengan beragam cara: operasi pasar atau impor beras. Akibatnya petani padi tak sempat menikmati kenaikan harga itu. Padahal merekalah yang selama ini menjadi mayoritas warga yang paling sengsara.

Tapi, sebaliknya, saat harga minyak goreng membubung tinggi, pemerintah ragu bahkan takut mengambil kebijakan tegas mengendalikannya. Sementara yang berpesta pora akibat kenaikan harga minyak goreng ini hanya segelintir pelaku usaha besar saja, yang cenderung oligopolis, bahkan telah mengarah sebagai kartel, yang bisa mengatur pasokan maupun harga di pasar. Mereka hanya terdiri 5 atau 6 kelompok usaha saja.

Karena pemerintah ragu atau takut bertindak tegas, hasilnya: konsumen minyak goreng dalam negeri kelabakan karena harus membayar nyaris dua kali lipat dibanding harga semula. Sebelum naik, harga minyak goreng curah hanya sekitar Rp 6.000 per kilogram. Sedangkan sekarang ini, di beberapa daerah, harganya telah menyentuh Rp 10 ribu per kilogram.

Tak bisa dipungkiri, minyak goreng adalah salah satu produk strategis yang menjadi bahan pokok makanan rakyat. Karena itu selayaknya jika negara atau pemerintah terjun secara langsung mengendalikan harga maupun ketersediaannya di pasaran. Apalagi masyarakat saat ini daya belinya masih lemah akibat kenaikan drastis bahan bakar minyak (BBM) dan belum pulihnya sektor riil mengerakkan perekonomian nasional.

Terlebih lagi, sebagai salah satu produsen minyak sawit mentah (crude palm oil, CPO) terbesar di dunia, yang berpotensi mempengaruhi pembentukan harga CPO di pasar internasional, adalah sangat ironis jika pemerintah Indonesia gagal mengatur harga dan pasokan komoditas ini di negerinya sendiri.

Mungkin para ibu rumah tangga dapat menyiasati mahalnya harga minyak goreng dengan cara merebus, menanak, mengukus, atau memanggang bahan pangannya, sehingga tak terlalu banyak membutuhkan minyak goreng. Tapi tidak demikian dengan pedagang gorengan, produsen kerupuk, penjual nasi goreng, atau mi goreng di tepi jalan. Tak sedikit di antaranya yang sekarang gulung tikar lantaran harga minyak goreng tak lagi terkejar hitung-hitungan bisnis makanan rakyat itu.

Fakta di atas menyisakan pertanyaan: ada apa sebenarnya di balik kenaikan harga minyak goreng yang telah mulai berlangsung sejak 6 bulan lalu dan terkesan adanya pembiaran saja oleh pemerintah ini?

Beberapa Kemungkinan

Ada beberapa kemungkinan jawaban atas pertanyaan di atas. Pertama, adanya titik temu kepentingan antara penguasa dan pengusaha produsen CPO. Ini bisa dipahami karena salah satu usaha yang bergerak dalam produksi CPO milik salah satu menteri kabinet. Pemerintah, baik presiden, wapres, atau menteri-menteri bidang perekonomian, tak mustahil merasa sungkan kepada salah satu menteri yang memiliki grup usaha dalam bidang agrobisnis, khususnya produksi minyak sawit ini.

Kemungkinan kedua, bisa jadi hampir semua konglomerat di balik kartel minyak goreng atau CPO merupakan pendana pasangan capres-wapres yang berkuasa saat ini pada masa Pemilu 2004. Walhasil, ada perasaan berhutang budi dari para pemangku kekuasaan, khususnya pasangan presiden dan wapres, untuk mengambil kebijakan yang memenangkan rakyat dan sekaligus mengalahkan para konglomerat “baik budi” itu.

Jika benar dua dugaan di atas, maka bisa dikatakan bahwa terus melambungnya harga minyak goreng lebih disebabkan adanya kolusi antara pemegang kekuasaan dan pelaku usaha perminyakgorengan.

Memang, jika disodorkan sinyalemen di atas, pemerintah bisa berkilah telah mengupayakan kebijakan stabilisasi harga atau operasi pasar minyak goreng. Tapi apa artinya operasi pasar jika pelaksanaannya diserahkan pada “niat baik” para pelaku usaha minyak goreng saja tanpa kontrol ketat pemerintah?

Lagi pula, operasi pasar ternyata salah sasaran: lebih banyak diserobot spekulan dan tengkulak untuk dijual lagi kepada rakyat dengan harga pasar. Lebih dari itu, juga tak ada sanksi yang tegas jika operasi pasar tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Maka, tak mengherankan jika operasi pasar akhirnya gagal menstabilkan harga, dan minyak goreng curah kini justru menyentuh harga Rp 10 ribu per kilogram.

Pemerintah bisa pula berkilah bahwa mereka telah mengambil kebijakan penjatahan CPO bagi konsumsi dalam negeri (domestic market obligation, DMO) melalui menteri pertanian. Namun apa artinya keputusan menteri jika tak disertai ancaman sanksi yang tegas dan keras? Buktinya, meski ada kebijakan DMO, pasokan CPO bagi industri minyak goreng dalam negeri tetap saja langka dan mahal hingga berakibat harga minyak goreng tak terkendali.

Kemungkinan ketiga, adanya salah asumsi pemerintah, khususnya menteri perdagangan, yang menilai kenaikan harga CPO hanya temporer sifatnya. Pemerintah sempat memprediksi, awal Juni ini harga CPO dunia akan turun yang diikuti menurunnya harga minyak goreng dalam negeri. Tapi, ternyata, harga CPO tetap saja tinggi.

Kenapa? Sebab kenaikan harga CPO ini bukan karena produksi CPO yang rendah, tapi lantaran meningkatnya permintaan dunia akan CPO untuk produksi bahan bakar nabati (biofuel). Dengan kata lain, fenomena kenaikan harga CPO dan minyak goreng ini tampaknya cenderung menjadi fenomena jangka panjang.

Kemungkinan keempat, paradigma pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah saat ini ialah paradigma neoliberal, yang cenderung membiarkan dunia bisnis sepenuhnya dikuasai mekanisme pasar dengan mengharamkan intervensi pemerintah secara langsung, baik lewat regulasi atau pemakaian instrumen tarif dan subsidi. Ini juga dibuktikan oleh tak adanya hingga kini regulasi yang bersifat memaksa (mandatory) pelaku usaha CPO dan minyak goreng dengan sanksi yang tegas dan keras maupun intervensi berupa subsidi bagi konsumen minyak goreng.

Dengan menganut neoliberalisme, maka tren negara kita saat ini makin jauh dari cita-cita negara yang berkeadilan dan menjamin kesejahteraan umum seperti dikehendaki Pancasila dan UUD 1945. Dan, sebaliknya, makin menjadi format negara perusahaan (corporate state). Dalam konteks inilah sebetulnya pemerintah bisa dinilai telah melanggar konstitusi.

Dalam format negara perusahaan, kita nyaris mustahil menuntut adanya sikap nasionalisme atau patriotisme para pelaku usaha besar tadi. Negara perusahaan lebih mementingkan pertumbuhan, efisiensi, dan pada gilirannya lebih memihak segelintir usaha-usaha besar. Dalam format inilah salah satu tujuan bernegara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 menjadi terpinggirkan, bahkan tak mustahil dienyahkan sama sekali. Sebab negara tereduksi menjadi sekadar fasilitator proses produksi atau pelindung usaha-usaha besar saja, baik lokal maupun global (multinational corporations).

Kemungkinan kelima, dan ini tampaknya yang lebih realistis, ialah terjadinya kombinasi berbagai faktor di atas sehingga mampu menjerat langkah pemerintah untuk mengambil tindakan tegas atas para pelaku usaha besar CPO dan minyak goreng.

Artinya, di satu sisi memang terjadi kolusi antara penguasa dan pengusaha yang berakibat mandulnya tindakan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng, tapi di sisi lain juga terjadi salah asumsi pemerintah bahwa kenaikan harga CPO dan minyak goreng hanya sementara sifatnya. Di luar itu, lebih dari segalanya, platform ekonomi pemerintah sendiri memang berwajah neoliberal, yang nyaris tak memiliki empati atas kesulitan rakyat akibat permainan pebisnis raksasa dan cenderung menyulap negara menjadi negara perusahaan. Inilah petaka negara perusahaan itu![] Catatan: pernah dimuat di Solo Pos (2007).

Mengaktualkan Spirit Sumpah Pemuda

2009-06-10T00:37:00.000-07:00

Oleh: Aria Bima

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

SUMPAH PEMUDA yang diikrarkan para tokoh pemuda pada 28 Oktober 1928 ialah peristiwa penting dalam proses pembentukan bangsa dan negara kita. Sebab ketika apa yang disebut Indonesia masih sebatas imajinasi penduduk tanah jajahan Hindia-Belanda, para pemuda justru telah menyadari bahwa cita-cita membentuk bangsa dan negara Indonesia di atas kepulauan Nusantara adalah sesuatu yang sangat mungkin.

Hanya saja, untuk itu, pertama-tama dibutuhkan adanya kesadaran massal bahwa para calon warga bangsa dan negara Indonesia harus bersedia mengedepankan kebersamaan dan menomorduakan perbedaan. Untuk itulah, para pemuda merasa perlu dengan lantang menyerukan apa yang disebut Sumpah Pemuda, yang berisi pengakuan visioner bahwa mereka hanya ber-Tanah Air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu: Indonesia.

Bayangkan, para pemuda yang semula tergabung dalam kelompok-kelompok primordial semacam Jong Java, Jong Islam, Jong Ambon, atau Jong Sumatera, pada satu titik bersepakat meleburkan diri ke dalam barisan pemuda Indonesia. Inilah peristiwa apresiasi kultural dan politis yang alami dan monumental atas realitas kemajemukan bangsa Indonesia.

Sebab, dengan Sumpah Pemuda, para pemuda menyadari bahwa kemajemukan adalah keniscayaan (natural law) yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan di satu sisi memang menjadikan bangsa Indonesia menyimpan potensi konflik internal yang inheren dalam dirinya. Namun, sebaliknya, mereka juga menyadari bahwa kemajemukan akan menjadi anugerah asal saja semua entitas yang beragam tadi memiliki kemauan untuk menyatu menjadi warga Indonesia yang berbangsa satu, berbahasa satu, dan ber-Tanah Air satu.

Dalam hal ini, perbedaan tak perlu ditiadakan. Ia cukup disiasati agar tidak menjadi faktor pencetus disintegrasi dan sebaliknya justru dapat menjadi salah satu aspek kebanggaan nasional (national pride) sebagai bangsa. Karena itulah, kemudian mengemuka semboyan agung Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita Garuda Pancasila. Sebuah semboyan yang maknanya: meskipun berbeda-beda latar belakang suku, etnis, daerah, bahasa, agama, atau budaya, namun semuanya menjadi bagian yang harmonis dari apa yang kini kita sebut bangsa Indonesia.

Maka dari itu, Indonesia bukanlah sebuah bangsa yang jatuh dari langit begitu saja. Sebaliknya, apa yang disebut bangsa Indonesia adalah sebuah proses yang menjadi. Bahkan hingga hari ini pun proses menjadi itu masih terus berlangsung. Bangsa Indonesia merupakan hasil upaya sadar para pemuda perintis dan pendiri bangsa, dalam sebuah rangkaian panjang pembentukan jati diri bangsa (nation-character building). Upaya yang semula bersifat kultural dan politis dalam bentuk Sumpah Pemuda ini lalu berpuncak secara yuridis formal dalam wujud Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Dari konteks ini, Proklamasi 1945 sejatinya hanya formalisasi atas apresiasi kultural dan politis Sumpah Pemuda.

Spirit Sumpah Pemuda

Jadi, dari uraian di atas, bisa kita lihat spirit dan peran sentral kaum muda dalam proses pembentukan bangsa ini. Kaum muda juga tampil ke depan ketika bayi RI membutuhkan pejuang di medan perang. Mereka maju bertempur sebagai tentara pelajar. Bahkan partai-partai politik prakemerdekaan pun –yang besar jasanya dalam menggugah rasa patriotisme dan nasionalisme rakyat— juga didirikan anak-anak muda. Soekarno misalnya, mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada umur 27 tahun.

Namun, sayangnya, sejak rezim Orde Baru berkuasa, kaum muda termarjinalisasi. Pemuda-pemuda hanya disiapkan sebagai pekerja pabrik atau pegawai kantoran. Sebuah kebijakan yang mirip politik etis Hindia-Belanda. Iklim yang kondusif untuk menggembleng mereka menjadi calon pemimpin bangsa ditiadakan. Kampus dan sekolah didepolitisasi. Organisasi massa pelajar dan mahasiswa seperti IPM, IPPNU, GMNI, HMI, GMKI, PMKRI, dilarang masuk sekolah atau kampus. Kebijakan NKK/BKK pun diintroduksi Orba untuk membungkam sikap kritis kaum muda. Hanya para pemuda ABS (Asal Bapak Senang) yang dielus-elus dan diberi wadah dalam organisasi korporatis yang dikontrol penguasa.

Akibatnya, sejak Soeharto tumbang hingga hari ini, kita mengalami krisis pemimpin dan kepemimpinan. Hanya segelintir orang Indonesia yang mampu tampil ke depan sebagai pemimpin. Ironisnya, dari yang segelintir itu pun nyaris semuanya tidak memiliki etos kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Yang ada ialah tipe pemimpin lemah, peragu, penakut, tak berani mengambil keputusan tegas dan cepat, tak berani menanggung risiko. Inilah tipe pemimpin produk era ABS dan “minta petunjuk” masa Soeharto. Sosok pemimpin yang sejatinya bukan pemimpin, karena gagal memberikan kepemimpinan yang inspiratif dalam memotivasi rakyat untuk bersatu dan bangkit melawan keterpurukannya.

Seiring dengan itu, para tokoh muda juga tak lagi memiliki peran yang cukup berarti di panggung nasional. Negara, hampir dalam segala aspek, didominasi kaum tua. Kalaupun ada tokoh muda yang muncul, juga tak mampu menunjukkan visi dan kompetensi sebagai pemimpin masa depan. Sebab iklim yang melahirkan mereka pun tidak kondusif untuk itu.

Dengan statistik kepemimpinan yang didominasi kaum produk iklim Orde Baru yang tidak kondusif itu, kecil kemungkinan kita bisa berharap dalam waktu dekat bakal muncul perubahan signifikan atas nasib negeri ini. Sebab, iklim yang ada masa itu cenderung menghasilkan tokoh atau pemimpin yang berkarakter lemah, tidak bervisi jauh ke depan, dan cenderung mementingkan kepentingan pribadinya sendiri-sendiri.

Karena itulah, sekarang ini kita perlu mengaktualkan kembali spirit Sumpah Pemuda dengan salah satunya menghidupkan lagi iklim yang kondusif bagi lahirnya para pemimpin muda yang berkualitas. Meminjam istilah Bung Karno, suasana kampus harus dikembalikan sebagai “kawah candradimuka” untuk menggembleng kaum muda agar siap tampil menjadi pemimpin bangsa, dan tidak sekadar menjadi tempat berburu gelar sarjana. Para pemimpin tua harus membuka peluang bagi kaum muda untuk tampil ke depan.

Dan, last but not least, para pemuda sendiri harus menyadari dan menyiapkan diri bahwa merekalah pemimpin masa depan negeri ini. Mereka harus merebut kesempatan mengejawantahkan gagasannya yang brilian. Seperti kata Hatta, sebagai pemuda, kita harus berani berteriak lantang: Ini dadaku, mana dadamu! []

Catatan: pernah dimuat Harian Solo Pos (2007) dan disampaikan dalam temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

MENGAYOMI PLURALITAS DENGAN PAHAM KEBANGSAAN

2009-06-10T00:17:00.000-07:00

“Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat...Kita hendak mendirikan negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan.. Maka, yang selalu mendengung di dalam jiwa saya, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia”

[Soekarno, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945]

Oleh: ARIA BIMA*

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

ADALAH suatu realitas obyektif bahwa sejak lama bangsa kita adalah bangsa yang sangat majemuk atau plural. Tidak saja dari segi suku bangsa, ras, atau adat istiadat, tapi juga agama dan keyakinannya. Suku Jawa saja, yang acap dilihat sebagai satu suku yang homogen, faktanya amat plural. Dari suku Jawa yang mukim di Jawa Tengah, misalnya, terbagi atas beberapa subsubkultur yang beragam. Misalnya subkultur Solo, subkultur Yogyakarta, subkultur Banyumasan, dan subkultur Samin di pantai utara Jawa. Orang-orang Jawa Tengah di wilayah Solo dan Yogya belum tentu memahami bahasa Jawa ngapak-ngapak yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat Jawa Banyumasan. Coba buat Anda yang berasal dari Solo atau Yogya, tebak arti kata ini: inyong kencot wetenge. Belum tentu tahu, bukan? Ini belum termasuk orang Jawa yang mukim di Jawa Timur. Antara orang Surabaya dan Malang saja sudah memiliki dialek atau bahkan tradisi yang berbeda.

Demikian pula dengan komunitas Islam Indonesia, yang kerap dipersepsikan sebagai umat yang tunggal. Sejatinya kenyataannya amat beragam. Ada orang Islam yang mengikuti tradisi NU, ada yang mempraktekkan Islam ala Muhammadiyah, ada yang bergaya sufistik, ada yang masih sinkretis dengan warisan animisme-dinamisme, ada yang Syiah, ada yang gemar berjubah seperti Jamaah Tabligh atau Salafi, ada yang minimalis alias Islam abangan, dan seterusnya. Begitu juga dengan umat Kristen yang terbagi-bagi dalam sekte atau mazhab yang amat banyak.

Dengan kata lain, secara faktual, pluralitas atau kemajemukan bagi kita ialah suatu keniscayaan, bukan suatu pilihan. Ia adalah hukum alam alias natural law, atau ketentuan Tuhan yang dalam istilah “guru bangsa” kita, almarhum Nurcholish Madjid, disebut sebagai sunnatullah. Karena keniscayaan, maka pluralitas tak bisa kita tolak dengan pilihan lain, misalnya dengan keseragaman, apalagi penyeragaman ala Orde Baru yang otoriter. Penyeragaman yang dipaksakan hanya menghasilkan kekerasan dan penindasan; menyisakan praktek kekuasaan yang amat menyeramkan, seperti tragedi pembantaian ribuan anak bangsa yang terjadi sepanjang sejarah Orde Baru dulu.

Karena keragaman atau pluralitas adalah keniscayaan, maka problem yang dihadapi para pendiri negara dulu bukanlah keputusan untuk memilih kemajemukan atau ketunggalan, melainkan mencari formula atau infrastruktur kenegaraan yang mampu mengayomi pluralitas itu dalam wadah keindonesiaan. Menampung keragaman dalam kesatuan atau menyatukan keberagaman dalam kebersamaan: bhinneka tunggal ika. Unity in diversity. Dan formula atau infrastruktur yang oleh bapak penggali Pancasila, Bung Karno, dipandang mampu memikul tugas mahaberat itu ialah paham kebangsaan atau nasionalisme, yang kemudian diakomodasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi sila ketiga Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.

KENAPA PAHAM KEBANGSAAN?

Pertanyaannya, kenapa mesti paham kebangsaan atau nasionalisme. Mengapa bukan paham keagamaan atau kedaerahan?

Soalnya adalah hanya paham kebangsaan yang dapat mengatasi keterikatan kita, masing-masing anak bangsa, kepada ikatan primordialnya. Hanya dalam posisi kita sebagai sesama bangsa Indonesia –dalam perasaan kita senasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia— yang bisa mengatasi loyalitas-loyalitas sempit berdasar ideologi partisan, agama, adat, suku, ras, daerah, dan seterusnya.

Seperti pernah diuraikan Soekarno, sebelum era Republik Indonesia, bangsa Indonesia hanya dua kali merasakan sebagai negara nasional atau negara-bangsa. Yaitu pada masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Di luar itu, entitas bangsa yang menjelma menjadi negara atau kesatuan politik masih bersifat lokal atau parsial. Misalnya Kerajaan Gowa yang hanya meliputi suku Bugis di Sulawesi, Kerajaan Mataram yang hanya mencakup sebagian suku Jawa, Kerajaan Ternate yang hanya terdiri dari sebagian suku bangsa di Maluku, dan sebagainya. Dari kesatuan politik yang hanya lokal ini terbukti dalam sejarah: gagal mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Baru tatkala perjuangan kita bersifat nasional, meliputi seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke, maka perjuangan itu berhasil mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Dengan paham kebangsaan sebagai salah satu asas negara, maka orang Islam, orang Kristen, orang Jawa, orang Batak, orang keturunan Tionghoa, semuanya memiliki perasaan atau kehendak yang sama sebagai satu bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan dengan demikian mampu menjadi wahana titik temu (common denominator) keberagaman latar belakang warga negara Indonesia. Dengan kebangsaan, maka kemajemukan bukan menjadi kutukan yang menyeret kita ke dalam perpecahan, tapi justru menjadi faktor yang memperkaya kesatuan atau rasa memiliki (sense of belonging) kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan kata lain: kemajemukan justru menjadi anugerah.

Dengan paham kebangsaanlah kita bisa merasakan semangat “semua buat semua”. Dengan paham kebangsaan, kita menjadi memiliki kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan (equality before the law) tanpa harus mengalami diskriminasi lantaran perbedaan latar belakang primordial atau ikatan sempit seperti suku, agama, ras, atau kedaerahan.

Di sini kebangsaan bukan sesuatu yang menegasikan keberagaman kita sebagai bangsa, namun justru mengayomi keserbamajemukan itu ke dalam wadah yang satu: yakni bangsa Indonesia.

Secara historis, paham kebangsaan telah terbukti mampu mentransformasikan kesadaran kita dari yang awalnya bersifat sempit berdasar kesukuan atau keagamaan, menjadi kesadaran nasional, kesadaran akan keindonesiaan. Sebelum spirit kebangsaan Indonesia muncul, yang lebih dulu mengemuka adalah spirit berdasar suku, agama, atau kedaerahan. Misalnya dalam bentuk Jong Java, Jong Ambon, Jong Islam, Jong Sumatera, dan sebagainya. Baru kemudian, seiring meluasnya pengaruh Budi Utomo pada 1908, Sarekat Islam (SI) pada 1911, dan Pergerakan Indonesia (Indonesische Vereniging) pada 1921, maka embrio spirit kebangsaan yang bersifat nasional muncul ke permukaan. (Patut diingat: meski BU lebih ke Jawa dan SI merupakan gerakan Islam, tapi amat berperan dalam persemaian ide kebangsaan Indonesia). Ini kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada 1928 yang secara eksplisit mengemukakan semangat kebangsaan Indonesia. Dari sini akhirnya bermuara pada lahirnya negara kebangsaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

PLURALISME:

REVITALISASI PAHAM KEBANGSAAN

Hanya saja, karena kemerdekaan telah tercapai, dan kebangsaan Indonesia telah menjadi kenyataan, belakangan ini seolah-olah terasa kuno apabila kita membicarakan relevansi nasionalisme atau paham kebangsaan tersebut. Orang pun lantas lebih suka memakai terminologi pluralisme atau cara pandang yang menghormati keanekaragaman atau pluralitas kita sebagai bangsa.*

Padahal pluralisme itu secara substansi tak ada bedanya dengan cara pandang kebangsaan atau nasionalisme. Hanya masalah aksentuasinya saja yang agak berbeda. Nasionalisme secara langsung dikaitkan dengan eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia, sedangkan pluralisme lebih sering dikaitkan dengan masalah hak asasi manusia atau sila ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila. Akan tetapi keduanya sebenarnya sama-sama mengapresiasi keragaman sebagai sebuah keniscayaan.

Yang penting digarisbawahi adalah baik paham kebangsaan maupun pluralisme mestinya disebarkan ke dalam benak masyarakat sebagai sebuah kesadaran atau pengetahuan, bukan dengan paksaan. Sebab ketika kebangsaan atau pluralisme diaplikasikan dengan paksaan (koersif) atau malah kekerasan (violence), maka ia menjadi proyek yang bersifat otoritarian dan tidak demokratis. Kebangsaan bila dipaksakan secara top-down hasilnya adalah penyeragaman ala proyek asas tunggal yang meminggirkan keragaman warga bangsa atau penciptaaan hantu SARA oleh Orde Baru yang menakut-nakuti rakyat akan perbedaan.

Sementara jika pluralisme dipaksakan terhadap entitas-entitas primordial yang homogen, maka justru akan meniadakan kekhasan masing-masing kelompok yang mestinya memang beragam atau berbeda antara satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok yang secara internal relatif homogen seperti Gereja Katolik, Muhammadiyah, atau perkumpulan warga keturunan etnis Tionghoa, misalnya, tidak perlu ditekan untuk mempluralkan dirinya sendiri. Yang penting ialah adanya kesadaran mereka untuk menghormati pluralitas yang merupakan fakta tak terbantahkan dari kondisi alamiah bangsa Indonesia.

Maka, pluralisme atau nasionalisme yang dikembangkan –untuk tetap menjaga tegaknya negara kebangsaan Indonesia secara sehat dan alamiah—, mestinya ialah pluralisme dan nasionalisme yang bersifat partisipatif atau demokratis. Dengan kata lain, harus menghormati semua entitas yang homogen atau berbeda tetap dalam homogenitas atau perbedaannya, namun seiring dengan itu kita mendorong entitas-entitas ini menjadi apresiatif terhadap kekhasan entitas lainnya sekaligus apresiatif terhadap kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa.

Artinya, kita melakukan desiminasi bahwa Indonesia sebagai lebensraum (ruang hidup bersama) di satu sisi menenggang keragaman berbagai unsur pembentuk bangsa untuk tetap memelihara kekhasannya masing-masing, namun di sisi lain juga menuntut penghormatan atas spirit kesatuan atau kebersamaan sebagai satu bangsa yang sama. Dengan demikian, maka nasionalisme –atau bahasa masa kininya pluralisme— akan mampu menyediakan dirinya menjadi payung yang mengayomi keragaman kita sebagai bangsa, sekaligus menjamin kesatuan kita sebagai negara bangsa atau satu kekuatan nasional. Dengan kata lain, menjamin tegaknya Indonesia sebagai suatu rumah kebangsaan bagi beragam entitas bangsa yang berbeda-beda tapi memiliki spirit keindonesiaan yang sama. Semoga! []

* Makalah disampaikan dalam DIALOG NASIONAL PANGGUNG KEBANGSAAN, BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31 Mei 2007.

* Ada banyak batasan tentang pluralisme. Salah satunya yang ekstrem ialah pandangan hidup yang mencita-citakan pluralisasi atau pemajemukan segala sesuatu. Batasan ini tak dianut di sini.

Saatnya Petani Berdaulat

2009-06-09T23:03:00.000-07:00

“Sebagai manusia, petani juga mempunyai harapan dan mempunyai pula rasa gembira dan rasa kecewa. Kaum tani harus yakin bahwa dia bekerja untuk masa depannya.”

[Soekarno, Tahun Vivere Pericoloso, 1964].

Oleh: Aria Bima

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan

MENJADI petani, terutama petani padi, rasanya makin sulit. Ketika harga padi atau beras naik sedikit saja, pemerintah melalui Departemen Perdagangan dan Bulog buru-buru membanjiri pasar dengan beras murah, yang sebagian besar berasal dari beras impor. Tapi, saat panen raya tiba dan harga anjlok, pemerintah dan Bulog tak sigap menyerap produksi petani. Petani yang posisi tawarnya lemah harus menghadapi sendiri para tengkulak bermodal kuat.

Niat pemerintah membantu petani dengan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) pada masa panen raya pun tak banyak membantu. Pasalnya, seperti kita lihat tahun ini, HPP justru di bawah harga pasar.

Dengan HPP seperti itu, tentu saja Bulog ogah membeli produksi petani. Sebab, sebagai perum yang misinya juga mengais laba, Bulog tak boleh membeli beras atau padi di atas HPP. Apalagi harga beras di pasar dunia juga cenderung lebih rendah dari dalam negeri. Logika dagang Bulog tentu memilih mengimpor beras ketimbang bersusah payah menyerap produksi petani.

Perubahan Paradigma

Makanya, jangan harap Bulog mau membeli secara langsung padi petani. Apalagi membeli gabah basah yang harus mereka olah sendiri menjadi gabah kering atau beras. Ini mustahil dilakukan, kecuali ada perubahan paradigmatis di kalangan Bulog dan pembuat kebijakan pemerintah umumnya.

Kenapa? Sebab, diakui atau tidak, paradigma yang mewarnai cara berpikir Bulog dan para pembuat kebijakan, khususnya tim ekonomi Kabinet SBY-JK, saat ini ialah paradigma ketahanan pangan (food security). Menurut paradigma dari FAO yang amat pro-perdagangan bebas WTO ini, tak soal bagaimana pangan diproduksi dan darimana berasal. Yang penting ketersediaan pangan alias stok beras nasional mencukupi. "Mereka bukan memikirkan bagaimana meningkatkan produksi beras dan diversifikasi pangan, tapi justru memanjakan kita dengan produk-produk pangan impor yang lebih murah, karena memang di negara-negara asal komoditas pangan ini memperoleh subsidi besar," ucap pengamat ekonomi pertanian Indef, Iman Sugema, (Suara Karya, 29/3).

Dalam konteks ketahanan pangan inilah budidaya pertanian ala revolusi hijau dan impor pangan murah menjadi relevan. Revolusi hijau bertujuan mendongkrak produksi pangan dengan program intensifikasi pertanian, yang dulu dikenal sebagai Bimas atau Panca Usaha Tani. Program ini awalnya memang mampu mengatrol produksi pangan, seperti dirasakan Indonesia dengan swasembada beras pada 1994.

Namun, revolusi hijau lambat laun menjadi malapetaka, karena membuat petani makin tidak berdaulat dalam lapangan pertanian. Revolusi hijau menjadikan kaum tani kian tergantung input pupuk dan obat kimia serta bibit unggul produksi perusahaan besar (MNC). Sementara kesuburan tanah juga kian buruk dan menurun produktivitasnya akibat asupan bahan kimiawi tanpa henti. (Jadi, swasembada beras pada 1994 bukan berarti kita berdaulat dalam hal pangan).

Sebaliknya, kedaulatan pangan (food sovereighnty) mengacu hak suatu negara dan petani menentukan kebijakan pangannya sendiri dengan memprioritaskan produksi lokal guna memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, juga menjamin tersedianya tanah subur, air, benih, termasuk kredit bagi buruh tani dan petani kecil serta melarang praktek perdagangan dengan cara dumping (Tejo Pramono, 2005).

Yang dimaksud hak menentukan kebijakan pangan ialah para petani sendiri yang memilih cara produksi, jenis teknologi, hubungan produksi, sistem distribusi, hingga masalah keamanan pangan. Jadi, dengan kedaulatan pangan diharapkan petani punya kemandirian dalam proses produksi pangan, tak lagi tergantung kepada pengusaha. Bahkan juga tidak lagi tergantung pada pemerintah dan Bulog. Sebab, dengan kedaulatan pangan, petani bisa menjadi wirausahawan kecil yang mandiri.

Karena itu, tatkala komitmen Bulog dan pemerintah kepada perlindungan petani tak juga ada, dan sebaliknya mereka lebih mementingkan komitmen terhadap rezim perdagangan bebas yang amat merugikan petani, saatnya kaum tani membela dirinya sendiri dengan menggalakkan program kedaulatan pangan.

Ramah Lingkungan & Berkelanjutan

Kedaulatan pangan juga merupakan program pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan (ecological and sustainable agriculture). Maka tak mengherankan jika banyak LSM mendukung ide kedaulatan pangan sebagai pengganti model ketahanan pangan yang dinilai merugikan petani.

Pengalaman Kuba membuktikan, program kedaulatan pangan mampu menyelamatkan negeri itu dari kesulitan. Akibat krisis yang dihadapinya pasca Uni Soviet ambruk, Kuba memutar kiblat kebijakan ekonomi dari berorientasi ekspor (outward looking) menjadi mementingkan kebutuhan dalam negeri (inward looking), terutama pangan.

Dari pengalaman Kuba bisa disarikan bahwa untuk menyelenggarakan program kedaulatan pangan dibutuhkan perubahan kebijakan sektor pertanian, khususnya pangan, yang meliputi tiga hal (Any Sulistyowati, 2003).

Pertama, perubahan teknologi. Model kedaulatan pangan mengadopsi pola alternatif, yakni pertanian organik, yang memaksimalkan pemakaian sumber daya lokal. Termasuk dengan gerakan menanam kembali spesies padi lokal, penerapan sistem multikultur atau diversifikasi pangan, minimalisasi asupan luar seperti pestisida dan pupuk kimia, dan penyediaan sarana pendukung seperti bioteknologi yang berbasis masyarakat.

Kedua, perubahan produksi. Ini dilakukan dengan pembagian lahan pertanian dan pemanfaatan lahan tidur untuk usaha tani. Ditambah dengan mengintroduksi pertanian perkotaan yang memanfaatkan pekarangan penduduk.

Ketiga, perubahan distribusi, yang antara lain dengan membuka pasar khusus produk pertanian dan penjualan langsung dari petani kepada konsumen guna memotong jalur distribusi yang panjang.

Pengalaman Indonesia

Di negeri kita, upaya ke arah model kedaulatan pangan ini relatif berhasil dicoba oleh Pemkab Bantul DIY dan Sragen, Jawa Tengah. Di Sragen, misalnya, pertanian organik menjadi program unggulan 5 tahun terakhir. Jumlah kelompok tani organik pun bertambah signifikan. Semula 29 kelompok (639 petani) saat program dimulai (2001), menjadi 247 kelompok (1.721 petani) pada 2004. Total lahan padi organik terus bertambah, dari 232 hektar (2001) menjadi 1.973 hektar (2004). Hasilnya, jumlah produksi padi organik melonjak tajam. Jika pada 2001 dihasilkan 1.187 ton gabah kering giling (GKG), tiga tahun berselang nyaris 11 ribu ton GKG.

Maka, Pemkab Sragen pun berani mencanangkan visi Sragen menjadi sentra beras organik terbesar di Tanah Air pada 2010. Mereka mengerahkan penyuluh lapangan dan membentuk perusahaan pengolahan dan pemasaran pasca panen untuk menampung produksi petani.

Walhasil, kendati tanpa Bulog atau HPP sekalipun, petani organik Sragen bisa meningkatkan kesejahteraannya. Soalnya, harga jual padi organik selalu di atas padi nonorganik. Sementara biaya produksinya justru lebih rendah, lantaran petani cukup memakai kotoran hewan sebagai pupuk dan ekstrak dedaunan setempat sebagai obat hama. Padi organik juga lebih aman dikonsumsi lantaran bebas dari residu pupuk maupun pestisida kimia.

Bagaimana dengan petani di daerah lain, di mana pemerintah lokal belum berminat memberdayakan petani melalui program kedaulatan pangan?

Jika demikian, saatnya petani tak lagi berharap banyak kepada pemerintah, apalagi pemerintah pusat. Pemerintah pusat saat ini jelas hanya peduli untuk menjadikan beras sebagai komoditas politik yang harus dijaga ketat fluktuasi harganya, demi menjaga angka inflasi. Nasib petani sendiri yang terpuruk dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, tak pernah dijadikan tolok ukur pembuatan kebijakan.

Karena itu, petani harus mampu mengorganisir diri sendiri dan menegakkan kedaulatan pangan dalam kelompoknya sendiri. Dalam hal ini termasuk menyisihkan sebagian hasil panennya untuk konsumsi sendiri, sehingga jika harga beras melambung pada masa paceklik, mereka tak perlu kelabakan atau malah kelaparan.

Setelah itu, perlu disusul kerja sama lintas kelompok tani dan secara bersama mengimplementasikan ide kedaulatan pangan dalam kenyataan. Para petani dapat belajar ke kelompok-kelompok tani di Sragen, misalnya, yang menyelenggarakan kursus singkat pola pertanian organik.

Dengan berdaulat, pilihan kaum tani bukan lagi menanam padi sebanyak mungkin seperti imbauan penguasa, tapi hanya menanam padi sejauh menguntungkan. Jika bertani padi tak lagi menguntungkan, bahkan cenderung merugi jika semua komponen produksi dihitung rinci, saatnya para petani berani memilih: menanam padi secara organik atau bertani jenis tanaman lain yang lebih menjanjikan masa depan.

Sudah saatnya petani memperjuangkan nasibnya sendiri jika penguasa dan kaum elite negeri ini tak juga berhenti menjadikan mereka sapi perah hanya demi menjamin stok pangan berharga murah.[]

Keterangan:Tulisan pernah dimuat Jawa Pos (2007).

Urgensi Interpelasi Lumpur Lapindo

2009-06-09T22:04:00.000-07:00

Oleh:

ARIA BIMA

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan,

Pengusul Hak Interpelasi Lumpur Lapindo

DPR telah menjadwalkan sidang interpelasi kasus lumpur Lapindo pada 17 Juli 2007. Karena itu mungkin publik bertanya: kenapa DPR bersikukuh menginterpelasi pemerintah terkait lumpur Lapindo? Bukankah Presiden baru saja berkunjung ke Sidoarjo?

Jawaban atas hal ini bisa beragam. Tapi, yang jelas, DPR memandang kasus lumpur Lapindo sebagai masalah penderitaan rakyat. Bahkan, penderitaan itu sudah setahun lebih. Bayangkan: hidup di pengungsian dengan tiada kepastian masa depan, fasilitas serba minim, dan lama, bukan perkara mudah. Mata pencaharian hilang, harta benda musnah, ancaman gangguan kesehatan massal –demam berdarah, diare, penyakit saluran pernapasan, atau stres dan sakit jiwa— senantiasa menghantui keluarga yang terlalu lama hidup di pengungsian.

Untunglah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini masih bisa menangis mendengar kisah sebagian korban lumpur itu. Tapi tangis Presiden belum apa-apa dibandingkan tangisan para korban. Mereka nyaris tiap hari telah menangis, selama 350 hari lebih, sebelum SBY menangis. Boleh jadi kini mereka tak lagi bisa menangis, karena air mata sudah habis, sedangkan kesengsaraan terus terjadi. Toh usai kunjungan Presiden, penyelesaian klaim ganti rugi tanah atau rumah yang terendam lumpur panas masih berlarut-larut. Bahkan ada kabar dari lokasi pengungsian: beberapa keluarga terpaksa melepas anak gadisnya melacur demi mempertahankan hidup!

Penderitaan rakyat inilah alasan utama yang mendasari komitmen DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam kasus lumpur Lapindo melalui forum interpelasi DPR. Jadi ini bukan upaya politisasi sekadar untuk menyudutkan pemerintah atau mendongkrak citra DPR.

Maka, ketika ada indikasi pemerintah melakukan pembiaran terhadap para korban lumpur yang dipermainkan Lapindo, dalam proses pencairan ganti rugi, DPR merasa terpanggil tampil ke depan. Bagaimana pemerintah begitu peduli dengan nasib pengusaha –sehingga sempat menawarkan opsi dana talangan bagi Lapindo, misalnya— sementara pada saat sama acuh tak acuh tatkala Lapindo mengulur-ulur dan mempersulit pembayaran ganti rugi.

Sebagai lembaga legislatif, yang mengemban fungsi pengawasan, DPR harus memainkan peran check and balances atas segala perilaku pemerintah. Ingat, ada kecenderungan kekuasaan selalu disalahgunakan, seperti dalil Lord Acton: power tends to corrupt. Maka, kinilah saatnya DPR harus trengginas mengawasi kinerja pemerintah, sesuai amanat konstitusi. Dan, interpelasi ialah salah satu instrumen pengawasan itu.

Akibat Ulah Manusia

Niat menginterpelasi makin kuat setelah DPR menengarai kasus lumpur Lapindo bukan bencana alam (natural disaster), tapi akibat kelalaian manusia (man made disaster), terutama menyangkut kekeliruan teknologi penambangan yang diaplikasikan Lapindo. Maka, merujuk Pasal 6 ayat (2) huruf c UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas, harusnya pihak Lapindo yang bertanggung jawab mutlak atas segala risiko yang muncul dari upaya penambangan ini.

Menurut UU No.23/1997 tentang Lingkungan Hidup, Lapindo Brantas juga yang mesti bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan akibat bencana lumpur yang ditimbulkannya. Bahkan menurut pasal 35 ayat (1) UULH, penggugat (LSM, pemerintah, atau warga korban) tak harus membuktikan unsur kesalahan Lapindo untuk dapat memperkarakannya ke pengadilan.

Sayangnya, hingga kini belum ada proses hukum yang tegas terhadap Lapindo. Ini berbeda dengan saat kita menghadapi pencemaran Teluk Buyat di Sulawesi Utara, pada 2004. Dalam kasus ini aparat langsung menahan Richard Ness, Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya, yang dianggap harus bertanggung jawab. Karena itu patut dipertanyakan: Kenapa ada diskriminasi? Jangan-jangan ada conflict of interest di belakangnya. Padahal, sebagai negara hukum, mestinya berlaku asas kesamaan di muka hukum (equality before the law).

Lebih dari itu, juga ada indikasi Presiden melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan Peraturan Presiden No.14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Sesuai pasal 7 UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harusnya Perpres mengatur hal-hal yang bersifat regeling atau pengaturan umum. Tapi Perpres ini justru mengatur hal khusus dan konkret, yakni penetapan jumlah tertentu (20% uang muka ganti rugi, misalnya) yang harus dibayar Lapindo dan juga membebankan sebagian biaya penanggulangan dampak lumpur kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mestinya penetapan ini menjadi domain pengadilan.

Walhasil, selain tak sesuai peruntukannya, substansi Perpres juga menunjukkan keberpihakan kepada PT Lapindo Brantas. Sebab Perpres melakukan diskresi dengan membebankan sebagian biaya penanggulangan dampak kesalahan Lapindo kepada rakyat melalui APBN. Padahal diskresi mestinya diambil demi kepentingan rakyat yang menjadi korban, bukan untuk menguntungkan suatu korporasi atau perseorangan. Perpres juga melanggar UU No.22/2001 tentang Migas. Sebab, menurut UU ini, segala dampak proses penambangan menjadi tanggung jawab badan usaha penambangan.

Maka, sudah tepat jika DPR –meminjam ungkapan Bung Karno— berprinsip ever onward never retreat alias maju terus pantang mundur dalam interpelasi lumpur Lapindo. Menyangkut kebijakan pemerintah yang baik dan benar pun DPR dituntut tetap kritis, apalagi dalam kasus Lapindo ini kebijakan pemerintah terkesan ragu-ragu, tidak tegas, dan bernuansa lebih memihak kepentingan pengusaha daripada rakyat banyak yang menjadi korban.

Kita tak perlu alergi dengan interpelasi. Sebab interpelasi hanya forum bagi DPR untuk bertanya kepada pemerintah, sekaligus menjadi wahana bagi pemerintah menjelaskan latar belakang kebijakannya. Interpelasi juga menjadi alat parlemen menekan eksekutif agar lebih serius menangani dampak lumpur Lapindo. Dari sini nantinya ada tindak lanjut berupa panitia khusus atau panitia kerja DPR yang bertugas memonitor kinerja pemerintah dari hari ke hari. Tak hanya kinerja dalam penuntasan ganti rugi, tapi juga pembenahan infrastruktur, proses hukum atas Lapindo, penanggulangan dampak lingkungan, dan penghentian semburan lumpur secara total. [] Catatan: Dimuat Jawa Pos, 17 Juli 2007.

Perjanjian Perdagangan Bebas dan Implikasinya bagi Buruh Indonesia (Menyambut Hari Buruh 1 Mei)

2009-06-09T21:36:00.000-07:00

“Jangan ada seorang Indonesia pun yang menghendaki
satu masyarakat yang berdasarkan sistem penindasan,
penghisapan, eksploitasi manusia atas manusia.”
*
[Soekarno, Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1958]

Oleh: Aria Bima
Anggota DPR Fraksi PDI-Perjuangan

KESEPAKATAN perdagangan bebas (free trade agreement) yang secara berangsur diteken pemerintah RI, sejak Orde Baru hingga pemerintahan Presiden SBY, memiliki dampak signifikan bagi nasib buruh negara berkembang seperti Indonesia. Sebab perdagangan bebas bukan saja berimplikasi pergerakan modal dan barang lintas negara, tapi juga pergerakan manusia –dalam hal ini tenaga kerja— antarnegara (borderless labour).

Secara teoretis, kesepakatan perdagangan bebas itu membuka peluang buruh Indonesia untuk leluasa mengais rezeki di luar negeri. Sebab, kesepakatan itu harusnya juga meniadakan hambatan arus buruh antarnegara. Artinya, buruh kita bebas mencari kerja ke negara-negara yang memiliki upah buruh lebih tinggi, yakni di negara-negara industri maju.

Namun kesepakatan itu kenyataannya justru cenderung merugikan buruh kita. Kenapa? Sebab rezim perdagangan bebas didesain oleh WTO (World Trade Organization) dan negara-negara maju beserta kaum kapitalisnya, untuk melonggarkan arus modal, barang, dan jasa antarnegara, tapi tidak termasuk arus buruh lintas negara.

Walhasil, kesepakatan perdagangan bebas membuat modal negara maju bebas masuk (atau keluar) dan mengeksploitasi buruh murah di negara berkembang. Sementara buruh negara berkembang tak bebas masuk bursa kerja di negara maju karena sistem negara maju yang tertutup dan protektif.

Dengan demikian, negara-negara maju yang giat mengompori rezim perdagangan bebas sejatinya secara curang telah memproteksi buruhnya. Dengan beragam cara, mereka berusaha mengerem imigrasi kaum penganggur atau buruh murah dari negara lain. Maka, apa yang disebut “perdagangan bebas” sebetulnya bukanlah konsep yang bebas nilai (value free) murni. Melainkan konsep yang sarat muatan ideologi neoliberal dan kapitalis internasional (multi national corporation/MNC).

Karena itu, kesepakatan perdagangan bebas justru mengancam posisi buruh Indonesia di negerinya sendiri. Ini disebabkan beberapa faktor.

Pertama, pendidikan dan keterampilan buruh Indonesia umumnya masih kalah dari buruh negara maju. Termasuk tenaga kerja profesional seperti manajer, dokter, dosen, akan menghadapi persaingan dengan tenaga sejenis dari luar negeri, jika perdagangan bebas juga meliputi aspek tenaga kerja.

Kedua, pekerja lokal akan cenderung menerima perlakuan diskriminatif, baik dalam promosi, gaji, maupun pemberian fasilitas lainnya, dibandingkan dengan buruh atau tenaga kerja asing. Dengan posisi dan pekerjaan sama, pekerja lokal acap mendapat gaji dan tunjangan lebih kecil dibanding pekerja asing. Ini tentu merugikan posisi buruh dalam negeri jika pintu “impor buruh” dibiarkan terbuka dan bebas.

Ketiga, kesepakatan perdagangan bebas merupakan legalisasi program ekonomi neoliberal yang didesain untuk menguntungkan posisi negara maju atau para pemodal besar mereka (MNC). Akibatnya, kesepakatan ini juga cenderung memperlakukan pekerja sebagai komoditas belaka. Implikasinya, buruh sekadar dibayar sesuai kebutuhan hidup minimum dan bisa dipekerjakan secara kontrak ataupun diperjualbelikan antarperusahaan dalam wujud subkontrak atau alih-daya (outsourcing).

Nasib buruh kontrak ini sangat memprihatinkan. Karena mereka menjadi kehilangan hak-hak dasarnya seperti cuti haid, cuti hamil, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, pesangon, kepastian bekerja, dan sebagainya. Mereka juga tidak memiliki kebebasan berorganisasi dan mengekspresikan aspirasinya dengan unjuk rasa atau mogok. Sebab, ketika mereka diketahui bergabung dengan organisasi buruh, apalagi ikut unjuk rasa atau mogok, mereka tak akan diperpanjang kontraknya dan kehilangan pekerjaan tanpa pesangon.

Implikasi lainnya, para penguasa di negara-negara berkembang yang surplus tenaga kerja akan berlomba menyediakan buruh murah dan menyediakan regulasi yang menekan hak buruh sebagai strategi menarik investasi asing. Inilah kebijakan yang disebut labour market flexibility (LMF) atau kebijakan tenaga kerja fleksibel. Ini, misalnya, terlihat dari paket rencana revisi UU Ketenagakerjaan No.13/2003 oleh pemerintah SBY-JK yang bakal sangat merugikan buruh dan ditentang para buruh belum lama ini.

Mengapa dalam sistem neoliberal atau perdagangan bebas, negara cenderung menekan buruh? Hal ini karena bila di suatu negara berkembang upah buruhnya tinggi dan regulasinya pro-buruh, maka para investor akan merelokasi pabriknya ke negara yang berupah buruh murah dan otomatis juga lebih menjanjikan keuntungan melimpah. Di sini, akibatnya PHK massal pun terjadi. Sekadar contoh PHK dan penutupan pabrik elektronik Sony, pabrik sepatu Reebok, dan pabrik pisau cukur Gillette di Indonesia pada 2005.

Solusi

Sekarang ini, suka atau tidak, faktanya Indonesia telah mengikatkan diri dalam sistem perdagangan bebas, baik lewat perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Misalnya melalui forum AFTA (Asean Free Trade Agreement) yang mulai efektif berlaku pada 2015, BFTA (Bilateral Free Trade Agreement dengan Cina dalam kerangka Kesepakatan Perdagangan Bebas Asean-Cina), maupun APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) –yang malah disepakati akan mulai berlaku tahun 2020 untuk negara berkembang.

Maka dari itu, karena rasanya sulit untuk membalik arah jarum jam dengan mengisolasi diri dari tren perdagangan bebas tersebut, yang bisa dilakukan Indonesia saat ini ialah meminimalisasi dampak negatif rezim perdagangan bebas terhadap buruhnya.

Kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah dan DPR atau bisa diperjuangkan kaum buruh untuk itu, antara lain, pertama, mengusahakan aspek perlindungan buruh (sesuai pasal 33 UUD 45) masuk dalam forum negosiasi perdagangan bebas yang akan datang. Misalnya, ihwal larangan diskriminatisi terhadap buruh dalam negeri dan penghormatan atas hak-hak dasar buruh seperti berorganisasi dan mogok.

Kedua, menyediakan regulasi yang melindungi buruh dalam negeri dari kemungkinan ekspansi buruh murah maupun tenaga kerja terampil luar negeri.

Ketiga, meniadakan sistem kontrak dan subkontrak atau alih-daya (outsourcing) dari ketentuan perundangan (UU No.13/2003 tentant Ketenagakerjaan). UU ini sebenarnya telah membatasi bahwa sistem outsourcing hanya dibolehkan untuk kerja borongan dan sementara sifatnya, serta tidak boleh pekerjaan yang termasuk bisnis utama (core business) perusahaan. Namun prakteknya, ketentuan outsourcing lebih banyak disalahgunakan pengusaha untuk mengalihkan status karyawan tetapnya menjadi buruh kontrak. Sementara pemerintahan SBY tidak mengambil tindakan apapun terhadap pengusaha yang melanggar UU tersebut. Karena itu lebih baik sistem outsourcing dihapuskan saja dari UU Ketenagakerjaan.

Keempat, menyediakan fasilitas latihan kerja yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan etos kerja buruh lokal agar siap bersaing secara global bila skenario terburuk –berupa arus bebas tenaga kerja antarnegara— tak bisa dihindari. []

Catatan:
Tulisan disampaikan dalam seminar perburuhan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, 2007.

Urgensi Hak Angket BBM

2008-11-05T01:48:00.000-08:00

Oleh:
Aria Bima
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan,
Pengusul Hak Angket BBM

SESUAI pasal 20A UUD 1945 ayat (1), DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya ini, merujuk pasal yang sama ayat (2), DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Kali ini DPR merasa perlu memakai hak angket, karena hak ini sifatnya investigatif: menggali keterangan para ahli dan semua pihak terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi BBM. Dengan memakai hak angket, diharapkan ada konklusi yang lebih obyektif, bukan asal kritis. Karena orientasi angket menyelidiki dan mencari solusi. Jadi lebih mendalam dan komprehensif ketimbang interpelasi.
Dalam konteks inilah relevansi hak angket BBM. Sebab yang ingin diketahui DPR bukan sebatas mendengar apologi pemerintah, tapi menguak lebih jauh ada apa sebenarnya di balik kebijakan minyak kita selama ini. Sebab sejauh ini terlalu banyak hal terkait BBM yang terkesan ditutup-tutupi. Tentang berapa biaya riil yang dikeluarkan Pertamina untuk mengolah minyak mentah per barel atau berapa sesungguhnya produksi dan konsumsi riil minyak kita, misalnya, tak ada yang tahu. Sementara total impor BBM dan produksi minyak kita secara teoretis melebihi total konsumsi. Kemana sisanya? Maka, kenaikan harga BBM hanyalah pintu masuk guna menguak misteri itu.

Selain itu, urgensi usul hak angket BBM terkait pula dengan kelirunya struktur berpikir pemerintah. Pemerintah melupakan amanat konstitusi bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 paragraf ke-4 ialah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini diderivikasikan dalam pasal 27 UUD 1945 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sementara pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyatakan: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dalam ayat ini tersirat maksud para pendiri negara bahwa perekonomian Indonesia tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sebab mekanisme pasar tak menjamin tegaknya keadilan, terutama keadilan distributif, bagi lapisan rakyat yang termiskin dan terpinggirkan. Di sinilah perlunya negara ikut campur secara langsung dalam perekonomian, antara lain berupa penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti amanat pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti ditetapkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Terkait rujukan konstitusional itu, menjadi ironis saat rakyat kebanyakan ditimpa kesulitan hidup lantaran naiknya harga kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, pemerintah tega menaikkan harga BBM rata-rata 28,7 persen per 24 Mei 2008. Patut diingat, kenaikan ini yang ke-3 kali sejak SBY menjabat presiden.

Sementara kelangkaan dan kenaikan komoditas pangan terjadi sejak 2007 hingga inflasi bahan pangan dua kali lipat inflasi umum dan kian menurunkan kesejahteraan rakyat miskin. Padahal nyaris 80% pendapatan warga miskin rata-rata habis untuk kebutuhan pangan. Harga-harga kebutuhan pokok kembali terkatrol begitu pemerintah menaikkan harga BBM. Karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM sangat potensial makin menjauhkan negara dari tujuan memajukan kesejahteraan umum atau mengusahakan penghidupan layak bagi rakyat, serta menambah daftar panjang rakyat miskin yang kian membengkak selama era duet SBY-JK.

Konspirasi Anti-Angket

Meski bertujuan mulia demi menjalankan amanat konstitusi, akan tetapi dua kali upaya DPR melaksanakan fungsi pengawasannya dengan memakai instrumen hak angket ini –selama pemerintahan SBY-JK— selalu gagal atau digagalkan. Di satu sisi, ada aura ketakutan pemerintah bahwa angket maupun interpelasi bakal bermuara pada pemakzulan presiden. Hal ini, misalnya, dibuktikan dengan selalu tak hadirnya Presiden SBY jika DPR menggelar hajatan interpelasi.

Namun, di sisi lain, mayoritas anggota DPR dan pemerintah patut diduga telah dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan asing dan investor perminyakan asing yang sangat takut jika pengelolaan migas atau BBM ini dibuat transparan lewat hak angket. Ketiga unsur ini kemudian, sengaja atau tidak, membentuk konspirasi yang bermuara pada selalu mandulnya usulan hak angket BBM. Makanya tak mengherankan, tiga kali muncul usulan hak angket DPR tentang kenaikan harga BBM, tiga kali pula konspirasi tersebut berupaya menggagalkannya.

Angket BBM pertama terjadi 22 Maret 2005, menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 29% (28 Februari 2005). Angket BBM kedua pada 24 Januari 2006, setelah BBM kembali dinaikkan pemerintah sebesar 128% (1 Oktober 2005). Terakhir pemerintah menaikkan lagi harga BBM sebesar 28,7% (24 Mei 2008) yang diikuti usul hak angket DPR pada 3 Juni 2008. Menurut rencana, besok pagi sidang paripurna DPR baru akan mengambil keputusan apakah usul hak angket terakhir ini akan diteruskan menjadi pelaksanaan hak angket ataukah tidak.

Dan tampaknya usaha menggalang upaya penggagalan usul hak angket BBM ini terus dilakukan pemerintah dan konspiratornya di lembaga parlemen. Padahal sebenarnya pemerintah tak perlu takut dengan pelaksanaan hak angket BBM ini. Justru sebaliknya, pemerintah harusnya berterimakasih kepada DPR. Sebab dengan pelaksanaan hak angket BBM ini nanti, maka pengelolaan migas negeri kita yang selama ini diselubungi misteri dan tidak ada transparansi akan dapat dibuka secara gamblang kepada publik. Toh pemerintah sendiri selama ini gagal mendobrak ketidaktransparanan pengelolaan minyak tersebut. Sementara ketidaktransparanan pengelolan migas ini juga digarisbawahi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana telah disampaikan kepada DPR tanggal 3 Juni 2008.

Dalam sambutannya ketika menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2007 ini, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, “Penerimaan migas tidak transparan dan tidak disetor langsung ke kas negara sesuai mekanisme APBN. Penerimaan migas tersebut dicatat terlebih dahulu pada rekening di luar rekening kas negara. Sebagian daripadanya kemudian disetorkan ke kas negara sesuai dengan target APBN dan sebagian lainnya digunakan langsung untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan dalam APBN.”

Jadi, jika ketakutan masih saja menguasai benak Presiden SBY, maka patut diduga bahwa SBY memang tidak mampu bersikap tegas terhadap kepentingan negara asing dan perusahaan-perusahaan multinasional asing. Inilah yang akhirnya mengakibatkan pemerintah terkesan seolah-olah memiliki agenda membungkam fungsi pengawasan DPR. Dengan kata lain, pemerintah seolah-olah sengaja menjadikan lembaga DPR tukang stempel atau pelegitimasi kebijakan-kebijakannya belaka seperti pernah puluhan tahun dilakukan rezim Orde Baru.

Jika ini yang masih saja bakal terjadi, kini semuanya kembali kepada rakyat, media massa, dan LSM untuk terus melakukan pengawasan atas sikap dan kinerja pemerintah. Terutama media massa –sebagai pilar keempat sistem demokrasi— harus terpanggil ke depan untuk membongkar mafia serakah di balik kongkalikong bisnis perminyakan Indonesia. Ini penting tatkala lembaga DPR dengan sengaja dibikin impoten oleh pemerintah dan kekuatan-kekuatan konspirator di belakangnya.[] *Dimuat Koran Tempo, 27 Juni 2008.