Hentikan jabatan BUMN bagi mantan pimpinan KPK

Senin, 26 Desember 2011 12:51 WIB | 1622 Views

Aria Bima (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Pekanbaru (ANTARA News) - Politisi PDI Perjuangan di DPR RI, Aria Bima, mengingatkan, agar kebiasaan pemerintah memberikan jabatan komisaris BUMN kepada para mantan pimpinan KPK sebaiknya tidak diteruskan.

"Stop cara-cara seperti itu. Tradisi tersebut bisa dinilai sebagai gratifikasi yang berlaku mundur atau gratifikasi terselubung," tandasnya kepada ANTARA Pekanbaru, Senin (26/12).

Aria Bima mengingatkan, KPK dibentuk sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai upaya besar untuk memberantas korupsi yang juga merupakan kejahatan luar biasa. "Karena itu, para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus betul-betul terjaga integritasnya, baik sebelum, pada saat, maupun setelah memimpin lembaga superbodi itu." 

Aria Bima: Pemerintah Langgar Konstitusi

Mayat-mayat Tragedi Mesuji (Foto: Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus Mesuji, di Provinsi Lampung, menyentak nurani. Rakyat, yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya. 

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, aparat negara, sebagai satu-satunya lembaga yang sah memonopoli penggunaan kekerasan dalam alam demokrasi, diduga kuat ikut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

"Bukannya melindungi rakyat kecil yang terdesak, aparat negara disinyalir malahan memihak pengusaha asing yang menjadi investor perkebunan sawit di lokasi itu," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI di Jakarta Kamis (15/12).

DPR Sayangkan Target Produksi Gula 2011 Gagal

(Unjuk rasa petani tebu. Foto: Bisnis Indonesia/www.bisnis.com, 13/12/2011)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyayangkan kegagalan pemerintah mencapai target produksi gula tahun 2011. Akibat kegagalan ini, produksi gula konsumsi nasional diprediksi tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga pemerintah berencana mengimpor 500 ribu ton gula tahun 2012.

Menurut data Kementerian BUMN, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011, tujuh BUMN industri gula menargetkan produksi gula 2,73 juta ton. Namun target tersebut tidak tercapai, karena realisasi produksi gula hingga akhir triwulan III 2011 ini hanya sekitar 2,30 juta ton.

Aria Bima menegaskan, pemerintah perlu melakukan audit ulang sebelum melaksanakan rencana impor 500 ribu ton gula tersebut. “Audit harus menyeluruh, meliputi audit produksi gula maupun audit buffer-stock (cadangan) gula di gudang gudang PT Perkebunan Negara,” kata Aria Bima, di Jakarta, Rabu (14/12).

Naiknya TDL Lemahkan Daya Saing Nasional

JAKARTA –- Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) ditengarai bakal semakin melemahkan daya saing industri dalam negeri, terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam menghadapi pasar bebas ASEAN-China (ACFTA). Terlebih tarif listrik kita selama ini sudah termahal se-ASEAN. 

“Harusnya yang dilakukan pemerintah adalah mensubsidi listrik agar daya saing nasional kita meningkat. Bukan malah menaikkan tarif dasar listrik,” kata Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI (Perdagangan dan Industri) DPR RI.

Perlu Tim Terpadu Atasi Ledakan Tabung Gas

JAKARTA – Untuk mengatasi terus maraknya ledakan tabung gas elpiji, pemerintah didesak segera membentuk tim terpadu. Tim ini harus melibatkan Pertamina, Badan Standarisasi Nasional (BSN), maupun Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

“Ini karena ledakan tabung gas lebih disebabkan kelalaian produsen tabung gas, regulator, dan selang yang tidak memenuhi standar. Bukan karena kesalahan konsumen,” kata Wakil Ketua Komisi VI (Perdagangan, Industri) DPR RI, Aria Bima, Senin (12/7/2010).

Ketua Panja Gula:Tindak Produsen Gula Rafinasi Nakal

 

JAKARTA – Ketua Panita Kerja (Panja) Gula DPR RI, Aria Bima, mendesak pemerintah segera menindak produsen gula rafinasi nakal yang menjual gula rafinasi berbahan baku raw sugar ke pasar gula konsumsi.

“Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa Departemen Perdagangan, harus memberi sanksi tegas. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa memberi sanksi pengurangan kuota impor bahan baku (raw sugar) untuk gula rafinasi,” katanya.

Swasembada Gula Harus Memihak Petani

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan, program swasembada gula yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini harus juga menjamin kesejahteraan petani. Swasembada tidak boleh hanya mempertimbangkan tercukupinya kebutuhan gula dalam negeri.

 “Swasembada gula harus mencapai dua sasaran sekaligus. Selain mencapai tingkat produksi gula yang bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, juga harus memberikan efek ekonomis yang menguntungkan petani,” katanya seusai memimpin rapat Komisi VI DPR kemarin (18/5). 

Panja Gula: Selisih Harga Lelang Seharusnya untuk Petani

JAKARTA – Ketua Panitia Kerja (Panja) Gula Komisi VI DPR RI, Aria Bima, bisa memahami naiknya harga patokan petani (HPP) gula yang ditetapkan pemerintah, dari Rp 5.350 menjadi Rp 6.350,-/kg.

Namun, ia mengingatkan, agar selisih harga lelang gula dengan HPP sepenuhnya diberikan kepada petani.

“Yang lebih penting daripada kenaikan HPP adalah dikembalikannya selisih harga lelang dengan HPP kepada petani tebu. Sebab harga lelang selalu lebih tinggi daripada HPP,” kata Aria Bima, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR itu, Rabu (12/5).

Muncul Usul Membentuk Panja ACFTA

JAKARTA – Mengantisipasi dampak negatif implementasi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), muncul usulan membentuk Panitia Kerja (Panja) ACFTA di kalangan anggota DPR.

Usul mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan 18 asosiasi pengusaha, Senin (18/01).

Ke-18 asosiasi pengusaha itu antara lain dari kalangan tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alat-alat dan mesin pertanian, alas kaki, elektronik, mebel dan furnitur, ban, serta besi dan baja.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Dhamantra, yang mula-mula mengajukan usul itu. Usul kemudian didukung Matri Agung, anggota Fraksi PKS.

“Perlu dibentuk Panitia Kerja ACFTA secara khusus, mengingat dari pemaparan gabungan asosiasi pengusaha, semua menyatakan belum siap. Kecuali itu, banyak sekali masalah-masalah terkait ACFTA yang perlu diselesaikan lebih dulu,” kata Nyoman.

Renegosiasi ACFTA: Kepentingan Nasional Harus Jadi Acuan

 JAKARTA -- Perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA) yang melibatkan Indonesia dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 patut dicermati lagi oleh semua pihak. 

“Ini mengingat efek dominonya sangat luar biasa,” kata Wakil Ketua Komisi VI (Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN) DPR, Aria Bima, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, di Gedung DPR, Kamis (14/1/2010).