DPR : Cabut Peraturan Menkeu tentang Kawasan Berikat

Menkeu seusai Raker di Komisi VI DPR (Foto: Tribun)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Agus Martowardojo didesak Komisi VI DPR RI mencabut  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147/2011 tentang Kawasan Berikat. Alasan DPR, PMK 147 merugikan industri dalam negeri.

“Komisi VI DPR selama ini berusaha mendorong segala aspek yang mendukung daya saing produk dalam negeri. Sebaliknya PMK 147 justru merugikan industri dalam negeri dan melemahkan daya saing nasional,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, di Jakarta Rabu (1/2/2012)

Komisi VI DPR Segera Gelar RDP soal Mobil Nasional

Mobil Esemka yang memancing perhatian luas masyarakat Indonesia (Foto: Istimewa)

Metrotvnews.com - Komisi VI DPR yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan (stake-holder) terkait masalah mobil nasional (mobnas).

"Dalam kesempatan pertama, komisi kami mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh stake-holder yang terkait dengan program mobil nasional (Mobnas), khususnya menyangkut produk Esemka," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, Ahad (8/1).

Ia menambahkan, RDP itu diadakan untuk mendukung percepatan realisasi program Mobnas sekaligus menindaklanjuti fenomena mobil Esemka yang menyedot perhatian publik sekarang ini. "Fenomena heboh mobil Esemka menunjukkan besarnya kerinduan rakyat akan pentingnya mobil nasional sebagai salah satu kebanggaan nasional ('national-pride')," kata Aria Bima.

RDP Komisi VI DPR, menurutnya, antara lain akan memanggil Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian.

Selain itu, lanjutnya, diundang pula pelaku industri otomotif nasional, PT Industri Kereta Api (INKA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, Wali Kota Solo Joko Widodo, dan akademisi.