Hentikan jabatan BUMN bagi mantan pimpinan KPK

Senin, 26 Desember 2011 12:51 WIB | 1622 Views

Aria Bima (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Pekanbaru (ANTARA News) - Politisi PDI Perjuangan di DPR RI, Aria Bima, mengingatkan, agar kebiasaan pemerintah memberikan jabatan komisaris BUMN kepada para mantan pimpinan KPK sebaiknya tidak diteruskan.

"Stop cara-cara seperti itu. Tradisi tersebut bisa dinilai sebagai gratifikasi yang berlaku mundur atau gratifikasi terselubung," tandasnya kepada ANTARA Pekanbaru, Senin (26/12).

Aria Bima mengingatkan, KPK dibentuk sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai upaya besar untuk memberantas korupsi yang juga merupakan kejahatan luar biasa. "Karena itu, para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus betul-betul terjaga integritasnya, baik sebelum, pada saat, maupun setelah memimpin lembaga superbodi itu." 

Aria Bima: Pemerintah Langgar Konstitusi

Mayat-mayat Tragedi Mesuji (Foto: Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus Mesuji, di Provinsi Lampung, menyentak nurani. Rakyat, yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya. 

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, aparat negara, sebagai satu-satunya lembaga yang sah memonopoli penggunaan kekerasan dalam alam demokrasi, diduga kuat ikut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

"Bukannya melindungi rakyat kecil yang terdesak, aparat negara disinyalir malahan memihak pengusaha asing yang menjadi investor perkebunan sawit di lokasi itu," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI di Jakarta Kamis (15/12).

DPR Sayangkan Target Produksi Gula 2011 Gagal

(Unjuk rasa petani tebu. Foto: Bisnis Indonesia/www.bisnis.com, 13/12/2011)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyayangkan kegagalan pemerintah mencapai target produksi gula tahun 2011. Akibat kegagalan ini, produksi gula konsumsi nasional diprediksi tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga pemerintah berencana mengimpor 500 ribu ton gula tahun 2012.

Menurut data Kementerian BUMN, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011, tujuh BUMN industri gula menargetkan produksi gula 2,73 juta ton. Namun target tersebut tidak tercapai, karena realisasi produksi gula hingga akhir triwulan III 2011 ini hanya sekitar 2,30 juta ton.

Aria Bima menegaskan, pemerintah perlu melakukan audit ulang sebelum melaksanakan rencana impor 500 ribu ton gula tersebut. “Audit harus menyeluruh, meliputi audit produksi gula maupun audit buffer-stock (cadangan) gula di gudang gudang PT Perkebunan Negara,” kata Aria Bima, di Jakarta, Rabu (14/12).