JAKARTA – Untuk mengatasi terus maraknya ledakan tabung gas elpiji, pemerintah didesak segera membentuk tim terpadu. Tim ini harus melibatkan Pertamina, Badan Standarisasi Nasional (BSN), maupun Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
“Ini karena ledakan tabung gas lebih disebabkan kelalaian produsen tabung gas, regulator, dan selang yang tidak memenuhi standar. Bukan karena kesalahan konsumen,” kata Wakil Ketua Komisi VI (Perdagangan, Industri) DPR RI, Aria Bima, Senin (12/7/2010).
Menurut Aria Bima, tim tersebut harus melakukan audit secara menyeluruh terhadap semua produsen tabung, regulator, maupun selang yang selama ini ditengarai menjadi penyebab utama meledaknya kompor gas. Apalagi, imbuhnya, berdasarkan penelitian pihak BSN, selang yang digunakan dalam program konversi minyak tanah ke gas ternyata seratus persen tidak ada yang memenuhi standar.
“Padahal semua komponen dalam program konversi tersebut seharusnya memenuhi standar wajib SNI (Standar Nasional Indonesia), yang meliputi kompor, tabung, selang, regulator, dan sumbu,” katanya.
Lebih lanjut Aria Bima menyatakan, pemerintah juga harus menarik semua komponen yang tidak memenuhi standar wajib SNI dari masyarakat.
Pemerintah, kata politisi PDI Perjuangan ini, jangan malah menyalahkan masyarakat yang dianggap tidak kompeten menggunakan kompor gas. Kalaupun terbukti sebagian ledakan kompor gas akibat ketidaktahuan masyarakat dalam mengoperasikannya, menjadi tugas pemerintah pula untuk melakukan edukasi atau sosialisasi lebih intensif, agar masyarakat.
“Pemerintah jangan melakukan pembiaran terkait maraknya ledakan kompor gas elpiji ini, sehingga membahayakan masyarakat dan akhirnya justru mengancam kelangsungan program konversi minyak tanah ke gas itu sendiri,” kata Aria Bima. []
Keterangan: antara lain dimuat di suaramerdeka.com dan detik.com.
No comments:
Post a Comment