Aria Bima: PLN Harus Beri Diskriminasi Positif untuk Publik

Jalanan kota Solo gelap gulita (Foto: solorayaonline.com)

SOLO-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta agar Pemerintah Kota Surakarta dengan Perusahaan Listrik Negara melakukan komunikasi intensif dalam masalah pembayaran rekening penerangan jalan umum. Hal itu harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian pemadaman listrik penerangan jalan.

Hal tersebut diutarakan oleh Aria Bima usai bertemu dengan pimpinan PLN Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta, Senin (02/01). “Kami mencoba melakukan kroscek penyebab pemadaman yang dilakukan beberapa hari lalu,” kata politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. 

Dia menyebutkan, pada dasarnya PLN memang berhak untuk melakukan sanksi bagi pelanggan yang menunggak. Apalagi, perusahaan tersebut selalu membutuhkan dana segar tiap awal tahun. Hanya saja, sikap kaku tersebut tidak seharusnya diberlakukan terhadap fasilitas untuk publik. 

“PLN harus memberikan diskriminasi positif untuk layanan publik,” kata Aria Bima. Pemerintah daerah menurutnya memiliki sistem penganggaran khusus yang menyulitkan untuk rutin membayar tagihan setiap bulan. “Apalagi penerangan jalan hanya memiliki kontribusi 3 persen,” katanya. 

Dia menduga jika insiden pemadaman lampu penerangan jalan umum di Solo beberapa waktu lalu hanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi. “Tentunya semua bisa dibuat sebuah kesepakatan,” kata Aria Bima. Dia juga berjanji akan membocarakan hal tersebut dengan Kementerian BUMN dan direksi PLN. (Abu Nida)

Sumber:  http://www.selasarsolo.com/page/berita_detail/586/Aria_Bima:_PLN_Harus_Beri_Diskriminatif_Positif_untuk_Publik.html